Realita Kini

Dugaan Permasalahan Puluhan Masyarakat Datangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIrrslvdOp7UWHBifdG7uVTL3In9A1FK6K6uqb6S2KVn08Cb4AA5lQFCTxeI9mhDQ8aFOtZlsNCCTj2hEDRQy1UfARPCYfBlmWaasQTATqWj8ppNUK6fu0eZHxK4r-Lu-g4wYI25Ot8I/s1040/IMG-20201117-WA0070.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIrrslvdOp7UWHBifdG7uVTL3In9A1FK6K6uqb6S2KVn08Cb4AA5lQFCTxeI9mhDQ8aFOtZlsNCCTj2hEDRQy1UfARPCYfBlmWaasQTATqWj8ppNUK6fu0eZHxK4r-Lu-g4wYI25Ot8I/w640-h395-rw/IMG-20201117-WA0070.jpg" width="640" /></a><span style="text-align: left;"><br /><br /></span></div><div style="text-align: justify;">Realitakni.com- Blitar</div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka hearing guna menemukan solusi untuk duduk bersama, membahas beberapa dugaan permasalahan terutama ditutupnya akses jalan yang sejak dulu, bahkan sebelum berdirinya PT Greenfields Indonesia.Selasa 17/11/2020</div></div><p style="text-align: justify;">Hearing lintas komisi ini langsung dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto didampingi oleh ketua Komisi III, Sugianto dan M. Sulistiyono Ketua Komisi I beserta anggota dari dua komisi tersebut.</p><p style="text-align: justify;">Dalam hearing tersebut, Kades Ngadirenggo Risky Rendyana Firmasah mengatakan, dengan 8 ribu ekor sapi yang dimiliki Greenfield, bayangan yang indah dari masyarakat setempat, sampai saat ini ternyata hanya bau dari kotoran limbah, dan belum adanya sinergitas seperti angan-angan warga sebelumnya dengan adanya  peternakan sapi terbesar diKabupaten Blitar.</p><p style="text-align: justify;">"Warga juga mengeluhkan masih kecilnya tenaga kerja lokal yang terserap, info yang kami dapatkan pihak Greenfields melibatkan pihak ketiga, dan sangat disayangkan dari mereka tidak bekerjasama dulu dengan desa-desa sekitar, utamanya desa kami yaitu Ngadirenggo," tegas Rendyana.</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu pihak PT. Greenfields, Sunarko mengatakan, Perusahaan dalam hal ini memang menerapkan bio security, dan sebelum polemik ini terjadi kami sudah mengadakan pertemuan dengan 6 Kades  tidak hanya wilayah Wlingi tapi juga Doko. </p><p style="text-align: justify;">"Kita tetap mengijinkan masyarakat terutama warga setempat atau yang punya lahan pertanian, bisa menggunakan akses jalan namun tetap melalui protokol kesehatan yang diterapkan perusahaan (Bio security) dan dikasih stiker, namun bukan untuk akses bagi masyarakat umum," ujar Sunarko saat hearing.</p><p style="text-align: justify;">Sedangkan Suswanto salah satu perwakilan dan tokoh pemuda dari masyarakat Ngadirenggo, mengata kan, baru satu kali ini dirinya hadir digedung dewan yang sayangnya, dibarengi dengan berbagai masalah yang ada, antaralain jalan yang disinyalir ditutup oleh PT Greenfields, limbah dan kompensasi pada masyarakat sekitar yang terdampak limbah.</p><p style="text-align: justify;">Ketua Pemuda Ngadirenggo Bersatu itu juga menekankan, dibukanya jalan yang selama ini digunakan oleh warga dan secara sepihak ditutup oleh PT. Greenfields. Apabila belum adanya tindakan nyata itu, dan kalau tidak berfikir realistis kami sudah mengerahkan masa dalam jumlah  yang lebih besar jangankan ratusan bisa ribuan masa.</p><p style="text-align: justify;">Disesi akhir hearing Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito setelah mendengarkan keluhan dari warga, juga mendengarkan peryataan dari ketua Komisi I dengan sumber BPN Kabupaten Blitar serta pernyataan dari pihak Pemkab Blitar, yang mensiyalir jalan itu bukan termasuk kawasan peternakan, menginstruksikan bahwa jalan yang ditutup itu harus dibuka</p><p style="text-align: justify;">"Mendengarkan sejarah dan ulasan yang disampaikan tadi, semua harus kompromi. maka dari itu harus dibuka," pungkasnya.(edy)</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Dugaan Permasalahan Puluhan Masyarakat Datangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar

Realitakni.com- Blitar Dalam rangka hearing guna menemukan solusi untuk duduk bersama, membahas beberapa dugaan permasalahan terutama ditutu...

BKPSDM Gelar Seminar Bagi ASN

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-YcOIzEvcC6w/X7ObcAe79uI/AAAAAAAADQY/RAPqMK0r_IgsyusLT4gwNbcur93IJ_4dACNcBGAsYHQ/s508/IMG_20201117_164154.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="321" data-original-width="508" height="404" src="https://1.bp.blogspot.com/-YcOIzEvcC6w/X7ObcAe79uI/AAAAAAAADQY/RAPqMK0r_IgsyusLT4gwNbcur93IJ_4dACNcBGAsYHQ/w640-h404-rw/IMG_20201117_164154.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-Padang Panjang.<p></p><p>Kota Padang Panjang melalui Dinas BKPSDM terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri Aparatur Sipil Negara. Terbukti dengan diadakannya berbagai diklat, pelatihan dan seminar.</p><p>Salah satunya dengan diadakannya Seminar Persiapan Izin Belajar (IBEL) dan Tugas Belajar (TUBEL) Agar Terciptanya Aparatur Pemerintah yang Mampu Bersaing Dalam Era Globalisasi.</p><p>Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Pangeran Padang Panjang ini, dibuka langsung oleh Wakil Walikota Drs. Asrul pada Senin (16/12).</p><p>Dalam sambutannya, Wawako mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil mengikuti seleksi hingga sampai pada titik ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seminar ini.</p><p>Kegiatan ini menandai kerjasama riil dengan yayasan mata Garuda LPDP Sumbar beberapa bulan lalu. Bahwa pihak sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan kerjasama  untuk peningkatan kapasitas SDM ASN di kota Padang Panjang.</p><p>Ditambahkannya, kegiatan hari ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemko dalam melakukan penataan birokrasi berupa peningkatan SDM aparaturnya.</p><p>Dan dengan seminar pelatihan ini semakin menegaskan bahwa Pemko selalu mendukung dunia pendidikan di Kota Padang Panjang, sebagai daerah yang dijuluki dengan "Kota Pendidikan", ucapnya.</p><p>Saya berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang, tidak hanya dilingkungan sekolah dan bidang kesehatan, namun juga sampai kepada aparatur dalam lingkungan birokrasi pemerintahan daerah, pungkasnya Wawako.</p><p>Turut menambahkan Sekretaris BKPSDM, latar belakang kegiatan ini adalah untuk mencapai profesionalisme ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang.(Abe) </p><p><br /></p><p>"Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi ASN  memberikan wawasan ASN untuk mengikuti jenjang pendidikan Tinggi S2/S3", tambahnya.</p><p><br /></p><p>Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta mulai dari staf, lurah, tenaga pendidikan.</p>

BKPSDM Gelar Seminar Bagi ASN

Realitakini.com-Padang Panjang. Kota Padang Panjang melalui Dinas BKPSDM terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri Aparatur Sipil Neg...

Diguyur Hujan Semalam Suntuk, 7 Desa di Kecamatan Sidareja Terendam Banjir

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhScJSHppeEMc5OQ_J_wraiJCcQwzfxlya0cwk6OkQmSSVVut0ISgmyQbPHGImPyimcPS-02g2fGgU-lXqo1yDbFHMC8AXTamJ_ReT-Ul8jLuURkJKVVfdIAX42gCVBIk91HhhmFNxF6FI/s772/IMG-20201117-WA0043.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="772" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhScJSHppeEMc5OQ_J_wraiJCcQwzfxlya0cwk6OkQmSSVVut0ISgmyQbPHGImPyimcPS-02g2fGgU-lXqo1yDbFHMC8AXTamJ_ReT-Ul8jLuURkJKVVfdIAX42gCVBIk91HhhmFNxF6FI/s320-rw/IMG-20201117-WA0043.jpg" width="320" /></a></div><br /> Realitakini-com-Cilacap <br /><div style="text-align: justify;"> Hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor. Di wilayah Kecamatan Sidareja misalnya, curah hujan yang tinggi dari sore hingga pagi menyebabkan air sungai Cibeureum meluap sehingga menggenangi beberapa desa.</div></div><p style="text-align: justify;">Beberapa desa yang terdampak banjir meliputi Desa Sudagaran, Sidamulya, Sidareja, Gunungreja, Tegalsari, Tinggarjaya dan Desa Margasari dengan ketinggian air yang masuk kedalam rumah mencapai 30-100 cm. Saat ini beberapa warga masyarakat sudah ada yang mengungsi di Aula Koramil 11/Sidareja.</p><p style="text-align: justify;">Memang benar, hujan deras yang terus turun mulai hari kemarin menyebabkan beberapa desa di wilayah Kecamatan Sidareja tergenang air. Beberapa warga saat ini sudah ada yang mengungsi ke Koramil Sidareja dan beberapa posko pengungsian lainnya," terang Danramil Kapten Kav. Nur Shohib Ansori, Selasa (17/11/20).</p><p style="text-align: justify;">Kita juga bersinergi dengan BPBD dan para relawan untuk terjun langsung mengevakuasi korban banjir untuk dibawa ke posko posko pengungsian yang sudah di siapkan. Memungkinkan ketinggian air terus bertambah mengingat hujan masih turun, kita telah mengerahkan para Babinsa jajaran Koramil 11 Sidareja untuk tetap berada di lapangan guna memantau perkembangan situasi yang ada," jelasnya.</p><p style="text-align: justify;">(Urip/11)</p>

Diguyur Hujan Semalam Suntuk, 7 Desa di Kecamatan Sidareja Terendam Banjir

Realitakini-com-Cilacap Hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Cilacap terjadi bencana...

Walikota Padang Panjang Sampaikan Nota Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Ranperda APBD 2021 dan Tujuh Ranperda Kota Padang Panjang

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-QXso3T6pQio/X7OY_Ln8teI/AAAAAAAADQM/5uARIfu8UrY7RNXcTDbjpfVod7h5cMoWQCNcBGAsYHQ/s490/IMG_20201117_163110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="490" height="334" src="https://1.bp.blogspot.com/-QXso3T6pQio/X7OY_Ln8teI/AAAAAAAADQM/5uARIfu8UrY7RNXcTDbjpfVod7h5cMoWQCNcBGAsYHQ/w640-h334-rw/IMG_20201117_163110.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-Padang Panjang.<p></p><p>Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA, Datuak Paduko Malano menyampaikan nota jawaban terhadap pemandangan umum 5 fraksi di DPRD tentang Ranperda APBD TA. 2021, dilanjutkan dengan jawaban terhadap tujuh Ranperda Kota Padang Panjang yang dibacakan oleh Wakil Walikota Drs. Asrul, pada rapat Paripurna DPRD, Senin, (16/11). </p><p>Rapat turut dihadiri, Forkopimda, Jajaran pejabat Pemko Padang Panjang, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.</p><p>Secara berurutan, Walikota Fadly Amran memberikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi GERINDRA-PKS yang disampaikan oleh Sdr. Yudha Prasetya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)  yang disampaikan oleh Sdr. Zulfikri, SE, Fraksi NASDEM Bulan Bintangnya yang disampaikan oleh Sdr. Hendra Saputra, SH, Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Sdr. Yovan Fadayan Remindo,S.I.Kom, Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Sdr. Drs. Nasrul Efendi.</p><p>Menanggapi Fraksi yang meminta kepada Pemerintah Daerah agar jeli dan segera mencarikan solusi untuk mengatasi trend penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dan masalah pengangguran di Kota Padang Panjang, Wako Fadly menyampaikan, dalam menekan angka pengangguran, beberapa program pelatihan bagi pencari kerja telah dilaksanakan oleh DPMPTSP, dan kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut tetap berlanjut di tahun anggaran 2021. </p><p>"Pelatihan yang dilakukan terdiri dari pelatihan soft skill seperti kemampuan bahasa asing dan pelatihan teknis. Peserta pelatihan yang telah menguasai keterampilan berbahasa dan keterampilan teknis tersebut akan diikutkan dalam seleksi Program Kerjasama pengiriman tenaga terampil ke Jepang dan Korea yang merupakan  program kerjasama antar Pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pencari kerja dalam rangka menekan angka pengangguran," ungkap Wako.</p><p>Pertanyaan Fraksi Gerindra-PKS yang pada intinya meminta kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk dapat meningkatkan DAU dan DID,  Pemerintah Daerah, kata Wako Fadly, telah berupaya semaksimal mungkin memenuhi persyaratan dan penyampaian data-data yang menjadi komponen perhitungan oleh Pemerintah Pusat dalam menentukan alokasi Dana Perimbangan. </p><p>"Pemerintah Daerah telah berkomunikasi aktif dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait untuk dapat memaksimalkan Dana Transfer ke daerah khususnya DAK dan DID. Hasil dari upaya ini dapat kita lihat dengan naiknya alokasi DID dan DAK Kota Padang Panjang tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020," kata Wako. </p><p>Pernyataan tesebut sekaligus menjawab pertanyaan senada dari Fraksi Nasdem Bulan Bintangnya.</p><p>Sementara itu untuk DAU, seiring dengan menurunnya asumsi penerimaan negara, berdampak pada penurunan alokasi transfer umum dalam struktur APBN 2021 yang mengakibatkan alokasi DAU bagi seluruh daerah menurun. "Hal ini turut dipengaruhi oleh dampak COVID-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia," kata Wako.</p><p>Kemudian menyangkut peruntukan dana DID, tahun 2021, DID Kota Padang Panjang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan seperti penyediaan asuransi kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang, Kegiatan PSC 119, penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan. </p><p>"Penambahan alokasi DID pada RAPBD ini juga dimanfaatkan untuk menutupi penurunan alokasi DAU yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam APBD 2021 mendatang," ungkap Wako yang sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi PAN, Fraksi Golkar dan Fraksi Demkorat Kebangkitan Bangsa.</p><p>Adapun 7 Ranperda Kota Padang Panjang yaitu Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Panjang tahun 2020-2025, Penyelenggaraan Pendidikan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Padang Panjang 2020-2024.</p><p>Wakil Walikota Drs. Asrul saat menanggapi 7 Ranperda tersebut diantaranya  Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menyampaikan,  pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian, </p><p>"Dapat kami jelaskan bahwa salah satu langkah kongkrit pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian adalah melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," kata Wawako Asrul.</p><p>Dengan adanya Perda ini akan didapat kepastian lahan yang tidak dapat dialihfungsikan ke sektor nonpertanian. Terhadap keberadaan sektor pertanian dan profesi petani di Kota Padang Panjang, dijelaskan Wawako Asrul, sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, bahkan di saat pandemi ini memberikan kontribusi pertumbuhan positif di bidang ekonomi. </p><p>Terkait dengan hubungan antara Perda RTRW dengan Perda PLP2B, dijelaskan Wawako Asrul, PLP2B ini akan menjadi satu kesatuan dalam pola ruang sebagaimana nantinya akan dicantumkan dalam Revisi Perda RTRW Kota Padang Panjang.</p><p>" Harapam Fraksi agar Pemda melakukan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan memberikan insentif dan disinsentif, dapat kami sampaikan bahwa dengan ditetapkannya perda ini, diharapkan alih fungsi lahan menjadi terkendali, termasuk pemberian insentif bagi petani maupun disinsentif bagi yang melaksanakan alih fungsi lahan," kata Wawako Asrul. (Abe)</p>

Walikota Padang Panjang Sampaikan Nota Jawaban Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Tentang Ranperda APBD 2021 dan Tujuh Ranperda Kota Padang Panjang

Realitakini.com-Padang Panjang. Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA, Datuak Paduko Malano menyampaikan nota jawaban terhadap pemanda...

25 Orang Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-pcjc9Yh8RYk/X7OXhXMabII/AAAAAAAADQA/mGlMYyNCyDs-rK4-TBvPBPL4YUyCaaJ3QCNcBGAsYHQ/s719/IMG_20201117_162447.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="719" height="372" src="https://1.bp.blogspot.com/-pcjc9Yh8RYk/X7OXhXMabII/AAAAAAAADQA/mGlMYyNCyDs-rK4-TBvPBPL4YUyCaaJ3QCNcBGAsYHQ/w640-h372-rw/IMG_20201117_162447.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-Padang Panjang.<p></p><p>Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano melantik 12 orang pejabat Administrator dan 13 orang Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemko Padang Panjang,Selasa, (17/11) di Hall Lantai III Balaikota Padang Panjang.</p><p>Pelantikan turut dihadiri, Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah, A.Md, Sekdako Sonny Budaya Putra, AP, M.Si, Asisten 1 Syahdanur, SH, sejumlah kepala OPD dan undangan lainnya.</p><p>Javie Carter Eka Putra, ST, MT mantan Direktur PDAM, kini menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sementara itu Kepala Bidang IKP pada Dinas Kominfo yang sebelumnya dijabat oleh Plt. Kabid Budiono, saat ini dijabat oleh Maryulis, S.Sos, M.I.Kom. </p><p>Walikota Padang Panjang Fadly Amran dalam sambutannya meminta pejabat yang dilantik cepat menyesuaikan diri. " Jangan sampai tugas di akhir tahun ini, apapun  yang menjadi tanggung jawab kita, tidak terselesaikan," ungkap Wako.</p><p>Sumpah dan janji yang diucapkan, kata Wako Fadly, hendaknya menjadi semangat baru. "Apalah gunanya bekerja bila tanpa semangat baru setiap harinya, setiap waktu, 25 orang ini adalah orang pilihan, yang saya percaya bisa merepresentasikan visi dan misi pemerintah Kota  Padang Panjang," kata Wako.</p><p>Totalitas dalam bekerja yang diiringi kerja pintar hendaknya dimiliki dalam bekerja. " Mentalitas untuk open minded, selalu belajar harus terus ada. Kepemimpinan adalah proses. Setiap hari kita harus memupuk cara memimpin," ungkap Wako. ( Abe )</p><p><br /></p>

25 Orang Pejabat Administrator dan Pengawas Dilantik

Realitakini.com-Padang Panjang. Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano melantik 12 orang pejabat Administrator dan...

Penyerahan Bantuan 1 Unit Ambulan Dari Bank Jatim Secara Simbolis oleh Pjs Walikota Blitar.

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDY3pTCtL0NbAHG_vNs8vPNv94lN9e87ibzeKJthMdppmtX7pl8KjR43YPQnHsdg5UHKPd0zvAp5YmvWLXpVNM3KTsQY6VbzfDMv3rcIF6ZZxapqswO1VFqxeFIllMFRo8400pcmGl5M/s1040/IMG-20201117-WA0038.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqDY3pTCtL0NbAHG_vNs8vPNv94lN9e87ibzeKJthMdppmtX7pl8KjR43YPQnHsdg5UHKPd0zvAp5YmvWLXpVNM3KTsQY6VbzfDMv3rcIF6ZZxapqswO1VFqxeFIllMFRo8400pcmGl5M/w640-h480-rw/IMG-20201117-WA0038.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-BLITAR   <br />Sinergitas antara pemerintah Kota Blitar dan perusahaan perbankan dalam hal ini Bank Jatim nampak terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyerahan ambulan dari CSR Bank Jatim yang diberikan kepada Pemkot Blitar agar bisa digunakan oleh masyarakatnya. Dan diterima secara simbolis oleh Pjs Walikota Blitar.</div><p>Pjs Walikota Blitar Dr. Ir Jumadi M.MT pada penyerahan 1 Unit Ambulan yang merupakan CSR dari Bank Jatim menyampaikan, terimakasih banyak kepada Manajemen PT. Bank Jatim Tbk, dengan adanya bantuan mobil ambulan untuk pelayanan masyarakat kota Blitar.Slasa 17/11/2020 </p><p>"Pemkot Blitar menyampaikan, banyak terimakasih kepada PT. Bang Jatim yang diwakili Direktonya, yang sudah memberikan CSR berupa 1 Unit ambulan, untuk Pemkot dan masyarakat untuk bisa membantu mobilisasi guna pelayanan masyarakat Kota Blitar," Ungkap Jumadi.</p><p>Lebih lanjut Jumadi mengatakan, karena mobil ini difungsikan  untuk PMI Kota Blitar agar bisa lebih mempercepat pelayanan.</p><p>"Dengan adanya tambahan untuk mobilisasi diharapkan, PMI Blitar Kota, semakin cepat dan baik lagi dalam melayani masyarakat untuk kedepannya," terangnya </p><p>Sementara itu, pihak Bang Jatim melalui Kepala Cabang Blitar, Sundaru Hadinoto mengatakan, CSR ini memang kewajiban sosial Bank Jatim, kerena Pemkot Blitar ini salah satu pemegang saham.</p><p>"ini memang setiap tahun kami berikan kepada pemerintah Kota Blitar, untuk tahun ini Pemkot memerlukan tambahan unit ambulan untuk digunakan dalam mempercepat pelayanan PMI Kota Blitar. Dan mungkin tahun depan ada program lain lagi semisal untuk bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu," papar Sundaru.</p><p>Untuk diketahui 1 unit ambulan yang diserahkan Bank Jatim kepada Pemkot Blitar dalam harga pasaran berkisar 170 juta. (hms/ edy)</p>

Penyerahan Bantuan 1 Unit Ambulan Dari Bank Jatim Secara Simbolis oleh Pjs Walikota Blitar.

Realitakini.com-BLITAR Sinergitas antara pemerintah Kota Blitar dan perusahaan perbankan dalam hal ini Bank Jatim nampak terjalin dengan ...

Hearing Bersama Komisi IV DPRD Kab BlitarKRPK Bahas Masalah Bansos

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4ycZv9Hh6gKVOnz5-Cu5UwHfJWJJxepmVxGC899SZAyq6CiIPoCrq5WzD5T-oa955BgEsE7VfU6TZSm1O3X_HXnCO01fVbcKTrrcViUXiycHwcE4UUpa_bjKFrSbTGbfEMM2mKY2LYMA/s750/IMG-20201124-WA0021.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="750" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4ycZv9Hh6gKVOnz5-Cu5UwHfJWJJxepmVxGC899SZAyq6CiIPoCrq5WzD5T-oa955BgEsE7VfU6TZSm1O3X_HXnCO01fVbcKTrrcViUXiycHwcE4UUpa_bjKFrSbTGbfEMM2mKY2LYMA/w640-h366-rw/IMG-20201124-WA0021.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kab Blitar<br /><div style="text-align: justify;">Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menggelar Audiensi dengan Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi dalam rangka menindaklanjuti surat yang dilayangkan KRPK terkait dana hibah dan pengelolaan Bansos Covid-19. Selasa (17/11/2020).</div></div><p style="text-align: justify;">Kordinator KRPK, M. Trianto , menyampaik  hasil dari kajian dan analisa dari tim KRPK terkait penyaluran Bansos Covid 19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar tahap 1 dan 2 mengenai daftar penerima bantuan dinilai kurang. Tim KRPK dapat dengan mudah mendapat dokumen penerima bantuan dari kota Blitar yang isinya data penerima setiap kecamatan dan lengkap.</p><p style="text-align: justify;">Sementara laporan pertanggungjawaban dari dana hibah dan Bansos sampai tanggal 7 juni 2020 belum adanya laporan pertanggungjawaban. Selain itu banyak masyarakat yang komplain terkait kualitas beras bantuan tersebut buruk.</p><p style="text-align: justify;">“Kita dapat dengan mudah mendapat dokumen penerima bantuan dari kota Blitar yang isinya data dari kecamatan dan lengkap. Tetapi dari Kabupaten Blitar tidak bisa transparan dan seolah dipersulit. Kita juga mendapat keluhan dari masyarakat terkait beras bansos yang mudah basi. Apakah itu dapat dijelaskan?,” kata Triyanto.</p><p style="text-align: justify;">Istigomah , Staf Dinas Sosial , yang turut hadir dalam audiensi siang itu menyampaik  kewenangannya terkait hanya terkait verifikasi data dan mekanisme penyaluran bantuan saja. Untuk dana hibah yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah BPKAD.</p><p style="text-align: justify;">“Dari Dinas Sosial kita hanya terkait mekanisme penyaluran bantuan bansos saja, tidak mengerti terkait kualitas beras. Karena penyedia beras dari Dinas pertanian. Untuk dana hibah yang bertanggung  jawab penuh dari BPKAD,” kata Istiqomah.</p><p style="text-align: justify;">Ketua Komisi IV DPRD , Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, memastikan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi yang disampaik KRPK. Komisi IV akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar permasalahan terkait dana hibah bisa segera clear.</p><p style="text-align: justify;">Sugeng Suroso menambahkan , Kita akan memperjuangkan aspirasi dari KRPK yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, minggu depan akan kita jadwalkan audiensi lagi dengan OPD yang lebih lengkap.Agar masalah ini cepat selesai,” pungkasnya. (edy)</p>

Hearing Bersama Komisi IV DPRD Kab BlitarKRPK Bahas Masalah Bansos

Realitakini.com-Kab Blitar Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar menggelar Audiensi dengan Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi dalam rangka menind...

Osman Ayub,Ingatkan Pemko , Anggaran Yang Sudah Ada Jangan Sampai Menjadi Silpa

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggondb69WybAQIhzXlAC92T0Ij_IKHQBqAKBEuY5yMVfUOc3faNTuQvmAb6NUtHCJ4y7qicLC_oa20qBbCp8o7xSigOO5I1N_OI_TU1QEQYE7Ljh97h9nNXkBGmc4ebbKZP3EtIdiUWVQ/s500/Osman+Ayub.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggondb69WybAQIhzXlAC92T0Ij_IKHQBqAKBEuY5yMVfUOc3faNTuQvmAb6NUtHCJ4y7qicLC_oa20qBbCp8o7xSigOO5I1N_OI_TU1QEQYE7Ljh97h9nNXkBGmc4ebbKZP3EtIdiUWVQ/w640-h384-rw/Osman+Ayub.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </div><div style="text-align: justify;">Kader Nasdem  DPD Kota Padang  juga Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Osman Ayub mendorong Pemko Padang untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas ruas jalan di kota Padang sesuai dengan ekspos komitmen Pemko yang sudah meningkatkan sekitar 15 Km ruas jalan di Padang.  Ia mengingatkan Pemko Padang, “Jangan anggaran yang sudah ada sampai menjadi Silpa,” ujar, Selasa (17/11).</div></div><p style="text-align: justify;">Menurut Osman Ayub, hal itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemko melalui Dinas PUPR. Sekarang bagaimanakah ruas jalan yang belum tuntas dan terbengkalai pengerjaannya mesti dikebut PUPR penyelesaiannyaIa meminta kepada PUPR untuk terus memperhatikan ruas jalan yang rusak, tak layak pakai dan sempit. Apabila memungkinkan, perbaiki dan aspal. Supaya akses pengendara lancar dan lalu lintas tak macet lagi</p><p style="text-align: justify;">Dan menyarankan Jika dananya tak cukup, maka di 2021 laksanakan pengerjaannya,” ucapnya Walaupun kegiatan APBD2020 dialihkan ke penanganan Covid19, namun pengerjaan fisik yang telah dianggarkan tetap dilaksanakan. Kita mengharapkan agar komunikasi di setiap sektor dan lini dari RT/RW sampai pimpinan harus dijalin supaya pembangunan berjalan baik. imbuhnya( fs/w)</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Osman Ayub,Ingatkan Pemko , Anggaran Yang Sudah Ada Jangan Sampai Menjadi Silpa

Realitakini.com-Padang Kader Nasdem DPD Kota Padang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Osman Ayub mendorong Pemko Padang untuk terus...

Pjs Walikota Blitar Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Atas Ranperda tentang APBD TA 2021

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3pdJ1MuzDx39f_AMKQ8I0GrgM0hbWsD18S8P03EI2TCIhbbd3B3jYoFxBa9vsY8uLzHH15tVSKQN6A9NcOpUE-KjuR5HCIFfBG0UhI1X5uBwkTt9j7ZfMJvfQWZH0VycGHHATKFZKwG4/s1280/IMG-20201116-WA0091.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3pdJ1MuzDx39f_AMKQ8I0GrgM0hbWsD18S8P03EI2TCIhbbd3B3jYoFxBa9vsY8uLzHH15tVSKQN6A9NcOpUE-KjuR5HCIFfBG0UhI1X5uBwkTt9j7ZfMJvfQWZH0VycGHHATKFZKwG4/s320-rw/IMG-20201116-WA0091.jpg" width="320" /></a></div><br />REALITAKINI  COM BLITAR  <br /><div style="text-align: justify;">Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Penetapan Propemperda tahun 2021 dan Persetujuan Bersama atas Raperda tentang APBD Kota Blitar tahun Anggaran 2021. Rapat yang dipimpin oleh Ketua dewan Syahrul Alim dan Wakil Ketua Ahmad Junaidi, juga Pjs Walikota Blitar Dr. Ir. Jumadi M.MT dan para anggota dewan terpilih kota Blitar. Senin (16/11/2020).</div></div><p style="text-align: justify;">Dalam pemaparannya Pjs Walikota Blitar, Dr. Ir. Djumadi M. MT. menyampaikan, setelah diadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Sehingga terdapat pengurangan maupun penambahan di masing-masing pos pendapatan.</p><p style="text-align: justify;">"Focus penggunaan anggaran digunakan dalam penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam pengembangan pariwisata, pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa unggulan pengembangan kewirausahaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan teknologi tepat guna serta peningkatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan peningkatan industri kecil menengah, sebagai upaya Pemkot Blitar dalam pemulihan ekonomi selama pandami dan pasca pandemi covid-19".</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Jumadi mengatakan, bahwa sangat mengapresiasi masukkan dari fraksi-fraksi dan siap mengakomodir semua masukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Blitar. Ada 11 Raperda yang diajukan untuk ditetapkan pada paripurna kali ini, ada 3 Perda reguler, 2 Perda review, 5 Perda baru dan 1 dampak Pemilukada dan Perda RPJMD 2021-2025 segera untuk semua OPD menyiapkan kontruksi data untuk analisis untuk memperkaya subtansi dari 11 perda tersebut.</p><p style="text-align: justify;">"Utamanya pembangunan dibidang sosial dan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi covid-19 Total dari anggaran belanja sebesar 960M ini difokuskan kepada pembangunan sektor riel untuk memulihkan kondisi ekonomi saat ini. Persetujuan RAPBD 2021  devisit tersebut ditutup dari Silpa 75M yang diperkirakan ini menjadi kontruksi pokok dari RAPBD 2021 yang baru saja di setujui oleh Sidang Paripurna ini."</p><p style="text-align: justify;">Jumadi juga berharap, dengan sinergitas seluruh komponen di Pemerintah Kota Blitar dan dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran maka pemulihan ekonomi masyarakat kota Blitar menuju kota smart city cepat terealisasi dengan baik, pungkasnya. (hms/ edy)</p>

Pjs Walikota Blitar Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Atas Ranperda tentang APBD TA 2021

REALITAKINI COM BLITAR Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Penetapan Propemperda tahun 2021 dan Persetujuan Bersama atas Raperda tentang AP...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama