Realita Kini

DPRD Sumbar Sampaikan 2,237 Aspirasi Masyarakat Kepada Gubernur

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcjKNq7SOdmwVyrS7uD9lAikhcoUnsYPzvNurcWiPCcfMvHGEamjfak3ehz1R-gxmJdBQz4tckXvLIaXYRlfIYnfcozbHBVMnc5c_jV-kBgp088AvhZvDz6nYRg_HY7-E7uCL0YLEkeA0a-JcfXv-xC2RrrUbGmMTOSOabvCc--QMKXPWU4F-UaJW/s500/%20PAI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkcjKNq7SOdmwVyrS7uD9lAikhcoUnsYPzvNurcWiPCcfMvHGEamjfak3ehz1R-gxmJdBQz4tckXvLIaXYRlfIYnfcozbHBVMnc5c_jV-kBgp088AvhZvDz6nYRg_HY7-E7uCL0YLEkeA0a-JcfXv-xC2RrrUbGmMTOSOabvCc--QMKXPWU4F-UaJW/w640-h384-rw/%20PAI.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </span></b><div style="text-align: justify;">Selama reses masa sidang kedua 2022/2023, 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) serap 2,237 aspirasi di delapan daerah pemilihan di 19 kabupaten/kota. Ribuan aspirasi masyarakat tersebut, telah disampaikan kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pada sidang paripurna tutup buka masa sidang, baru-baru ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris DPRD Sumbar Raflis saat diwawancarai terkait ini, Jumat (5/5) mengatakan, secara umum aspirasi yang diterima dewan selama reses masa sidang kedua mencakup program pembangunan daerah sector infrastruktur, pertanian, peternakan, pendidikan dan lainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk pelaksanaannya sendiri dimulai pada tanggal 1 Maret sampai dengan 8 Maret 2023, khusus bagi Anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil VIII yang meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Mentawai kegiatannya dilaksanakan tanggal 1 Maret hingga 11 Maret 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia merincikan, pada Dapil Sumbar I yang meliputi Kota Padang dengan jumlah 10 anggota DPRD Sumbar menyerap sebanyak 380 aspirasi, sementara Dapil Sumbar II yang meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah tujuh anggota dewan menyerap 235 aspirasi.Untuk Sumbar III yang meliputi Agam dan Bukittinggi dengan jumlah delapan anggota dewan menyerap 260 aspirasi, sementara Sumbar IV yang meliputi Pasaman dan Pasaman Barat dengan  jumlah sembilan anggota dewan menyerap 310 aspirasi. Dapil Sumbar V yang meliputi Payakumbuh dan Limapuluh Kota jumlah anggota dewan enam orang menyerap 221 aspirasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk Sumbar VI yang meliputi Padangpanjang,Tanah Datar, Sawahlunto , Sijunjung dan Dharmasraya dengan jumlah anggota dewan menyerap 395 aspirasi. Sementara itu Dapil Sumbar VII yang meliputi Solok dan Solok Selatan dengan jumlah anggota dewan tujuh orang menyerap 260 aspirasi. Terakhir Sumbar VIII yang meliputi Pesisir Selatan dan Mentawai memiliki tujuh anggota dewan menyerap 176 aspirasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia menjelaskan reses merupakan salah satu instrumen penting anggota DPRD untuk mengimplemen tasikan sumpah dan janji dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili nya. Hasil pelaksanaan reses, merupakan bagian dari bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran, pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait reses Ketua DPRD Sumbar Supardi sebelumnya mengatakan laporan hasil kunjungan kerja yang ditampung dalam bentuk aspirasi masyarakat harus dijadikan pertimbangan oleh Pemprov dalam menyusun program pembangunan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dalampelaksanaan reses anggota DPRD Sumbar, mengingatkan agar laporan hasil kunjungan yang ditampung dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan, " katanya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia mengatakan banyak sekali harapan yang dihimpun atas kebutuhan  pembangunan daerah, baik pada bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, pertanian dan sebagainyaSupardi membeberkan, perminta an masyarakat terkait infrastruktur meliputi perbaikan jalan, irigasi, hingga  aspirasi untuk mendapat kan rehab rumah tidak layak huniBegitupun pada bidang pendidikan, ada harapan untuk pem bangunan unit sekolah baru, perbaikan ruang belajar serta fasilitas belajar mengajar lainnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Untuk sektor pertanian, ada kebutuhan bibit unggul bersertifikasi, pupuk bersubsidi hingga ke soal harga jual produk komoditi. Harapan tersebut ditampung dan menjadi pokok pokok pikiran anggota DPRD untuk diperjuangkan," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam mengisi reses tersebut, lanjutnya, pihaknya menginginkan anggota DPRD dapat menjaring aspirasi yang benar-benar urgen bagi kepentingan masyarakat luas.Sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan, anggota DPRD harus memiliki keberpihakan terhadap masyarakat untuk lebih meng optimalkan perencanaan pembangunan daerah(*Rk)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Sumbar Sampaikan 2,237 Aspirasi Masyarakat Kepada Gubernur

Realitakini.com- Sumbar Selama reses masa sidang kedua 2022/2023, 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) serap 2,237 aspirasi di ...

LaNyalla: KADIN Harus Jadi Sumber Informasi Update Terhadap Demand SDM

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCb18GgO2HFua6oejACr_FRzJUYaPP-Z_ucw7i24gcZxFCrGD71j568XywEiCJrNZbfBVy0Wvj0DrnHck61HktSfnWJY80cevXrGTi_qHNzEjOX_565hRXD-B3MAFxJHV0imrXxXGKC-Xk6EZCIHlwBtRA5QcpuAEM-7f0jYryoBohcp4Ol6EvsyXN/s500/%20Kadin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCb18GgO2HFua6oejACr_FRzJUYaPP-Z_ucw7i24gcZxFCrGD71j568XywEiCJrNZbfBVy0Wvj0DrnHck61HktSfnWJY80cevXrGTi_qHNzEjOX_565hRXD-B3MAFxJHV0imrXxXGKC-Xk6EZCIHlwBtRA5QcpuAEM-7f0jYryoBohcp4Ol6EvsyXN/w640-h384-rw/%20Kadin.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Surabaya</span></b><div><div style="text-align: justify;">Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar Kamar Dagang dan Industri (KADIN)  menjadi sumber informasi paling update terhadap demand Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang terus berubah akibat disrupsi teknologi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut LaNyalla, hal ini penting dilakukan agar kita tidak mengulang kesalahan politik kebijakan yang tidak tepat akibat minimnya suplai data dan informasi yang akurat dari lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu, hal ini juga terjadi karena kurang luwesnya program kebijakan dan penyesuaian regulasi pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di era disrupsi ini," kata LaNyalla dalam sambutannya pada acara "Halal bihalal dan Kick Off KADIN Capacity Development" KADIN Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Dafam Signature Surabaya, Jumat (5/5/2023) malam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu, secara khusus LaNyalla juga meminta kepada Kementerian Koordinator Pem bangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)sebagai koordinator dari Kementerian Pendidikan, agar memberikan ruang yang semakin luas dan kemudahan kepada lembaga pendidikan, khususnya SMK dan Politeknik serta Perguruan Tinggi untuk melakukan perubahan dan penyesuaian kurikulum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tanpa penyesuaian kurikulum yang luwes, LaNyalla menilai hal ini akan menjadi hambatan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi yang setiap waktu meningkatkan tolok ukur materi ujian kompetensi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita sudah menghadapi era disrupsi teknologi yang sangat cepat. Akan sangat berat tantangan bagi kita untuk membangun SDM di tengah ancaman teknologi Automasi dan Artificial  Intelligent yang akan menggantikan manusia di beberapa sektor </div><div style="text-align: justify;">pekerjaan," ujar LaNyalla. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Senator asal Jawa Timur itu menyitir data dari World Statistics. Dalam 10 tahun terakhir, kata LaNyalla, persentase pekerja profesional di Indonesia masih di kisaran angka 4,90 persen. Sementara tenaga teknisi profesional di angka 2,40 persen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Padahal profesi tersebut adalah profesi yang relatif dapat bertahan di era disrupsi teknologi. Artinya, human development untuk mewujudkan human capital menghadapi tantangan yang tidak mudah, apalagi dengan orientasi sesuai kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja masa depan," jelas LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">LaNyalla optimistis kegiatan yang diinisiasi KADIN Jatim akan mempercepat pembangunan SDM yang unggul. Apalagi, kepengurusan KADIN Jatim hari ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jatim. Ia percaya akan menjadi pilot project KADIN Capacity Development, utamanya dalam upaya membangun SDM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berangkat dari hal ini, LaNyalla meyakini Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan menjadi sentral dunia, apabila kita mengoptimalkan keunggulan komparatif yang kita miliki, yakni sektor pangan, yang terdiri dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta keaneka </div><div style="text-align: justify;">ragaman hayati hutan dan pariwisata, selain sumber daya mineral dan gas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Indonesia masa depan harus menjadi negara yang menjamin harapan hidup penduduk bumi, melalui lumbung pangan dan air, serta oksigen untuk paru-paru dunia. Roadmap ini tentu membutuhkan leadership yang kuat dan berani untuk melakukan koreksi atas arah kebijakan ekonomi nasional. Ter masuk melakukan koreksi atas mazhab ekonomi dan sistem bernegara yang kita anut saat ini," tegas LaNyalla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir pada kesempatan itu Menteri Koordinator PMK Profesor Muhadjir Effendy, Ketua Umum KADIN Indonesia yang diwakili Profesor Muliaman Hadad, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama Kemenko PMK Prof Warsito, Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK, Asril dan Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekda Adhy Karyono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir pula Ketua BNSP Indonesia Kunjung Masehat, Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Perwakilan KADIN Jerman, GIZ dan IHK Trier, Para pengurus Asosiasi Dunia Usaha dan Industri Jawa Timur, Para Rektor, Direktur Poltek dan Kepala SMK di Jawa Timur serta sejumlah tamu undangan lainnya.(*RK)</div></div>

LaNyalla: KADIN Harus Jadi Sumber Informasi Update Terhadap Demand SDM

Realitakini.com-Surabaya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menjadi sumber inform...

Senator Gus Hilmy Nilai Masalah Jalan Di Lampung Bukti Pengawasan Pemerintah Pusat Kurang Maksimal

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCl3JaE8EsvveaJxVJj6Lv2Av2liMMMgD2ETMUVFcoaa1cmzaFN1IKzlGzpNVzMXaPwjN50JFxqtZ6291FmcB9X9fjTCgDWO7lbf4si8QklUYEU3K6tJvyGF1KXppO2JNRPS1sC6nffYVLKMTPvD2TkFM0jqP2msll21o7VcyFGonJUSR415O0Quxs/s500/%20DF.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCl3JaE8EsvveaJxVJj6Lv2Av2liMMMgD2ETMUVFcoaa1cmzaFN1IKzlGzpNVzMXaPwjN50JFxqtZ6291FmcB9X9fjTCgDWO7lbf4si8QklUYEU3K6tJvyGF1KXppO2JNRPS1sC6nffYVLKMTPvD2TkFM0jqP2msll21o7VcyFGonJUSR415O0Quxs/w640-h384-rw/%20DF.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Yagyakarta</span></b> <div style="text-align: justify;">Kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakang menjadi sorotan pemerintah dan publik, menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., merupakan cerminan dari masih kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap infrastruktur di daerah. Selain itu, hal ini menjadi celah minimnya komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Masalah jalan di Lampung ini menjadi cerminan nasional, ya. Jadi kita perlu melihat bahwa masalah di daerah, juga menjadi masalah bagi Pusat. Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke daerah, kita kerap menemukan jalan-jalan yang tidak ideal. Ini menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Pusat sejauh ini cenderung pada proyek-proyek infrastruktur nasional sehingga kurang maksimal memberikan pengawasan dan pembinaan pada proyek-proyek yang lebih kecil tetapi dampaknya sangat dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain,” jelas Senator asal D.I. Yogyakarta tersebut dalam keterangan tertulis pada Jum’at (5/5) malam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut juga meminta agar daerah-daerah lain tidak jumawa dan merasa jalan di daerah paling bagus. Tidak hanya di luar Jawa, di Jawa sendiri, masih banyak jalan yang pembangunannya terhambat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Untuk daerah lain, meskipun tidak menjadi sasaran inspeksi Presiden, tidak perlu jumawa dan merasa jalannya sudah baik. Di Jawa juga masih banyak jalan yang kurang layak, jadi tidak perlu melakukan bullying terhadap Lampung. Saya kita, semua menteri juga pernah ke Lampung, mengapa baru hari ini terjadi pengambilalihan pembangunan jalan?”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Oleh sebab itu, Gus Hilmy berharap kasus jalan rusak di Lampung ini menjadi pintu masuk komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemda, menurut Gus Hilmy,  juga bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR maupun DPD, untuk duduk bersama untuk menyelesaikan hal ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat. Kalau daerah tidak mampu karena APBD terbatas, APBN bisa turun tangan untuk membantu. Kalau Pemda kurang memiliki dukungan untuk meminta APBN, bisa mengajak para wakil rakyat, baik DPRD, DPR RI, maupun DPD RI untuk bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar mau membantu daerah,” kata Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, Gus Hilmy mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial. Namun demikian, Gus Hilmy berharap aspirasi itu disampaikan dengan cara-cara yang sopan sesuai adat istiadat ketimuran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penyampaian aspirasi dalam berbagai bentuk, tentu tidak ada masalah. Itu bagian dari kehidupan demokrasi kita. Hanya saja, kita harap aspirasi disampaikan dengan cara-cara yang lebih bijak. Kita perlu mengingatkan bahwa bangsa kita ini bangsa beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Jadi kita upayakan agar sikap kita dapat mencerminkan kebudayaan kita, termasuk dalam menyampaikan aspirasi,” pungkas Gus Hilmy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Senator Gus Hilmy Nilai Masalah Jalan Di Lampung Bukti Pengawasan Pemerintah Pusat Kurang Maksimal

Realitakini.com-Yagyakarta Kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakang menjadi sorotan pemerintah dan publik, menurut anggota Dewan Pe...

Wali Kota Blitar Hadiri Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKRK4P8auNEYKZv7kKKRB-xLsE1fwUolp2lLbm1YLkQ1WK4Iz41VVKnNT0yZkKLl5MxZmi9yxfhIBKgWRKwZhzWpJ3wyYXYf37shQO7xva9VKjSLnu8nJmkuKS2vP0i8DndKKGro1FLANYVmbEobqvIWVGpvmvsMDyZEnhcOZl1JKM3QC2-W5pveqX/s500/BP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKRK4P8auNEYKZv7kKKRB-xLsE1fwUolp2lLbm1YLkQ1WK4Iz41VVKnNT0yZkKLl5MxZmi9yxfhIBKgWRKwZhzWpJ3wyYXYf37shQO7xva9VKjSLnu8nJmkuKS2vP0i8DndKKGro1FLANYVmbEobqvIWVGpvmvsMDyZEnhcOZl1JKM3QC2-W5pveqX/w640-h384-rw/BP.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Kota Blitar</span></b> </div><div style="text-align: justify;">Wali Kota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd menghadiri Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Kota Blitar di ruang Paripurna DPRD, Jum’at (05/05/2023) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim dan juga dihadiri Wakil Walikota Blitar Tjutjuk Sunario, Sekda Kota Blitar, Forkopimda, anggota DPRD Kota Blitar, sejumlah kepala OPD Pemkot Blitar, asisten, staf ahli dan Camat itu membahas dua agenda penting.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua agenda itu yakni Penjelasan DPRD Atas Raperda Tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dan Raperda Tentang Kemudahan Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro,sertaPenetapan Persetuju an Bersama Terhadap Raperda Tentang Fasilitasi Pesantren.Jumat (05/05/2023)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wali Kota Santoso mengatakan, paripurna kali ini dalam rangka inisiatif Perda yang diusulkan oleh DPRD yaitu Raperda Tentang Pendidikan dan Wawasan Kebangsaan dan Raperda Tentang Kemudahan Pelindungan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Raperda Fasilitasi Pesantren</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama laporan dari Pansus, juga pemerintah daerah sangat mendukung dengan tiga Raperda,” kata Santoso kepada awak media usai paripurna.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wali Kota Blitar juga berharap, nanti dalam implementasinya Perda yang sudah diparipurnakan akan segera disampaikan ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyebutkan, soal rekomendasi dari Pansus juga sangat relevan, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Perda tentang wawasan kebangsaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Contoh, diselenggarakan acara grebeg Pancasila, kemudian pendidikan wawasan kebangsaan dan sebagai nya, itu semua sangat relevan,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Soal Raperda tentang Fasilitasi Pesantren, lanjutnya, Pemerintah Kota Blitar juga sudah memfasilitasi kolaborasi dan sinergitas dengan Pondok Pesantren sangat intens.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini juga sejalan dengan visi yang saya sampaikan bagaimana Blitar yang “KEREN” yaitu Keberagamaan, Religius dan Nasionalis sejalan dengan konsep yang dituangkan ke dalam Raperda tentang Fasilitasi Pesantren,” imbuhnya. (kmf/ edy)</div>

Wali Kota Blitar Hadiri Rapat Paripurna Bahas Dua Agenda Penting

Realitakini.com- Kota Blitar Wali Kota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd menghadiri Rapat Paripurna yang diselenggarakan DPRD Kota Blitar di ru...

Bacaleg Serbu RSUD Lubuk Sikaping Untuk Menjalani Medical Check Up

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhF1WTzCug1Lik-0o8kJSE6nEgRywQHTZS20-eO5cW720299AjFsNe9tK8VHsy2feXxivD2CaQzA54DfYbzyPfGQ1Fqz3v_-Xs_4xuN7ti7ujfsXqISn6ivUPzRQdj3QN32VtFOJZrdqUKnoi4zMkk59KRbFoE8FyUFLleU2nOcU3yEFeWjMEX92Ys-eA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhF1WTzCug1Lik-0o8kJSE6nEgRywQHTZS20-eO5cW720299AjFsNe9tK8VHsy2feXxivD2CaQzA54DfYbzyPfGQ1Fqz3v_-Xs_4xuN7ti7ujfsXqISn6ivUPzRQdj3QN32VtFOJZrdqUKnoi4zMkk59KRbFoE8FyUFLleU2nOcU3yEFeWjMEX92Ys-eA=rw" width="400">
  </a>
</div>Realitakini.com -- Pasaman</div><div>Para bakal calon legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Pasaman, mulai menyerbu RSUD Lubuk Sikaping untuk menjalani medical check up sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran ke KPU setempat.</div><div><br></div><div>Medical check up diantaranya yang digunakan sebagai syarat pencalonan, yakni jasmani, rohani dan bebas narkoba</div><div><br></div><div>Sudah ada puluhan Bacaleg yang menjalani pemeriksaan kesehatan sejak Rabu 03 Mei 2023,"ujar Direktur RSUD Lubuk Sikaping diruang kerjanya Jumat (5/5/2023).</div><div><br></div><div>Menurut, dr Yong RSUD Lubuk Sikaping membuka layanan pemeriksaan kesehatan Bacaleg, mulai dari kesehatan jasmani, rohani hingga bebas narkoba. Dengan adanya layanan ini, maka Bacaleg tak perlu jauh-jauh ke daerah lainnya.</div><div><br></div><div>"Layanan tersebut dibuka untuk mendukung pemenuhan persyaratan pada pelaksanaan Pemilihan Anggota legislatif pada Pemilu Serentak 2024," tuturnya.</div><div><br></div><div>Selanjutnya, Ia juga menjelaskan persyaratan pemeriksaan kesehatan bakal calon di RSUD Lubuk Sikaping yakni puasa selama 10 - 12 jam untuk pemeriksaan laboratorium, tidak memakai perhiasan, bagi perempuan tidak memakai baju berkancing/kemeja (tidak memakai gamis ) dan membawa foto copy KTP satu lembar.</div><div><br></div><div>Para bacaleg yang mengurus surat kesehatan tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.306.000.(Nurman)</div><div><br></div><div><br></div>

Bacaleg Serbu RSUD Lubuk Sikaping Untuk Menjalani Medical Check Up

Realitakini.com -- Pasaman Para bakal calon legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Pasaman, mulai menyerbu RSUD Lubuk Sikaping untuk ...

Bupati Blitar Adakan Acara Pentasyarufan Kepada Pelaku UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2023

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFtBFAIiOOp6YLIqJen6_C04oabQ9Tfv8dryp7CLax_wqVovZrl2sdSL5-k_dUYIUQyu6ZcUZcmxRPS3Molxp1jVn4i7WpZQuoAXIW_H0E75-7U9IFehWPVrL3sx2lYAtg5-ce2GkALXRqqngEblWQfoN_xsrvlAfYtlcstEXLfV7417CWf6jWTEgu/s500/%20Pen.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFtBFAIiOOp6YLIqJen6_C04oabQ9Tfv8dryp7CLax_wqVovZrl2sdSL5-k_dUYIUQyu6ZcUZcmxRPS3Molxp1jVn4i7WpZQuoAXIW_H0E75-7U9IFehWPVrL3sx2lYAtg5-ce2GkALXRqqngEblWQfoN_xsrvlAfYtlcstEXLfV7417CWf6jWTEgu/w640-h384-rw/%20Pen.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kabupaten Blitar</span></b><div style="text-align: justify;">Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah mengadakan acara Pentasyarufan kepada pelaku UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2023 .pada hari Jumat (05/05/2023).di Pendopo Hadi Ronggo Negoro( RHN).Hadir dalam acara Pentasyarufan pelaku UMKM, Sekda, Asisten, Staf Ahli, OPD, Pendamping UMKM, Pengiat UMKM dan Undangan.Jumat (05/05/2023)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Blitar Hj Rini Syarifah mengatakan, berhubung masih bulan Syawal, izinkan saya menyampai kan, minal Aidin wal Faidzin mohon maaf lahir batin kepada bapak/ibu semua, semoga di bulan yang penuh ampunan ini, kita semua kembali fitrah, lebih bijak dan tentunya lebih semangat lagi dalam meng hasilkan karya, produk unggulan, namun saya ingatkan, kita semua harus bersyukur atas karunia dari Allah SWT, Tuhan yang maha esa karena dengan ridhonya, kita masih diberi kesempatan untuk ber silahturahmi dalam keadaan sehat wal Afiat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini nikmat yang luar biasa, yang benar-benar kita syukuri dan sebagai seorang muslim, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan hingga Yaumil akhir,” ucap Rini Syarifah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masa pandemi Covid 19 yang melanda dunia, yang yang imbasnya kita rasakan bersama telah mampu kita lewati, saatnya bangkit untuk menata kembali berbagi sektor kehidupan, termasuk bidang ekonomi, salah satunya adalah menguatkan pelaku UMKM agar terus eksis berproduksi, bersaing agar produk diterima oleh pasar, bukan saja lokal, namun harus level internasional, sehingga pada kesempatan ini, negara hadir salah satunya dengan Pentasyarufan kepada pelaku UMKM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Mudah mudahan bantuan ini menjadi support bagi panjenengan untuk terus menghasilkan produk yang lebih berkualitas, karena persaingan semakin ketat, sehingga trobosan dan inovasi inovasi harus terus dikembangkan, jangan segan berimprovisasi, jangan lelah dan putus asa, karena perangkat daerah terkait juga akan melakukan pendampingan, misalnya melakukan kegiatan pelatihan, karena kegiatan ini wujud dari keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk diketahui bersama bahwa jumplah usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun meng alami peningkatan, tahun 2021 sejumplah 31.059 usaha mikro dan tahun 2022 mencapai 31.475 usaha mikro, ini artinya ada tren kenaikan yang positif, yang perlu dukungan semua pihak, untuk dinas terkait sekali lagi tolong kawal terus mulai perijinan sampai pemasaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dan yang pasti bapak/ibu pemasaran harus sudah memanfaatkan platfrom digital , bahkan kami sudah memberikan ruang untuk UMKM agar masuk dalam e-Katalog, hal ini juga sebagai tindak lanjut dari seruan Presiden Ribuplik Indonesia, Joko Widodo bahwa minimal 40 persen belanja pemerintah pusat dan Daerah, serta belanja barang dan modal badan usaha milik negara (BUMN) ,ini juga sebagai wujud cinta kita terhadap produk dalam Negeri,” imbuh Bupati Blitar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Panca bakti ke – 4 yakni pengembangan potensi ekonomi daerah kami wujudkan antara lain melalui kegiatan sambang Desa on village on product (OVOP), Bazar Ramadhan dan even lain yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui kegiatan kegiatan tersebut, saya berharap jumplah pelaku UMKM meningkat seiring dengan jumplah tenaga kerja yang yang terserap.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Apalagi diera digital ini, 97% lapangan kerja di Indonesia diciptakan oleh UMKM, untuk itu sekali lagi Monggo kita bergerak bersama, satu frekuensi untuk mendongkrak perekonomian melalui UMKM, semoga para pelaku usaha di Kabupaten Blitar selalu meningkat hasilnya dan sejahtera selalu,” pungkas Bupati Blitar Hj Rini Syarifah. (edy</div>

Bupati Blitar Adakan Acara Pentasyarufan Kepada Pelaku UMKM Kabupaten Blitar Tahun 2023

Realitakini.com-Kabupaten Blitar Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah mengadakan acara Pentasyarufan kepada pelaku UMKM Kabupaten Blitar Tahun 20...

Bidik 10 Besar Nasional Dalam Hal Pelayanan Publik, Pemkab Solok Gelar Koordinasi Ke Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3e2SNVZg3OZOtS-WJb7kBbhYaoNx_XGggmIAXegv1YjLSc48ECp8c58NOPWbXifvvuj5VDi-q73luunM31AZ6GhwloUCHKGds4HdXSqoBEbpwWImCvfhq8vxkecDuYed9JX6IMqGVlmkxbcl6mZFv-4nGmL3QGzWjnDc8n0eQ2wtzzB3FJZHDMZGo/s500/xxc.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3e2SNVZg3OZOtS-WJb7kBbhYaoNx_XGggmIAXegv1YjLSc48ECp8c58NOPWbXifvvuj5VDi-q73luunM31AZ6GhwloUCHKGds4HdXSqoBEbpwWImCvfhq8vxkecDuYed9JX6IMqGVlmkxbcl6mZFv-4nGmL3QGzWjnDc8n0eQ2wtzzB3FJZHDMZGo/w640-h384-rw/xxc.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kabupaten Solok</span></b><div style="text-align: justify;"><div>Sekda Kabupaten Solok: Medison, S.Sos, M.Si BaratKoordinasi  Ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Hari Jumat, Tanggal : 5 Mei 2023 Turut mendampingi Drs. Aliber Mulyadi (Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja, Zulhendri, SKM. M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan), Ir. Syoufitri (Kepala Dinas Sosial), Zainal Jusmar, S.Pd, MM (Kepala Disdikpora), Ricky Carnova, S.STP. MM (Kepala Disdikcapil), Jhoni, S.Sos. MM (Kepala Bagian Organisasi), Febrizaldi, SH (Kepala Bagian Hukum), Drs. Sujanto Amrita (Camat Kubung), Drg. Musafir Yones Indra, MM (Direktur RSUD Arosuka).</div><div><br /></div><div>Kedatangan Tim Kabupaten Solok yang di Pimpin Oleh Sekda Medison di terima langsung oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumbar : Yefri Heriani (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar), Adel Wahidi, SE.I, MH ( kepala keasistenan Pencegahan Malamistrasi ) beserta jajaran Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat.</div><div><br /></div><div>Sambutan Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat: Karena masih di Bulan Syawal saya meng ucapkan Maaf Lahir Bathin selamat hari Raya Idul Fitri 1444 H. Pertemuan ini merupakan Silaturahmi sekaligus untuk memperkuat koordinasi kita sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pemkab solok dan Ombudsman Ri perwakilan Sumbar pada Juni 2021 yang lalu. Kabupaten Solok merupakan daerah yang mendapatkan nilai tertinggi tahun 2022 dalam penilaian pelayanan publik sesuai dengan  amanat UU no 25 tahun 2009 tentang kepatuhan pelayanan publik.  </div><div><br /></div><div>Sambutan Sekda Medison: Atas nama pemda Kab Solok  kami mengucapkan terimakasih karena kedatangan kami ini telah diterima degan baik oleh Ombudsman RI Sumatera Barat. Kemudian terimakasih  kepada ombudsman RI sumatera barat telah melakukan pengawasan dari luar terhadap pelayanan publik di Kabupaten Solok.Sesuai dengan visi ke 6 Pemkab Solok di bawah kepemimpinan bupati Solok H, Epyardi Asda,M.Mar good governance serta Pelayanan Publik menjadi fokus utama kami. Pada koordinasi Kali ini kami sengaja membawa camat Kubung untuk datang bersama, karena kami mentargetkan Kecamatan dan Nagari menjadi pelayanan terbaik bagi masyarakat kedepannya. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita agar menjadi lebih baik lagi kedepan,  karena kita ketahui ber sama Kabupaten Solok mem peroleh nilai tertinggi di Sumatera Barat Tahun 2022 dalam pelayan publik. </div><div><br /></div><div>Berhubung dengan luas nya wilayah Kabupaten Solok kami akan membuka MPP "mall pelayanan Publik" kita akan segera melaunching nya, dan nanti ada 4 unit pelayanan, di Alahan panjang, Singkarak, Koto baru dan komplek perkantoran Bupati, agar lebih memudahkan masyarakat. </div><div><br /></div><div>Dari empat penilaian Ombudsman tahun 2022 lalu nilai tangapan Laporan masya rakat Masih rendah.</div><div>Setelah menjadi yang terbaik di sumatera barat dengan nilai tertinggi di tahun 2022 lalu sesuai keinginan bapak bupati kita ingin masuk 10 nasional. Untuk itu kita meminta saran dan masukan dari Kepala Ombudsman tentang apa yang harus kami lakukan agar masuk 10 nasional tersebut. </div><div><br /></div><div>Masukan Kapala Ombudsman RI perwakilan Sumbar untuk Kabupaten solok agar masuk 10 Nasional:</div><div>Dengan penilaian ini kita berharap dapat di rasakan dampak nya oleh masyarakat untuk keadilan dan  kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lakukan reformasi birokrasi dengan terus berinovasi agar pelayanan semakin membaik. Perbaikan sarana prasarana khusu nya disabilitas perlu kita akomodir sesuai dengan kebijakan yang ada, Yang tidak kalah penting kepatuhan pelayanan publik pada uu no 25  tahun 2009 tentang pelayanan publik juga perlu kita pahami dan pedomani bersama. Seiring perkembangan zaman peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia nya juga perlu kita tingkatkan. Kata - kata dan empati dalam pelayanan perlu kita perhatikan tentunya di dukung dengan perilaku yang baik . Kita juga mengapresiasi kabupaten solok telah mempelopori  SP4N LAPOR sebagai  layanan lapor digital. Membuat peta akses pelayanan publik kepada masyarakat apakah mudah  atau sulit layanan publik yang  kita berikan kepada masyarakat perlu segera di buat, dan untuk peta akses ini seluruh OPD harus memilikinya. </div><div><br /></div><div>Layanan publik ini harus terus berkembang karena adil dan sejahtera adalah milik masyarakat,  yang terpenting Partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan  publik perlu kita perhatikan.(RK)</div><div><br /></div></div>

Bidik 10 Besar Nasional Dalam Hal Pelayanan Publik, Pemkab Solok Gelar Koordinasi Ke Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat

Realitakini.com-Kabupaten Solok Sekda Kabupaten Solok: Medison, S.Sos, M.Si BaratKoordinasi Ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Hari...

Tindak Lanjuti Rapat Dengan KI Pusat, Pj Sekda Kampar Bahas Persiapan HAKIN Dengan Seluruh OPD Pemkab Kampar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-family: times; font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBih1VlV6gaZjcA58PennnKIuI895Vqokm_Sr6SBy9mICjed5KrLzZ60otcfA81gHRDJJS7xu_vTZDMZE2u9iRX3BAUhotStFJAKPmwMgkOweIgYD-gFFm1qbKYYLBeitdnBl9cg_x5sLZ_rQZVtnwq926WnVmq2UWk_6C9aspojXuEZxlrsabQSSw/s500/%20%20Rp.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBih1VlV6gaZjcA58PennnKIuI895Vqokm_Sr6SBy9mICjed5KrLzZ60otcfA81gHRDJJS7xu_vTZDMZE2u9iRX3BAUhotStFJAKPmwMgkOweIgYD-gFFm1qbKYYLBeitdnBl9cg_x5sLZ_rQZVtnwq926WnVmq2UWk_6C9aspojXuEZxlrsabQSSw/w640-h384-rw/%20%20Rp.jpg" width="640" /></a></div></span></b></div><div><div style="background: white; line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><b>Realitakini.com-Bangkinang Kota </b><br /><div style="text-align: justify;"><div>Setelah Zoom Meeting terkait Puncak HAKIN, Pj Sekda Kampar menggelar Rapat seluruh OPD di ruang lingkup Pemkab Kampar, yang diselenggarakan di Lantai III Kantor Bupati Kampar, Jum’at (5/5/2023).</div><div><br /></div><div>Rapat dipimpin langsung oleh Pj Sekda Kampar Ir. Azwan didampingi Oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Yuricho Efril, S.STP dan diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Asisten dan Kepala Bagian diruang lingkup Pemkab Kampar. Rapat ini bertujuan untuk mematang kan item-item kegiatan pada persiapan Puncak pe nyelenggaraan even nasional Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN). </div><div><br /></div><div>Dalam arahannya, Pj Sekda Kampar Ir. Azwan mengatakan bahwa terkait Persiapan Puncak Hari Keterbukaan Informasi Nasional ini kita benar-benar fokus dalam melaksanakannya, karena ini menyangkut Marwah Kabupaten Kampar. </div><div><br /></div><div>Ia juga mengatakan bahwa, konsep tema yang diusung dalam HAKIN ini adalah menumbuh kan peran komisi informasi dalam mengawal pemilu 2024 yang terbuka, inklusif dan informatif.” </div><div><br /></div><div>“Jadi diharapkan semua Kepala OPD serta Asisten dan Kabag, mari kita sama-sama untuk mensukseskan acara bergengsi ini.” </div><div><br /></div><div>Ia juga menambahkan, dalam acara tersebut kita perlu membuat berita acara yang telah di sepakati, dalam Segi transportasi sudah tuntas dan untuk Penganggaran juga lagi dibicara kan usai Pj Bupati Kampar Pulang dari Jakarta. </div><div><br /></div><div>“Untuk itu, saya berharap semua komit dalam acara ini, dan seluruh dinas yang terikat juga harus bertanggung jawab, semoga acara Nasional ini dapat berjalan dengan aman, Lancar dan Kondusif.”tutupnya.” </div><div><br /></div><div>Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril, S.STP mengatakan bahwa adapun yang kita bahas dalam acara ini yaitu untuk me mastikan apa apa yang diperlukan terkait anggaran ini. </div><div><br /></div><div>“Dalam rapat ini juga saya sampaikan terkait berita acara sudah disiapkan dan sudah Valid.”tutupnya.”(Diskmf-RK)</div><div><br /></div><div><br /></div><div> </div><div><br /></div><div><br /></div></div></div></div>

Tindak Lanjuti Rapat Dengan KI Pusat, Pj Sekda Kampar Bahas Persiapan HAKIN Dengan Seluruh OPD Pemkab Kampar

Realitakini.com-Bangkinang Kota Setelah Zoom Meeting terkait Puncak HAKIN, Pj Sekda Kampar menggelar Rapat seluruh OPD di ruang lingkup Pem...

Pemkab Solok Bidik 10 Besar Nasional Dalam Pelayanan Publik

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibRShaKqjSd7vTPjNyts8E8TU86gaUV8F6JUCiZ9DY8sCuBTmd4Rer3uHvcmbHIxuM4elYZ6F_q_2kY0WyfnFLWil4JoR5g3Lg4Jv1HmQBwtaWv7kTw18OOvEDC8tmlABlktlULu341oNMTxSf8NY7azJIR6Y7LjWO5G9lpKz5wEn1rX9XE4fHtgJf/s500/%20SL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibRShaKqjSd7vTPjNyts8E8TU86gaUV8F6JUCiZ9DY8sCuBTmd4Rer3uHvcmbHIxuM4elYZ6F_q_2kY0WyfnFLWil4JoR5g3Lg4Jv1HmQBwtaWv7kTw18OOvEDC8tmlABlktlULu341oNMTxSf8NY7azJIR6Y7LjWO5G9lpKz5wEn1rX9XE4fHtgJf/w640-h384-rw/%20SL.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Arasuka</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemkab Solok  kunjugi kantor Ombudsman perwakilan Sumatera Barat, Jumat 5 Mei 2023.Kedatangan tim Kabupaten Solok yang di Pimpin Oleh Sekda Medison di terima lansung diterima Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumbar Yefri Heriani, Adel Wahidi, kepala Keasistenan Pencegahan Malamistrasi beserta jajaran Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Koordinasi dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Solok: Medison, S.Sos, M.Si didampingi Drs. Aliber Mulyadi Kepala Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja. Zulhendri, SKM. M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Ir. SyoufitriKepala Dinas Sosial.Zainal Jusmar, S.Pd, MM Kepala Disdikpora,Ricky Carnova, S.STP. MM Kepala Disdikcapil.Jhoni, S.Sos. MM Kepala Bagian Organisasi Febrizaldi, SH Kepala Bagian Hukum,Drs. Sujanto Amrita Camat Kubung.Drg. Musafir Yones Indra, MM Direktur RSUD Arosuka</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Karena masih di Bulan Syawal saya mengucap kMaaf Lahir Bathin selamat hari Raya Idul Fitri 1444 H. Pertemuan ini merupakan Silturahmi sekaligus untuk memperuat koordinasi kita sesuai dengan perjanji an kerja sama antara pemkab solok dan Ombudsman Ri perwakilan Sumbar pada Juni 2021 yang lalu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kabupaten Solok merupakan daerah yang men dapatkan nilai tertinggi tahun 2022 dalam penilaian pe layanan publik sesuai dengan  amanat UU no 25 tahun 2009 tentang kepatuhan pelayanan publik.  </div><div style="text-align: justify;">Sambutan Sekda Medison atas nama pemda Kabupaten  Solok  mengucapkan terimakasih kami ini telah diterima degan baik oleh Ombudsman RI Sumatera Barat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sesuai dengan visi ke 6 Pemkab Solok di bawah kepemimpinan bupati Solok H, Epyardi Asda,M.Mar good governance serta Pelayanan Publik menjadi fokus utama kami. Koordinasi kali ini kami sengaja membawa camat Kubung untuk datang bersama, karena kami mentargetkan Kecamatan dan Nagari menjadi payanan terbaik bagi masyarakat kedepannya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita agar menjadi lebih baik lagi kedepan,  karena kita ketahui ber sama Kabupaten Solok memperoleh nilai tertinggi di Sumatera Barat Tahun 2022 dalam pelayan publik. Berhubung dengan luasnya wilayah Kabupaten Solok kami akan membuka MPP "mall pelayanan Publik" kita akan segera melaunching nya, dan nanti ada 4 unit pelayanan, di Alahan panjang,Singkarak Singkarak, Koto baru dan komplek perkantoran Bupati agar lebih memudahkan masyarakat. Dari empat penilaian Ombudsman tahun 2022 lalu nilai tangapan Laporan masyarakat Masih rendah. Setelah men jadi yang terbaik di sumatera barat dengan nilai teritinggi di tahun 2022 lalu sesuai keinginan bapak bupati kita ingin masuk 10 nasional.  Untuk itu kita meminta saran dan masukan dari Kepala Ombudsman tentang apa yang harus kami lakukan agar masuk 10 nasional tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masukan Kapala Ombudsman RI perwakilan Sumbar untuk Kabupaten solok agar masuk 10 Nasional: </div><div style="text-align: justify;">Dengan penilaian ini kita berharap dapat di rasakan dampak nya oleh masyarakat untuk keadilan dan  kesejateraan masyarakat itu sendiri. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lakukam reformasi birokrasi dengan terus berinovasi agar pelayanan semakin membaik.Perbaikan sarana prasana khusunya disabilitas perlu kita akomodir sesuai dengan kebijakan yang ada.  Yang tidak kalah penting kepatuhan pelayanan publik pada uu no 25  tahun 2009 tentang pelayanan publik juga perlu kita pahamidan pedomani bersama.Seiring perkembangan zaman peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia nya juga perlu kita tingkatkan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kata - kata dan empati dalam pelayanan perlu kita perhatikan tentunya di dukung dengan perilaku yang baik . Kita juga mengapresiasi kabupaten solok telah mempelopori  SP4N LAPOR sebagai  layanan lapor digitalMembuat peta akses pelayanan publik kepada masyarakat apakah mudah  atau sulit layanan publik yang  kita berikan kepada masyarakat perlu segera di buat, dan untuk peta akses ini seluruh OPD harus memilikinya. Layanan publik ini harus terus berkembang karena adil dan sejahtera adalah milik masyarakat,  yang terpenting Partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan  publik perlu kita perhatikan.( Kmf-Rk)</div><div><br /></div>

Pemkab Solok Bidik 10 Besar Nasional Dalam Pelayanan Publik

Realitakini.com- Arasuka Pemkab Solok kunjugi kantor Ombudsman perwakilan Sumatera Barat, Jumat 5 Mei 2023.Kedatangan tim Kabupaten Solok ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama