Realita Kini

Lomba Lari Blue Ocean Minang Run 2026 Diposisikan Sebagai Penggerak Sport Tourism

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcR4vowf92AdmwLgCeiYB8K5utFKRvL7QB1Xq1oDg40g2lqx79pfyOqeIokMXI3B90E63cJrt9rKkPGKujuDyrYXEsHaKruTpZvA5vCuQ3IS7n4x6VzyN2ehkn3M_txYUBnlZAvf09MDt-v-NZhOmHz09WXmFL3-u2WTjmc5rEol7isFZV9OxQOByoWKw/s500/%20Ngak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcR4vowf92AdmwLgCeiYB8K5utFKRvL7QB1Xq1oDg40g2lqx79pfyOqeIokMXI3B90E63cJrt9rKkPGKujuDyrYXEsHaKruTpZvA5vCuQ3IS7n4x6VzyN2ehkn3M_txYUBnlZAvf09MDt-v-NZhOmHz09WXmFL3-u2WTjmc5rEol7isFZV9OxQOByoWKw/w640-h384-rw/%20Ngak.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir, menerima panitia pelaksana BOM Run 2026 dalam rapat persiapan di Kediaman Resmi Wakil Wali Kota, Jumat (10/4/2026) siang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Padang komitmen untuk menjadikan ajang lomba lari Blue Ocean Minang (BOM) Run 2026 sebagai momentum strategis dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi daerah Tidak sekadar event olahraga, kegiatan ini diposisikan sebagai penggerak sport tourism yang semakin diperhitungkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Pertemuan itu turut dihadiri Ketua Pelaksana, Revdi Iwan Saputra, Ketua Harian PB Ikasmantri, Yulviadi Adek, serta sejumlah pejabat terkait. Maigus me nilai, BOM Run 2026 memiliki potensi besar untuk meningkatkan eksposur Kota Padang, khususnya dalam sektor pariwisata dan kuliner Ia menegaskan, event tersebut kini telah berkembang menjadi agenda tahunan yang memiliki nilai strategis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemko Padang mendukung penuh kegiatan ini. BOM Run 2026 merupakan peluang besar untuk mem promosikan pariwisata sekaligus kekayaan kuliner daerah. Dan harapan kita pesertanya lebih banyak lagi dari tahun kemarin,” kata9nya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, keberadaan event berskala besar seperti BOM Run tidak hanya berdampak pada sektor olahraga, tetapi juga mampu menggerakkan berbagai lini ekonomi, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua Pelaksana BOM Run 2026, Revdi Iwan Saputra, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 9 Agustus 2026.Waktu pelaksanaan dipilih bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357, sehingga diharapkan mampu menambah semarak perayaan sekaligus menarik perhatian publik lebih luas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami menargetkan partisipasi hingga 6.000 pelari, termasuk dari negara-negara ASEAN. Event ini kami rancang tidak hanya sebagai lomba lari, tetapi juga sebagai sarana memperkuat daya tarik pari wisata dan posisi Kota Padang sebagai destinasi gastronomi,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Revdi menjelaskan, konsep yang diusung pada tahun ini mengangkat tema “Jelajah Padang”. Konsep tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi peserta, dengan menggabungkan aktivitas olahraga dan eksplorasi destinasi unggulan kota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rute lomba direncanakan akan melintasi sejumlah titik ikonik, seperti kawasan Kota Tua hingga Pantai Padang. Dengan demikian, para pelari tidak hanya berkompetisi, tetapi juga dapat menikmati panorama dan kekayaan budaya yang dimiliki kota tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, panitia juga akan menggelar grand launching pada 12 April 2026. Kegiatan itu akan dilaksanakan bertepatan dengan momentum Car Free Day, dengan titik start di Youth Center Padang</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">"Peserta lomba akan melintasi sejumlah ikon kota, seperti kawasan Kota Tua dan Pantai Padang.-- Sebagai pemanasan, kita akan menggelar grand launching pada 12 April 2026 bertepatan dengan Car Free Day, dengan titik start di Youth Center Padang," tuturnya. (*)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Lomba Lari Blue Ocean Minang Run 2026 Diposisikan Sebagai Penggerak Sport Tourism

Realitakini.com- Padang Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir, menerima panitia pelaksana BOM Run 2026 dalam rapat persiapan di Ked...

