Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus berupaya
menuntaskan angka anak putus sekolah diseluruh wilayah 'Negeri Berjuluk
Sejuta Pesona' ini.Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan
upaya melakukan pendataan dan hasilnya sementara mencatat 5.988 orang
anak keluarga miskin di Pessel tidak bersekolah.
"Mengenai anak putus sekolah dan hasilnya sementara kami temukan
sebanyak 5.988 orang," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara
Musrenbang di Kantor Perencanaan Penelitian dan Pembangun an
(Bapetlitbang) Selasa (15/3/2022).
Data itu juga selaras dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik
(BPS) Pessel sebanyak 5.988 ribu lebih anak yang putus sekolah."Itulah tugas kami akan berupaya semaksimal munkin untuk melakukan pendataan kembali sesuai data BPS," tuturnya.
Ia berharap, agar semua stakeholder bisa bekerjasama dalam bentuk
koordinasi data yang ada, seperti Badan Perencanaan Penelitian dan
Pembangunan (Bapetlitbang) Pessel, Dinas Sosial dan PMD, Kecamatan dan
Nagari.
Sebab ini bagian dari program Bupati dan Wakil Bupati Takalar, untuk
penuntusan Wajib Belajar dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Takalar."Pastinya kami berharap dan menargetkan di tahun 2022-2023 mendatang berhasil menuntaskan anak putus sekolah itu," ujarnya lagi.
Ia menjelaskan, faktor pendidikan memiliki peranan sangat penting
dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat
melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas kerja.Seiring itu, kebutuhan mendasar dalam mewujudkan visi daerah tidak
saja dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana fisik. Tapi juga
melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat.
Dua hal itu dilakukan secara bersamaan agar kualitas SDM masyarakat
Pessel secara umum benar-benar bisa tercapai sesuai visi-misi daerah.
"Untuk tahap awal, kita telah menggratiskan biaya pendidikan untuk
jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program
pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP itu diluncur kan pada tanggal 2
Mei 2021 lalu, dengan besar anggaran yang digelontorkan melalui APBD
Rp2,7 miliar , dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp5,4 miliar
selama satu tahun," jelasnya.
Mantan Wakil Bupati itu, menjelaskan bahwa pendidikan gratis tersebut
adalah realisasi dari visi setelah terpilih menjadi Bupati Pessel,
sebagaimana tertuang dalam visi-misi janji politiknya saat kampanye
Pilkada 2020, lalu.Rusma memang menargetkan angka rata-rata lama sekolah pada 2026 nanti
masuk pada 5 besar dari 19 kabupaten/kota di Sumatra Barat (Sumbar).
"Program pendidikan gratis merupakan salah satu upaya untuk
menuntaskan anak putus sekolah, di samping untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM) generasi penerus bangsa yang berakhlak dan
beriman. Makanya ini menjadi prioritas utama bagi kami," ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan gratis di Pesisir Selatan disebut dengan
tagline Pendidikan ‘Tacelak’, yaitunya Tangguh, Cerdas dan Berakhlak,
yang dalam kamus Minang-Indonesia, Tacelak berarti terlihat jelas atau
memiliki daya tarik.
Adapun makna Tangguh, lanjut bupati, bermakna sukar dikalahkan, andal
dan berdaya saing. Tak hanya regional, tapi juga nasional dan
internasional. Cerdas, dalam artian sempurna perkembangan akal budi nya
untuk berpikir. Tajam pemikirannya untuk berpikir dan memiliki nilai-nilai
kreativitas yang tinggi. Sedangkan Berakhlak bermakna memiliki budi
pekerti yang luhur, dengan dasar keimanan.
"Saya berharap ini harus menjadi cita-cita dan semangat bersama.
Karena mendapatkan jaminan pendidikan merupakan hak bagi semua warga
yang semestinya harus diakomodir dari sejak lama," ucapnya.
Ia menjelaskan, untuk tingkat SMA/SMK akan dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab perkiraan dana yang
dibutuhkan untuk menjangkau semua tingkatan, mulai dari SD hingga
SMA/SMK mencapai Rp 16 miliar.
"Program pendidikan gratis melalui alokasi anggaran sebesar Rp5,4
miliar untuk 1 tahun yang sudah digunakan sebesar Rp2,7 miliar sejak
Juni 2021 lalu itu adalah untuk menyubsidi kekurangan Dana Operasional
Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN. Ternyata ini sangat membantu,
sebab sekarang tidak ditemui lagi anak usia 15 tahun yang putus sekolah
di daerah ini," tuturnya lagi.