Bahas Pajak Air Permukaan, Pemprov Sumbar Dan Forkopimda Gelar Dialog Dengan Pengusaha Sawit

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgozQ7Axfwc97sPq3Uy4sLh9yrk8a3OgMAKuz8ICLf4njev1CO3NBTrpu1OZ8QityIKSYGek2WmTxQLiw5EfHIP808LrgKn99Y-YYmE2xZjtKj7ltxTHoHm3h4w7UWMCNHF-S1BDUr86c-54qcGBxIHMjDEND_ueTaj8YVmwQFfqy8jIQm2Ap4gBf27B1c/s1600/IMG-20260411-WA0005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgozQ7Axfwc97sPq3Uy4sLh9yrk8a3OgMAKuz8ICLf4njev1CO3NBTrpu1OZ8QityIKSYGek2WmTxQLiw5EfHIP808LrgKn99Y-YYmE2xZjtKj7ltxTHoHm3h4w7UWMCNHF-S1BDUr86c-54qcGBxIHMjDEND_ueTaj8YVmwQFfqy8jIQm2Ap4gBf27B1c/s320-rw/IMG-20260411-WA0005.jpg" width="320" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta</b></span><div>Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Forko pimda menggelar dialog tentang rencana pe mungutan pajak air permukaan dengan para pengusaha perkebunan kelapa sawit di Sumbar. Kegiatan tersebut diselenggara kan di Aula Hotel Balairung, Jumat (10/4/2026).</div><div><br /></div><div>Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegas kan bahwa rencana penerapan kebijakan pajak air permukaan bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan me miliki dasarhukum yang kuat dan ber jenjang. Se mangatnya bukan untuk mem batasi ruang gerak dunia usaha tapi untuk memastikan pemanfatan setiap sumber daya alam adil untuk semua.</div><div><br /></div><div>“Negara hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk memastikan penggunaan air permukaan ini memberikan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi aktivitas ekonomi, masyarakat dan daerah," ujar Mahyeldi.</div><div><br /></div><div>Ia menjelaskan, perbedaan antara air tanah dan air permukaan menjadi hal penting yang perlu dipahami bersama agar tidak terjadi persepsi adanya pungutan ganda.</div><div><br /></div><div>Dikatakannya, air tanah merupakan air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan kewenangan pajaknya berada di  Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan air permukaan merupakan air yang ter dapat di atas permukaan tanah, seperti sungai dan danau, kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi.</div><div><br /></div><div>"Dari segi objek dan kewenangan, kedua nya memiliki perbedaan yang sangat jelas, sehingga adanya potensi pungutan ganda menjadi sangat kecil," tegas Mahyeldi</div><div><br /></div><div>Ia mengungkap, perbedaan pandangan yang berkembang antara pemerintah dan dunia usaha  saat ini pada dasarnya bukan pada kewajiban, tetapi pada aspek teknis pelaksanaan. Hal itulah menurut Mahyeldi, yang mendasari dilaksanakannya kegiatan dialog ini.</div><div><br /></div><div>“Kita ingin kebijakan ini berjalan adil, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Ini bagian dari mem bangun kemitraan jangka panjang antara peme rintah dan dunia usaha,” tambahnya.</div><div><br /></div><div>Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi menekankan kebijakan pajak air permukaan merupakan inst rumen memperkuat keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, bukan malah bertujuan untuk menambah beban dunia usaha.</div><div><br /></div><div>“Kita ingin memastikan pemanfaatan air dilakukan secara tertib, terukur, dan memberikan kontribusi yang adil bagi daerah, tanpa mengganggu iklim usaha,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Dari sisi keamanan dan penegakan hukum Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA menyarankan agar pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadikan pendekatan dialog sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan persoalan ini.</div><div><br /></div><div>“Kita menghindari pendekatan represif. Satgas penegakan hukum adalah opsi terakhir. Yang kita dorong adalah ke sepahaman melalui diskusi yang kons truktif,” katanya.</div><div><br /></div><div>Sejalan dengan itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, S.H., M.H menegas kan bahwa pajak air tanah dan pajak air permukaan merupakan dua objek yang berbeda. Sehingga tidak perlu ragu terjadi duplikasi.</div><div><br /></div><div>“Yang perlu kita perkuat adalah trans paransi, akurasi pengukuran, serta meto dologi perhitungan agar pembebanan nya objektif, adil dan memiliki standarisasi baku,” jelasnya.</div><div><br /></div><div>Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumbar, Bambang Wiguritno menyampaikan pada prinsipnya pelaku usaha siap memenuhi kewajiban pajak, namun ia meminta agar mekanisme dan dasar pengenaan pajak disempurnakan.</div><div><br /></div><div>“Kami tidak menolak kewajiban, tetapi berharap mekanismenya lebih adil, tran sparan, dan berbasis kondisi riil di lapang an. Bukan berdasarkan asumsi dalam perhitungannya,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Ia juga menyoroti perlunya verifikasi teknis sebelum penetapan pajak serta menghindari potensi tumpang tindih pungutan.</div><div><br /></div><div>Dialog ini turut dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, kepala daerah dari kabupaten/kota sentra sawit, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi; Kepala Bapenda Provinsi Sumbar, Al Amin; Kepala Dinas SDA BK Provinsi Sumbar, Rifda Suryani; Kepala Badan Kesbangpol ProvinsiSumbar, Mursalim;  Kepala Dinas DPMPTSP, Luhur Budianda; Kepala Dinas Buntahor Provinsi Sumbar, Afniwirman; Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Masheri Yanda Boy; serta pimpinan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Sumbar.</div><div><br /></div><div>Dialog ini menghasilkan kesepahaman awal bahwa kebijakan pajak air permuka an memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya perlu di sempur nakan melalui pendekatan dialogis, transparan, dan berbasis data lapangan. (adpsb/bud-RK)</div>

Bahas Pajak Air Permukaan, Pemprov Sumbar Dan Forkopimda Gelar Dialog Dengan Pengusaha Sawit

Realitakini.com-Jakarta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Forko pimda menggelar dialog tentang rencana pe mungutan...

Bupati Eka Putra Hadiri Rapat Pendahuluan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-Rt_mINCoqCaZsnAHPUqgfgiHBSmPpCRlJkL12le9mBN9W3U7Dr1cedh7RN-lrkEXfvn7PIqvC2P003yPLLZX2P3SKeIhoLvE-PaLoI_8dy8B4KGx4PL_uZu0oPA1u54oOU1s_OrNRf2LISAs7h1Fx0Z_RIb8q5YgAp5VNE_UFmAKp8v9iRyH_ZVODK8/s716/IMG_20260409_204926.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="716" height="371" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-Rt_mINCoqCaZsnAHPUqgfgiHBSmPpCRlJkL12le9mBN9W3U7Dr1cedh7RN-lrkEXfvn7PIqvC2P003yPLLZX2P3SKeIhoLvE-PaLoI_8dy8B4KGx4PL_uZu0oPA1u54oOU1s_OrNRf2LISAs7h1Fx0Z_RIb8q5YgAp5VNE_UFmAKp8v9iRyH_ZVODK8/w640-h371-rw/IMG_20260409_204926.jpg" width="640" /></a></div><b>Realitakini.com Padang </b><div><div style="text-align: justify;"> Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat memasuki babak baru. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menghadiri rapat pendahuluan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, Kamis (09/04/2026).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta kepala daerah dari wilayah yang terdampak lintasan tol.</div><div><br /></div><div>Sinergi Menuju Proyek Strategis Nasional (PSN)</div><div style="text-align: justify;">Pembangunan tol yang menghubungkan dua ibu kota provinsi ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru untuk:</div><div style="text-align: justify;">Mempercepat mobilitas masyarakat antarprovinsi.</div><div style="text-align: justify;">Memperlancar distribusi logistik guna menekan biaya angkut barang.</div><div style="text-align: justify;">Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sepanjang koridor jalan tol.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengingat jalur nasional Sumbar–Riau saat ini merupakan salah satu jalur terpadat di Pulau Sumatera, kehadiran tol ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi signifikan yang langsung dirasakan masyarakat.. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Prakarsa Kejati Sumbar dalam memfasilitasi rapat ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal (on time) dan menghindari pengulangan kendala masa lalu. Sebagai catatan, ruas Padang–Sicincin sebelumnya mengalami keterlambatan signifikan. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 2018, ruas tersebut baru bisa difungsikan secara gratis pada 28 Mei 2025—melampaui target awal tahun 2024.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita berharap pembangunan jalan tol ini segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Sinergi nyata di lapangan sangat diperlukan, bukan sekadar komitmen di atas kertas," tegas Kajati Sumbar, Muhibuddin.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyoroti bahwa hambatan klasik pembangunan di Sumatera Barat adalah persoalan pembebasan lahan. Ia menekankan bahwa dukungan anggaran dari pusat saat ini sangat besar dan tidak boleh disia-siakan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami telah meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus dilanjutkan. Tantangan utama kita adalah komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah lahan agar pembangunan tepat waktu," ujar Andre.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Senada dengan Gubernur, para kepala daerah, termasuk Bupati Tanah Datar Eka Putra, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing.. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil diskusi antar pemangku kepentingan, terdapat beberapa poin krusial yang disepakati:</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Komitmen Kepala Daerah Bupati Padang Pariaman, Wali Kota Bukittinggi, dan Wawako Padang Panjang siap menyelesaikan kendala teknis di wilayah masing-masing.</div><div style="text-align: justify;">Dukungan Provinsi Gubernur Mahyeldi siap mengerahkan perangkat daerah demi kelancaran proyek.</div><div style="text-align: justify;">Fasilitas Tambahan Disepakati pembangunan Exit Tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam.</div><div style="text-align: justify;">Tindak Lanjut Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada minggu keempat April 2026.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat penegak hukum, pembangunan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin diharapkan menjadi momentum kebangkitan infrastruktur yang lebih efisien di Sumatera Barat. (MJ)</div></div>

Bupati Eka Putra Hadiri Rapat Pendahuluan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin

Realitakini.com Padang Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat memasuki babak baru. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menghadiri rapat pe...

Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan, Pemkab Tanah Datar Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi di 2026.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH91i1FrvpPGZ9wY-pFktJK2CpVs2NgtiihqzMd_hCvt1BTXku4-qGvG2CopimWca7BfOvpXWzofo-YKIZMZZVg_4NnKvsA4-2qXq12TdTcKUoGftiqHmbr3p41H-uAzFj8XooEWS4_G4QqUWqClhxT4LjuG4Cai1R_zIhwWm4NguhUfM0Nnh-tPXHitnM/s716/IMG_20260409_204813.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="716" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH91i1FrvpPGZ9wY-pFktJK2CpVs2NgtiihqzMd_hCvt1BTXku4-qGvG2CopimWca7BfOvpXWzofo-YKIZMZZVg_4NnKvsA4-2qXq12TdTcKUoGftiqHmbr3p41H-uAzFj8XooEWS4_G4QqUWqClhxT4LjuG4Cai1R_zIhwWm4NguhUfM0Nnh-tPXHitnM/w640-h376-rw/IMG_20260409_204813.jpg" width="640" /></a></div><b>Realitakini.com Batusangkar</b><div><div style="text-align: justify;">Kabupaten Tanah Datar kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar berhasil turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 di Aula Bappedalitbang, Kamis (09/04/2026).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Wabup Ahmad Fadly memaparkan data konkret penurunan angka kemiskinan yang dicapai pemerintah daerah.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,59 persen. Angka ini turun sebesar 0,67 persen jika dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,26 persen," ujar Wabup.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Penurunan ini secara otomatis menempatkan Tanah Datar sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin berkurang dari 15 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 12.557 jiwa pada tahun 2025.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski memberikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ahmad Fadly mengingatkan agar seluruh jajaran tidak bersikap jumawa. Menurutnya, penurunan ini terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu diwaspadai.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang bersifat konsumtif. "Jika penurunan kemiskinan terlalu bergantung pada bantuan, bukan pemberdayaan atau peningkatan produktivitas, maka saat anggaran terbatas, kemiskinan berpotensi melonjak kembali," tegasnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Wabup memetakan 5 isu utama yang menjadi tantangan ke depan:</div><div>Desain intervensi yang belum sepenuhnya tepat sasaran.</div><div style="text-align: justify;">Efektivitas perencanaan program yang masih rendah.</div><div style="text-align: justify;">Integrasi antarperangkat daerah yang belum optimal.</div><div style="text-align: justify;">Tingginya ketergantungan pada bantuan sosial.</div><div style="text-align: justify;">Pemanfaatan data yang belum terintegrasi sepenuhnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk tahun 2026, Pemkab Tanah Datar akan memfokuskan penanggulangan kemiskinan pada tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan/produktivitas, dan mengurangi kantong kemiskinan berbasis wilayah.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya minta OPD bekerja terpadu, bukan sektoral. Gunakan data tunggal (DTSEN) sebagai dasar intervensi, pastikan tidak tumpang tindih, dan fokus pada hasil nyata, bukan sekadar serapan anggaran," tambah Ahmad Fadly.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Senada dengan Wabup, Kepala Bappedalitbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, menyebutkan bahwa posisi 3,59 persen milik Tanah Datar jauh lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tingkat kemiskinan kita jauh di bawah angka Provinsi Sumatera Barat yang berada di level 5,57 persen dan angka nasional yang mencapai 9,03 persen," jelas Adriyanti.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga memaparkan 6 rencana strategis prioritas untuk tahun 2026, meliputi:</div><div>Penguatan Data dan DTSEN.</div><div>Konvergensi Kemiskinan Ekstrem.</div><div>Pemberdayaan Ekonomi.</div><div>Akses Pendidikan dan Kesehatan.</div><div>Perlindungan Sosial Adaptif.</div><div>Penguatan Kelembagaan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan rakor yang dimoderatori oleh Sekda Abdurahman Hadi ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dinas Sosial dan PPA, Dinas Pertanian, serta Dinas PUPR, yang diikuti dengan sesi diskusi intensif bersama para peserta rapat. (MJ)</div><div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div></div></div>

Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan, Pemkab Tanah Datar Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi di 2026.

Realitakini.com Batusangkar Kabupaten Tanah Datar kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Berdasarka...

Muhidi Dorong Kepala SMK Aktif Gaet APBN, DPRD Sumbar Siapkan Dukungan

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3tm4mudzETTcAoJz2Kw_J7PDUdM4dwd4iU66ZPs6uuFYGnf2IFtB-9u84rnC6REyCj1_GAI_pkkzWp-MBDGESjTfQK3hgsaeRDSKjMFMJ3NyDga67htgHmWvPZs3Y43MjQvoxsNfcR4LDu5hPrp6iSYBq5HBwFLbFvhS_YQUKlYmu57eM0Xm1BYV2wH4/s500/%20ASi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3tm4mudzETTcAoJz2Kw_J7PDUdM4dwd4iU66ZPs6uuFYGnf2IFtB-9u84rnC6REyCj1_GAI_pkkzWp-MBDGESjTfQK3hgsaeRDSKjMFMJ3NyDga67htgHmWvPZs3Y43MjQvoxsNfcR4LDu5hPrp6iSYBq5HBwFLbFvhS_YQUKlYmu57eM0Xm1BYV2wH4/w640-h384-rw/%20ASi.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala sekolah SMK agar aktif mengakses anggaran pendidikan dari APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan industri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Muhidi menyampaikan hal itu saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, Kamis (9/4), di salah satu hotel di Kota Padang.Ia menegaskan, pemerintah pusat mengarahkan kebijak an pembangunan pendidikan secara top down, sehingga daerah harus menjemput peluang pendanaan melalui proposal yang tepat dan representatif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, kami menyiapkan program kegiatan, salah satunya memfasi litasi kerja sama kepala sekolah dengan Universitas Negeri Padang (UNP) dalam penyusunan proposal APBN,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Muhidi, kebijakan nasional di sektor pendidikan berfokus pada penguatan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri, khususnya melalui pendidikan vokasi seperti SMK.Ia mengungkapkan, banyak lulusan SMK belum memiliki sertifikasi kompetensi, padahal industri mensyaratkan bukti keterampilan yang jelas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ke depan, SMK harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, termasuk dalam hal sertifikasi kompetensi dan penguatan keterampilan, seperti kemampuan bahasa,” katanya.Muhidi juga menyoroti terbukanya peluang kerja global, seperti permintaan tenaga kerja terampil ke Jepang dan Turki yang membutuhkan tenaga kerja bersertifikasi dan siap pakai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk meningkatkan kualitas lulusan, DPRD Sumbar mendorong sejumlah langkah strategis, di antara nya mengembangkan teaching factory dengan mengintegrasikan proses bisnis, fasilitas praktik, dan kurikulum pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan industri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">DPRD Sumbar juga memperkuat kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), termasuk mendorong pemberian insentif bagi pihak industri yang aktif membina pendidikan vokasi.Selain itu, DPRD Sumbar mengarahkan anggaran pada peningkatan kompetensi melalui program sertifikasi bagi siswa serta upskilling bagi guru kejuruan agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.Muhidi menambahkan, angka pengangguran lulusan SMK yang masih sekitar 9 persen harus ditekan melalui inovasi dan kemampuan menangkap peluang, termasuk di pasar kerja global.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekolah harus menyusun proposal sesuai kebutuhan dan membuka akses yang lebih luas. Lulusan tidak boleh hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang,” tegasnya.(* RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Muhidi Dorong Kepala SMK Aktif Gaet APBN, DPRD Sumbar Siapkan Dukungan

Realitakini.com-Padang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong kepala sekolah SMK agar aktif mengakses anggaran pendidikan da...

Partisipasi Di EURIE 2026, UNP Tandatangani 5 MoU Dengan Perguruan Tinggi Internasional

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir_4TYorz1KU-5m0i3JOEbSTItlKhJy48wiwV_kOzM9tD0ghBp73AoHZ7y7cHR66oouvAfmSgUmumpRVYCmCcRu2icZTppuydt_P_krhhATXjqT6mtwPgAtMJwPpvi6CM8eBIPGfoFDEgNZPpK3RNUJJdlDn-IqEsu9kQCe6nSaSmys1T451-rLgGvD9k/s500/%20bai.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEir_4TYorz1KU-5m0i3JOEbSTItlKhJy48wiwV_kOzM9tD0ghBp73AoHZ7y7cHR66oouvAfmSgUmumpRVYCmCcRu2icZTppuydt_P_krhhATXjqT6mtwPgAtMJwPpvi6CM8eBIPGfoFDEgNZPpK3RNUJJdlDn-IqEsu9kQCe6nSaSmys1T451-rLgGvD9k/w640-h384-rw/%20bai.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Istanbul</span></b><div style="text-align: justify;">Universitas Negeri Padang (UNP) terus memperluas jejaring internasional melalui partisipasinya dalam kegiatan Euro-Asia Higher Education Summit (EURIE) 2026 yang berlangsung di Istanbul, Turki pada 6–9 April 2026. Keikutsertaan ini menjadi langkah strategis UNP dalam memperkuat kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di kawasan Eropa dan Asia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan internasional tersebut dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Lingkungan Hidup Turki serta menghadirkan pembicara dari berbagai negara, seperti Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Swiss,Perancis , Pakistan, dan Turki. Forum ini membahas berbagai isu aktual pendidikan tinggi global, termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi di Asia dan Eropa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Delegasi UNP dalam kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Internasional, Dr. rer. nat. Deski Beri, yang mewakili Rektor, didampingi Senior Eksekutif UNP Prof. Ganefri, Ph.D., serta Direktur Kerja Sama, Reputasi, dan Internasionalisasi UNP, Prof. Rusnardi Rahmat Putra, Ph.D.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam ajang tersebut, UNP berpartisipasi aktif dengan mempromosikan potensi dan capaian institusi sebagai perguruan tinggi yang berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara. Stand UNP mendapat perhatian besar dari pengunjung yang menunjukkan antusiasme tinggi untuk menjalin kerja sama, khususnya dalam program double degree dan dual degree, student exchange, expert exchange, serta penyelenggaraan konferensi internasional bersama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prof. Ganefri, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Humas UNP, Kamis (9/4/2025) menyampai kan bahwa keikutsertaan UNP dalam forum internasional ini menjadi momentum penting untuk memper kuat posisi UNP di tingkat global. Ia menegaskan bahwa antusiasme pengunjung terhadap stand UNP menunjukkan tingginya kepercayaan internasional terhadap kualitas dan reputasi UNP. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami melihat peluang kerja sama yang sangat besar, baik dalam bidang pendidikan maupun riset. Banyak mitra yang tertarik untuk mengembangkan program double degree, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta kolaborasi konferensi internasional,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, minat calon mahasiswa internasional terhadap UNP juga cukup tinggi, terutama dari wilayah Turki, Siprus, Bulgaria, Irak, Iran, Rumania, serta negara-negara Balkan. Ketertarikan tersebut didorong oleh kedekatan sosial budaya dengan Indonesia, serta citra positif UNP yang telah dikenal melalui media sosial dan pemeringkatan global.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut, UNP berhasil menandatangani lima nota kesepahaman (MoU) dengan se jumlah perguruan tinggi internasional, yakni Istanbul Aydin University, Piri Reis University, Superior University, İstanbul Esenyurt University, serta The University of Faisalabad. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, terdapat tiga kerja sama yang masih dalam tahap penjajakan dengan Sakarya University, Universiteti Ismail Qemali Vlore, dan Erasmus+ Association Romania, yang difokuskan pada program double degree, dual degree, serta pertukaran mahasiswa dan staf. (Utr/Hms UNP- Rk)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">#unp #sdgs4 #sdgs17 #qualityeducation #partnershipforthegoals #kemdiktisaintek</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Partisipasi Di EURIE 2026, UNP Tandatangani 5 MoU Dengan Perguruan Tinggi Internasional

Realitakini.com-Istanbul Universitas Negeri Padang (UNP) terus memperluas jejaring internasional melalui partisipasinya dalam kegiatan Euro-...

SMA Negeri 5 Sumbar Sukses Gelar Wisuda Tahfidz Qur'an Dan Lepas Siswa Kelas XII

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDOFb-n0_gehaftuIJUelnhgm-8IlMfHrWDjyLUM9JZJqHV7zTGsioPQMcsRYZqatkbEAbGgYajNws7Bit_ydl5UrnJ5iWm23DNfFYNyYsFTGY2t4C-4lpU198YAS4jvlYyVwq22Xa4NXiG3k4Mv0B7bK4Na_sy3zxETVSM3Fj6R7KzlsLR0hOsRyUxfQ/s500/ar.jpg" imageanchor="1" style="font-size: large; font-weight: 700; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDOFb-n0_gehaftuIJUelnhgm-8IlMfHrWDjyLUM9JZJqHV7zTGsioPQMcsRYZqatkbEAbGgYajNws7Bit_ydl5UrnJ5iWm23DNfFYNyYsFTGY2t4C-4lpU198YAS4jvlYyVwq22Xa4NXiG3k4Mv0B7bK4Na_sy3zxETVSM3Fj6R7KzlsLR0hOsRyUxfQ/w640-h384-rw/ar.jpg" width="640" /></a><div><span style="font-size: medium;"><b>Realitakini.com-<span style="text-align: justify;">Dharmasraya <br /></span></b></span><div><span style="text-align: justify;">SMA Negeri 5 Sumatera Barat sukses mewisuda 136 siswa Tahfidz Qu'ran dan melepas 63 siswa kelas XII tahun pelajaran 2025/2026 pada hari Kamis 9/4/2025 yang digelar di halaman SMAN 5 Sumatra Barat, Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.</span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya didepan para tamu dan undangan Kepala SMAN 5 Sumatra Barat, H Sukri, SE.MM mengatakan diakhir Tahun Pelajaran 2025/2026 ini SMAN Sumatera Barat telah mewisuda 136  siswa tahfidz Qur'an yang terdiri dari beberapa kategori:</div><div style="text-align: justify;">Hafal 10 juz</div><div style="text-align: justify;">Hafal 8 juz</div><div style="text-align: justify;">Hafal 6 juz dan hafal 5 juz.</div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut H.Sukri, SE, MM mengatakan bahwa Tahfidz Quran ini juga menjadi program unggulan di SMAN 5 Sumatra Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an kita berharap siswa- siswi kedepannya Dalam mencari jatidiri berpedoman kepada Al-Qur'an. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Membangun karakter siswa/siswi  dengan berpedoman kepada Al-Qur'an adalah bagian dari Visi SMAN Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Khusus untuk  kelas XII yang telah mengikuti ujian akhir,  H Sukri, SE MM berpesan dan berharap" Kita berharap semua lulus dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada awak media Realitakini.com salah seorang guru pembimbing Tafidz, Latifah, S.Pd I mengatakan di SMAN 5 Sumatera Barat, Tahfidz Qur'an  masuk dalam salahsatu mata pelajaran wajib, kelas XII wajib hapal Al-Qur'an minimal dua juz," semoga saja kelak banyak siswa/i jebolan SMA Negeri 5 Sumatera Barat yang hafal Al-Qur'an 30 juz dan bergelar Hafidz Qur'an tutupnya.(Fuadcani)</div></div></div>

SMA Negeri 5 Sumbar Sukses Gelar Wisuda Tahfidz Qur'an Dan Lepas Siswa Kelas XII

Realitakini.com- Dharmasraya SMA Negeri 5 Sumatera Barat sukses mewisuda 136 siswa Tahfidz Qu'ran dan melepas 63 siswa kelas XII tahun ...

Mulyadi "Dalam Memberikan Pelayanan Tidak Boleh Adanya Perbedaan Perlakuan

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5XhGY5GNrKHZiEFuzZ7TLkkBaY_ZuZhcRe0QM8IuVOTcYDtmg_BqZkstF37h93j7Uw5y6ozdizc8Jc2ajrqNLQIocBZobS4-0FB8kpiHqlkH8FJjLLx-WCJce6Row1AZvj2MwbdcnstlFeDD3oXFfig4zSrRlMqz75xq0dmWo6YVm7k3syOmbzEWP8jU/s500/%20PARE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5XhGY5GNrKHZiEFuzZ7TLkkBaY_ZuZhcRe0QM8IuVOTcYDtmg_BqZkstF37h93j7Uw5y6ozdizc8Jc2ajrqNLQIocBZobS4-0FB8kpiHqlkH8FJjLLx-WCJce6Row1AZvj2MwbdcnstlFeDD3oXFfig4zSrRlMqz75xq0dmWo6YVm7k3syOmbzEWP8jU/w640-h384-rw/%20PARE.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kota Pariaman </span></b><div><div style="text-align: justify;"> Dengan tema ”Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi” Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan, bahwa dalam  memberikan pelayanan, tidak boleh adanya perbeda an perlakuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tidak ada bedanya pasien BPJS maupun pasien mandiri, tidak boleh ada petugas yang membeda-be dakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi, membedakan pasien dari suku atau agama apa pun, yang namanya pasien semua harus dilayani dengan baik dan berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi,” ujar Mulyadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan oleh Mulyadi saat memberikan kata sambutan dalam acara “Penguatan Kapa sitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman” yang digelar oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementeri an HAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti, bertempat di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (09/4/2026),</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mulyadi, Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam pelayanan publik. Tugasnya tidak hanya menyembuhkan penyakit secara medis, tetapi juga menyembuhkan dengan pendekatan kemanusiaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang kita berikan, harus berlandaskan pada prinsip Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mulyadi menambahkan, jadikan Dinas Kesehatan Kota Pariaman baik Rumah Sakit dan seluruh Pus kesmas di bawahnya sebagai institusi yang humanis dan peduli HAM dengan pelayanan yang adil, tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius. Mari kita perkuat komitm en, tingkatkan kualitas, dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman, sehingga kita dapat mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi di Kota Pariaman,” tegas Mulyadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Dewi Nofyenti katakan bahwa Penguatan Kapasitas HAM ini diberikan untuk semuaASN khususnya bagi Tenaga Medis dan Kesehatan yang berada di daerah Kabupaten/Kota yang ada di Suma tera Barat termasuk juga masyarakat, komunitas dan pelaku usaha, yang bertujuan memasyarakat kan nilai-nilai HAM agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi orang lain.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dewi juga menerangkan bahwa HAM memiliki posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, termasuk dalam program ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, dan penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan yang mementin gkan martabat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta saling menghargai sesama tanpa diskrimi nasi dan setara bagi semua," tutupnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir dalam acara itu Asisten I Elvis Chandra, , Staf Ahli, Kepala OPD, Kepala Badan, Kabag, dan Camat se Kota Pariaman, serta Bapak/Ibu Jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kota Pariaman. (td-RK)</div></div>

Mulyadi "Dalam Memberikan Pelayanan Tidak Boleh Adanya Perbedaan Perlakuan

Realitakini.com-Kota Pariaman Dengan tema ”Mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Ramah HAM tanpa Diskriminasi” Wakil Wali Kota Pariaman Mul...

Ditreskrimsus Polda Sumbar Sita Kursi Baja Madifikasi

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5VzXK6oBlZhw3ezqIqsfXBW4W8dvpMr9EN2KKv2H0jJlYd9PcoRGEF39AIp5bEYesTeGQXW685mhxR0Ltl9dvd0JnGqEaD927ezV1RcS-FhfrnJP6z2FDjnn86N9QLQZ2nHrvbib3KSbJ2MV8kdzqZ66l9cRMd2968-apiE4AugH9sYHCN0RgX0BwJ2E/s500/%20SU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5VzXK6oBlZhw3ezqIqsfXBW4W8dvpMr9EN2KKv2H0jJlYd9PcoRGEF39AIp5bEYesTeGQXW685mhxR0Ltl9dvd0JnGqEaD927ezV1RcS-FhfrnJP6z2FDjnn86N9QLQZ2nHrvbib3KSbJ2MV8kdzqZ66l9cRMd2968-apiE4AugH9sYHCN0RgX0BwJ2E/w640-h384-rw/%20SU.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </b><div style="text-align: justify;">Jajaran Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumbar kembali melakukan gebrakan dengan mem bongkar praktik pelangsiran Pertalite menggunakan kendaraan yang dimodifikasi secara ekstrem Polda Sumbar kembali beraksi. Hanya berselang beberapa jam setelah menggulung sindikat Elpiji 3kg,.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam operasi senyap yang dilakukan di salah satu SPBU di wilayah Padang, petugas berhasil meng amankan sebuah kendaraan roda empat, mobil kijang nopol BA 1525 BQ yang sekilas tampak normal. Namun, di balik penampilannya yang biasa, tersimpan rahasia besar: bangku sopir telah dimodifikasi menjadi tangki baja raksasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Modus "Bunker Berjalan"</div><div style="text-align: justify;">Pelaku menggunakan modus yang tergolong licik untuk mengelabui petugas SPBU dan aparat. Kursi pengemudi dibongkar dan diganti dengan tangki rakitan berbahan plat baja yang mampu menampung BBM dalam jumlah besar. Dengan desain ini, pelaku dapat melakukan pengisian berulang kali (pelangsiran) tanpa memancing kecurigaan, karena seolah-olah hanya mengisi tangki standar kendaraan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keberhasilan ini berawal dari kejelian tim opsnal yang menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di sekitar area SPBU. Setelah melakukan pengintaian intensif, petugas langsung melakukan penyergapan sesaat setelah kendaraan tersebut keluar dari area pengisian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketegasan Polda Sumbar: Sikat Hingga ke Akar Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol.Sus- meliyawati Rosya, S.S., dalam keterangan resminya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para "parasit" energi yang merugikan rakyat kecil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami tidak akan mentolerir modus operandi apa pun, termasuk modifikasi bangku sopir yang diguna kan untuk merampok hak masyarakat atas BBM subsidi. Ini adalah kejahatan serius terhadap distribusi energi nasional," tegas Kombes Pol. Susmeliyawati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beliau juga menambahkan bahwa penyidik saat ini tengah mendalami dua arah penyelidikan utama di antaranya:Keterlibatan Oknum SPBU: Menyelidiki apakah ada unsur kesengajaan atau kerja sama antara operator SPBU dengan pelangsir dalam membiarkan pengisian berulang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengejar Pemodal: Polisi memastikan tidak akan berhenti pada sopir di lapangan. Fokus utama saat ini adalah memburu jaringan penadah dan pemodal yang berada di balik layar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Ancaman Pidana Berat</b></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, tersangka beserta barang bukti mobil modifikasi dan puluhan liter Pertalite telah diamankan di Mapolda Sumbar. Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Polda Sumbar kembali mengimbau masyarakat untuk terus aktif melaporkan praktik serupa. "Partisipasi masyarakat adalah kunci. Setiap laporan yang masuk adalah amunisi bagi kami untuk memutus rantai mafia migas hingga ke akar-akarnya," tutup Kombes Pol. Susmeliyawati. ( * RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ditreskrimsus Polda Sumbar Sita Kursi Baja Madifikasi

Realitakini.com-Padang Jajaran Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumbar kembali melakukan gebrakan dengan mem bongkar praktik pelangsi...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama