Realita Kini

Diduga Sopir Mengantuk Mobil Travel Tabrak Minibus Yang Terparkir Dipinggir Jalan Lintas Sumatra

Diduga Sopir Mengantuk Mobil Travel Tabrak Minibus Yang Terparkir Dipinggir Jalan Lintas Sumatra

Lakalantas di Jalan Lintas Sumatra Sungai Rumbai ( Poto Fauzan ) Realitakini.com-Dharmasraya Diduga sopir mengantuk, satu unit angkutan Trav...

Kelas Bung Karno Di Blitar: Trijanto Soroti Demokrasi Yang Kehilangan Arah Nilai Dasar Bangsa

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb308Dg0DErNx2onhIwb25UJ2A_VFo7dHr9BWCR-HLRKqBk3xlvPdO6vMyvGrXFagSi1vIRYC3TYzOLAz1Ny29jf8klM11VzIEpP0D7ErzA3SrriM-dMc2VgvS-Eethj1nKXZYCe15eyE3kLlxDlWYGkb4Bkp9RPMDevqLoTwi29jlP_57hoa6GvAKZnI/s500/%20Di.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb308Dg0DErNx2onhIwb25UJ2A_VFo7dHr9BWCR-HLRKqBk3xlvPdO6vMyvGrXFagSi1vIRYC3TYzOLAz1Ny29jf8klM11VzIEpP0D7ErzA3SrriM-dMc2VgvS-Eethj1nKXZYCe15eyE3kLlxDlWYGkb4Bkp9RPMDevqLoTwi29jlP_57hoa6GvAKZnI/w640-h384-rw/%20Di.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b><div><span style="text-align: justify;">Diskursus tentang masa depan demokrasi Indonesia kembali mengemuka di Kota Blitar, Kota kelahiran Soekarno. Dalam forum bertajuk “Reaktualisasi Nilai Pancasila dalam Menjawab Tantangan Demokrasi ” yang digelar di Istana Gebang, Blitar juamat malam (24/04/2026) kritik tajam mencuat terhadap praktik demokrasi yang dinilai kian menjauh dari nilai dasar bangsa.</span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu pembicara utama, Mohammad Trijanto, menegaskan bahwa persoalan demokrasi saat ini tidak sekadar terletak pada penyimpangan praktik, melainkan pada hilangnya fondasi ideologis. Ia menilai demokrasi Indonesia cenderung berjalan prosedural, namun kehilangan arah nilai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Yang kita hadapi bukan hanya penyimpangan, tetapi demokrasi yang kehilangan arah. Ketika Pancasila tidak dijadikan landasan, maka ruang politik akan diisi oleh kepentingan dan transaksi,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Trijanto, maraknya praktik politik uang dalam setiap kontestasi bukanlah fenomena baru, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang tidak lagi berpijak pada nilai. Ketika ideologi ditinggal kan, uang dengan sendirinya menjadi instrumen utama dalam perebutan kekuasaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengingatkan, Pancasila tidak semestinya berhenti sebagai simbol formal, tetapi harus hadir sebagai sistem etika dalam praktik politik.Mengacu pada pemikiran Soekarno, Pancasila sejatinya menjadi pe doman untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar retorika dalam pidato.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ketika demokrasi hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal besar, maka yang terjadi bukan demokrasi yang sehat, melainkan kecenderungan oligarki,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pandangannya, pendekatan yang hanya menyalahkan individu pelaku politik uang tidak cukup.</div><div style="text-align: justify;">Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh, termasuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam kebijakan publik dan proses rekrutmen politik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menjelang Pemilu 2029, Trijanto mengingatkan agar optimisme terhadap demokrasi tidak berhenti pada slogan. Tanpa perubahan mendasar, ia menilai harapan akan pemilu yang bersih akan sulit terwujud.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Harapan itu tetap ada, tetapi harus disertai komitmen nyata untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam forum tersebut, perhatian juga diarahkan pada peran generasi muda. Trijanto menilai generasi Z dan Alpha memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan, bukan sekadar menjadi pemilih pasif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Generasi muda harus memahami Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Sekolah Bung Karno, Joko Pramono, menyebut forum ini sebagai pengingat arah bangsa yang dinilai mulai kabur.Ia menegaskan Indonesia tidak kekurangan konsep, melainkan mem butuhkan keteguhan dalam menjalankan nilai-nilai dasar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diskusi ini menegaskan satu hal: tanpa Pancasila sebagai kompas, demokrasi berpotensi kehilangan makna dan arah. Dalam situasi tersebut, politik dikhawatirkan hanya menjadi arena kepentingan, bukan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai informasi, Mohammad Trijanto merupakan Direktur Revolutionary Law Firm, Ketua Umum IKA UNISBA Blitar, serta kandidat doktor ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Latar belakang tersebut memperkuat perspektifnya dalam membaca relasi antara hukum, kekuasaan, dan moralitas publik.(*)</div></div>

Kelas Bung Karno Di Blitar: Trijanto Soroti Demokrasi Yang Kehilangan Arah Nilai Dasar Bangsa

Realitakini.com-Blitar Diskursus tentang masa depan demokrasi Indonesia kembali mengemuka di Kota Blitar, Kota kelahiran Soekarno. Dalam fo...

Rekrutmen 30 Ribu Formasi Manager, Menkeu Purbaya Belum Tahu Sumber Gaji Manager Koperasi Desa Merah Putih

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPFyQp5xwoRkWPhUwssMNfv4oDlpe30Ihj4LgtUMtIkHOSrFCGTKd4JUZ-Bw_1fWzJ-XIi1JfajA6mgp28hragAcBs2PaIOSkq0PKvoEZHW3H-iNz8XFHnoZXiadc7G3zN6tVTYYIewBWXFJgdcNyXt6RnkfrmP58MSbmJFBdqM4j6oEHKjjXKaRSDjQA/s500/%20Kasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPFyQp5xwoRkWPhUwssMNfv4oDlpe30Ihj4LgtUMtIkHOSrFCGTKd4JUZ-Bw_1fWzJ-XIi1JfajA6mgp28hragAcBs2PaIOSkq0PKvoEZHW3H-iNz8XFHnoZXiadc7G3zN6tVTYYIewBWXFJgdcNyXt6RnkfrmP58MSbmJFBdqM4j6oEHKjjXKaRSDjQA/w640-h384-rw/%20Kasi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih</td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com-Jakarta </b></span></div><div style="text-align: justify;">Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara pasti sumber anggaran untuk menggaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), apakah berasal dari APBN atau skema lain. Namun, ia memastikan pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp40 triliun per tahun dari Dana Desa untuk mencicil pembangunan program tersebut selama enam tahun ke depan. Angka ini menjadi bagian besar dari total Rp60 triliun dana desa tahunan yang dialihkan untuk mendukung proyek tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, pemerintah tengah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer koperasi, dengan total kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan mencapai ratusan ribu orang. Setiap koperasi akan dike lola satu manajer dan minimal 10 pekerja, sehingga program ini berpotensi menyerap hingga 800 ribu tenaga kerja. Para manajer nantinya akan ditempatkan sebagai pegawai BUMN dengan skema kontrak se belum terjun langsung mengelola koperasi di daerah, menjadikan program ini tidak hanya fokus pada penguatan ekonomi desa, tetapi juga penciptaan lapangan kerja skala besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Program strategis pemerintah Indonesia yang ditargetkan beroperasi serentak pada 30 Juli 2026 ini diharap kan dapat memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pembukaan formasi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) disambut positif. Namun, proses rekrutmen tersebut diminta dilakukan secara profesional dan transparan guna menghindari praktik distribusi kekuasaan atau politisasi kebijakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pembukaan puluhan ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) patut diapre siasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Namun, jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa atau kader partai tertentu,” ujar anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam di Jakarta, dikutip Minggu, 26 April 2026.(Fuadcani)</div>

Rekrutmen 30 Ribu Formasi Manager, Menkeu Purbaya Belum Tahu Sumber Gaji Manager Koperasi Desa Merah Putih

Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih Realitakini.com-Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara pasti sum...

Kolaborasi Jadi Kunci, Bengkulu Terbaik Nasional Tekan Pengangguran Dan Kendalikan Inflasi

Kolaborasi Jadi Kunci, Bengkulu Terbaik Nasional Tekan Pengangguran Dan Kendalikan Inflasi

Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, Bengkulu berhasil ( Poto Reka) Realitakini.com - Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu kembal...

Dibalik Layar UTBK-SNBT UNP 2026 : Terdapat Kerja Senyap Para Panitia Yang Tak Kenal Lelah

Dibalik Layar UTBK-SNBT UNP 2026 : Terdapat Kerja Senyap Para Panitia Yang Tak Kenal Lelah

Para Panitia Yang Tak Kenal Lelah UTBK-SNBT UNP 2026 ( poto Dokumen Humas) Realitakini.com-Padang Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer...

Pemerintah Akan Tutup Program Studi Keguruan, Publik Khawatirkan Arah Pendidikan Di Indonesia

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xmCBqNS9FsvpcIusuHclAtQiL4F7pfagFGsjvP6q88wKEENvU9qnyqmEkb41OZlu7ysLrYlf0DMEAA74C7TyKvfKrYoXktoSqNuX3rH0BAhesVBK4ZUm41o4zKZD1LanXLVzfxwAz7xDXMKXrb9ki_xcIbKx7tiaEqP7A3IyIhDlP-Nns2UfNJwAHAw/s500/%20Bal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xmCBqNS9FsvpcIusuHclAtQiL4F7pfagFGsjvP6q88wKEENvU9qnyqmEkb41OZlu7ysLrYlf0DMEAA74C7TyKvfKrYoXktoSqNuX3rH0BAhesVBK4ZUm41o4zKZD1LanXLVzfxwAz7xDXMKXrb9ki_xcIbKx7tiaEqP7A3IyIhDlP-Nns2UfNJwAHAw/w640-h384-rw/%20Bal.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi Simposium Nasional Kependudukan tahun 2026 di Bali(dokumen istimewa)</td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Bali </span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan menutup program studi Keguruan dan berbagai program studi lain yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dimasa depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa setiap tahun 490.000 Sarjana Keguruan diwisuda, namun lowong an guru hanya 20.000.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">" hampir setengah juta lulusan keguruan harus memghadapi kenyataan bahwa tidak ada pekerjaan menunggu mereka." ungkapnya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wacana Penutupan beberapa prodi itu disampaikan Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Kamis 23 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Badri mengatakan tidak hanya Program studi Keguruan yang akan ditutup tapi beberapa prodi lain yg kurang relevan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setiap tahun, ratusan ribu orang muda Indonesia menyelesaikan kuliah dengan penuh harapan. Toga dipakai, foto diambil, ijazah digenggam. Tapi di balik momen wisuda itu, ada angka yang tidak pernah masuk ke dalam pidato kelulusan: hampir setengah juta lulusan keguruan harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada pekerjaan yang menunggu mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ratusan ribu orang yang sudah menghabiskan waktu dan biaya bertahun-tahun untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, lalu keluar ke pasar kerja yang tidak menyediakan tempat bagi mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Badri mengungkapkan bahwa setiap tahun kampus-kampus di Indonesia meluluskan 1,9 juta generasi muda, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya pemegang diploma. Jumlah yang besar. Tapi tidak semua dari mereka bisa diserap industri, karena banyak program studi yang dibuka bukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, melainkan sekadar mengikuti tren minat mahasiswa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Yang lagi laris apa, dibuka saja prodinya, kemudian oversupply di situ," kata Badri.Kondisi ini tidak hanya terjadi di bidang keguruan. Badri juga memperingatkan bahwa pada 2028, Indonesia berpotensi mengalami kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal Bank Dunia, terutama jika distribusi tenaga medis antarwilayah tidak diperbaiki.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Merespons kondisi ini, Kemendiktisaintek menyatakan akan mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini," tegas Badri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah tidak ingin sekedar menutup, tapi juga mendorong lahirnya program studi baru yang di selaraskan dengan delapan industri strategis nasional yang sudah disusun pemerintah, yaitu energi, pangan , kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Strateginya pun diubah: dari sekadar mengikuti pasar, kampus didorong untuk aktif menggerakkan pasar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rencana ini tidak serta merta disambut bulat oleh dunia akademik. Sejumlah perguruan tinggi negeri besar mengaku belum menerima arahan resmi dari kementerian. Universitas Indonesia menyatakan belum ada pembahasan internal mengenai prodi mana yang akan dipertimbangkan untuk ditutup.-- Universitas Padjadjaran menyebut pendekatan evaluasi kurikulum lebih tepat ketimbang penutupan langsung. Sementara Rektor Universitas Udayana menekankan bahwa proses apa pun harus dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan berbasis kajian akademik yang mendalam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ada juga suara dari luar pemerintahan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyebut rencana ini mengkhawatirkan dan mempertanyakan dampak jangka panjangnya terhadap arah pendidikan bangsa. Ia mengingatkan bahwa ilmu murni, meski terlihat jauh dari praktik industri, adalah fondasi yang menopang kemajuan riset dan ilmu pengetahuan dalam jangka panjang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang jelas, persoalan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri bukan isu baru. Tapi ini pertama kalinya pemerintah secara terbuka menyebut penutupan program studi sebagai bagian dari Bagaimana kebijakan ini akan dijalankan.(Fuadcani)</div>

Pemerintah Akan Tutup Program Studi Keguruan, Publik Khawatirkan Arah Pendidikan Di Indonesia

Ilustrasi Simposium Nasional Kependudukan tahun 2026 di Bali(dokumen istimewa) Realitakini.com- Bali Pemerintah melalui Kementerian Pendidi...

Mediasi Mandek Limbah B3 Pertamina,Aliansi Masyarakat Bintan Utara Kecewa. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan,Eriyanti SH.MH Tak Kunjung Beri Kepastian

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXIcSps3fi5zLJG8Ey5596Bf7rpTNOPn7Ks_PvYpe9tdkZX5coZi7t6o3UvftpoL2rzdquXFMnoSgj88mw6Xzzp7UQYzPtknAr0O5YdHRJAVTqqsjJHW92W-6LfV1CUu2DGI_lfkpJuzprHQ-cNs3Dj846246GQnMHP69tCLz4RcuJK1JKAUueEbuxcl4/s500/%20Komtr.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXIcSps3fi5zLJG8Ey5596Bf7rpTNOPn7Ks_PvYpe9tdkZX5coZi7t6o3UvftpoL2rzdquXFMnoSgj88mw6Xzzp7UQYzPtknAr0O5YdHRJAVTqqsjJHW92W-6LfV1CUu2DGI_lfkpJuzprHQ-cNs3Dj846246GQnMHP69tCLz4RcuJK1JKAUueEbuxcl4/w640-h384-rw/%20Komtr.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; line-height: 115%;">Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara Mendesak
Polemik Permasalahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Pertamina
Tanjung Uban </span> Cepat Di Selesaikan  ( poto Rahmat)</span></p></td></tr></tbody></table></span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Tanjung Uban </span></b></div><div style="text-align: justify;">Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara mendesak permasalahan mengenai polemik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Pertamina Tanjung Uban kembali menemui jalan buntu.Kepastian tidak jelas ini setelah enam bulan menunggu,dari wakil ketua I DPRD Kabupaten Bintan, terkait hasil mediasi yang dijanjikan dengan pihak Pertamina.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terpisah Humas Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara, Darsono, mengungkapkan kekecewaannya usai mendatangi Kantor wakil ketua 1DPRD Kabupaten Bintan, Sabtu (25/4/2026). Kedatangannya untuk menemui Wakil Ketua I DPRD Bintan, Eriyanti S.H.,MH, guna menanyakan tindak lanjut per temuan pada 12 Januari 2026 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sampai hari ini, tidak ada jawaban dari perwakilan wakil ketua  I DPRD Bintan terkait limbah ber bahaya beracun B3 di dalam Pertamina.Kami datang untuk menagih komitmen mediasi yang sudah disepakati," ujar Darsono kepada awak media. pada pertemuan 12 Januari 2026, wakil ketua 1 DPRD  eriyanti telah meminta Aliansi untuk melengkapi surat tembusan sebagai dasar pembahasan dan mediasi dengan Pertamina Tanjung Uban.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seluruh prosedur administratif yang diminta telah dipenuhi Aliansi, jelas Darsono Setelah proses dan prosedural yang diminta kami penuhi, Aliansi diminta membuat surat tembusan pembahasan dan dapat mediasi dengan pihak Pertamina, dijembatani oleh perwakilan ketua I DPRD Bintan,"tambah nya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">sejak pertemuan itu hingga  minggu  (26/4/2026), tidak ada informasi resmi yang diterima Aliansi. "Sampai saat ini tidak ada tanggapan apa hasil dari pertemuan dengan pihak Pertamina tidak ada kepastian valid," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Limbah B3 Sejak Era STANVAC Belum Tuntas</div><div style="text-align: justify;">Keresahan masyarakat berpangkal pada limbah B3 yang tertimbun di area kawasan Pertamina Tanjung Uban.Menurut catatan Aliansi, limbah tersebut telah ada sejak era pengelolaan STANVAC pada 1930 dan hingga kini belum seluruhnya diangkut ke pihak pengelola berizin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sehubungan keresahan masyarakat mengenai limbah berbahaya beracun B3 Pertamina yang tertimbun di area kawasan Pertamina Tanjung Uban sejak tahun 1930, sejak pengelola STANVAC sampai hari ini belum juga dibawa ke tempat pengelola. Masih tersisa ribuan ton," ungkap Darsono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait keamanan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan limbah B3 sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menghadapi kebuntuan komunikasi, Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara telah melayangkan per mohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada wakil Ketua 1DPRD Kabupaten Bintan sejak 12 Januari 2026.Tujuannya, meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan dengan manajemen Pertamina Tanjung Uban.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami aliansi masyarakat Bintan bagian Utara bermaksud untuk mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada wakil Ketua 1DPRD Kabupaten Bintan, agar dapat memfasilitasi dan mempertemukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan dengan pihak Pertamina Tanjung Uban," jelas Darsono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ironisnya, permohonan itu pun belum membuahkan hasil. "Sampai detik ini dan hari ini, permohonan RDP yang diwakili ketua  I DPRD Bintan belum menerima informasi hasil dari pertemuan.Perwakilan dewan Kabupaten Bintan juga tidak melibatkan Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desak Itikad Baik DPRD dan Pertamina</div><div style="text-align: justify;">Darsono menilai, sudah hampir enam bulan sejak permohonan RDP diajukan, namun belum terlihat itikad baik dari wakil ketua I DPRD Kabupaten Bintan maupun Pertamina untuk menuntaskan polemik limbah B3 tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terhitung permohonan RDP per tanggal 12/1/2026, sudah hampir 6 bulan berjalan belum ada hakikat dan itikad baik dari pihak wakil ketua I DPRD Kabupaten Bintan maupun pihak Pertamina, yang men jadi pembahasan dan isu persoalan limbah berbahaya B3 Pertamina Tanjung Uban," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aliansi menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada transparansi dan kepastian hukum. Mereka mendesak DPRD Bintan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan meminta Pertamina membuka data pengelolaan limbah B3 kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. ( Rahmat)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini ditayangkan Wakil Ketua  I DPRD Bintan Eriyanti S.H., MH belum memberikan keterangan resmi.Upaya konfirmasi kepada manajemen Pertamina Tanjung Uban dan DLH Kabupaten Bintan.(Rahmat)</div>

Mediasi Mandek Limbah B3 Pertamina,Aliansi Masyarakat Bintan Utara Kecewa. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan,Eriyanti SH.MH Tak Kunjung Beri Kepastian

Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara Mendesak Polemik Permasalahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Pertamina Tanjung Uban Cep...

Gubernur Mahyeldi Minta Kepala Daerah Ambil Langkah Konkret Dan Perkuat Sinergi Dengan Forkopimda Untuk Tertibkan PETI

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3fRAQnvAgKOyaPq8w3-6EF80YmYL5R3ZbthFK2d0LvEQdLMB3t51NyBeXiUduSbqZwuhF9ZMjslFyZJLKxzr49aiITgQniOMEcAvLB4K2KiVD0liGX9U7aUePKknb5adYz7BiJ69Zcy5e9QxO5qjISdAJVLa3ziJ5cuvOQ8vYU0Yrs2wDx9ACvEsPYwM/s500/%20Nal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3fRAQnvAgKOyaPq8w3-6EF80YmYL5R3ZbthFK2d0LvEQdLMB3t51NyBeXiUduSbqZwuhF9ZMjslFyZJLKxzr49aiITgQniOMEcAvLB4K2KiVD0liGX9U7aUePKknb5adYz7BiJ69Zcy5e9QxO5qjISdAJVLa3ziJ5cuvOQ8vYU0Yrs2wDx9ACvEsPYwM/w640-h384-rw/%20Nal.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Per tambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah konkret dalam penertiban dan pencegahan aktivitas Per tambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penegasan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan serta penanganan terpadu terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai berdampak luas, baik terhadap lingkungan, keselamatan masyarakat, maupun stabilitas daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi menekankan pentingnya sinergitas antar unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar penanganan PETI dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspekekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solus i,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai langkah solusi,Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan skema Izin Pertambang tan Rakyat (IPR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seiring dengan itu, ia meminta seluruh pelaku PETI untuk segera menghentikan aktivitas ilegal, meng ingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan yang masif dan berpotensi permanen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas ke amanan daerah,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi berharap, melalui transisi menuju skema IPR, aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu dan kelestarian lingkungan juga terjaga. Ia menyebut, dengan adanya IPR, masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan dengan cara yang legal, aman, dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait penanganan kasus hukum PETI, Gubernur menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus tetap berjalan secara adil dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga meminta jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas seluruh kasus terkait PETI, guna menghadirkan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi para pelaku. (adpsb/bud)</div></div>

Gubernur Mahyeldi Minta Kepala Daerah Ambil Langkah Konkret Dan Perkuat Sinergi Dengan Forkopimda Untuk Tertibkan PETI

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh Bupati dan Walikota di Sumbar untuk segera mengambil langkah kon...

-Kapolda Sumbar Hadiri Layanan Hukum PERADI-SAI Padang

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9_PG9YtUQXhzrye2AdBHXAZBPf7579dKfQCZA2bAdmJ5C32etwzewrqRvvmrFkblTKWCOxUvH2KDrMW6uLQXKB63t8L8Lao5MdBl51AFoxakcLujROzwksXQhbbuWv0y-NsDxUd0RHNo5C5mAmlRtiGCnEFLM6NIUAJdHaao232gY6LcdeBhcv722POE/s500/%20REA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9_PG9YtUQXhzrye2AdBHXAZBPf7579dKfQCZA2bAdmJ5C32etwzewrqRvvmrFkblTKWCOxUvH2KDrMW6uLQXKB63t8L8Lao5MdBl51AFoxakcLujROzwksXQhbbuWv0y-NsDxUd0RHNo5C5mAmlRtiGCnEFLM6NIUAJdHaao232gY6LcdeBhcv722POE/w640-h384-rw/%20REA.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Kapolda Sumatera Barat, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Sur yanta , M.Si., CSFA Suryanta, yang turut menyambangi lokasi layanan konsultasi hukum gratis</span></span></td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com-Padang</b></div><div style="text-align: justify;">Dewan Pimpinan Cabang Peradi-SAI Padang menggelar layanan konsultasi hukum gratis bagi masy arakat di kawasan Car Free Day, Jalan Rasuna Said, Kota Padang, Minggu (26/4/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan akses keadilan sekaligus meningkatkan literasi hukum di tengah masyarakat. sebagai mana di kutip dari <span style="background-color: white; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-weight: 700;"><span style="font-size: x-small;">SINYALGONEWS.COM</span></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPC PERADI-SAI Padang, Martry Gilang Rosadi, mengatakan bahwa inisiatif tersebut dilatar belakangi masih banyaknya masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, namun kesulitan men dapatkan pendampingan maupun informasi yang memadai.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Masih banyak masyarakat yang ragu, bahkan takut ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Pa dahal, mereka membutuhkan pendampingan dan penjelasan yang benar. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan edukasi sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Martry yang didampingi Pengurus DPC Peradi-SAI</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">Menurut Martry, pendekatan melalui ruang publik seperti Car Free Day dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung dalam suasana yang lebih santai dan terbuka. Hal ini diharap kan dapat menghilangkan kesan bahwa layanan hukum hanya bisa diakses di ruang-ruang formal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tersebut, sejumlah advokat yang tergabung dalam PERADI-SAI Padang memberikan konsultasi terkait berbagai persoalan, mulai dari hukum keluarga, sengketa perdata, hingga persoalan pidana ringan. Masyarakat tampak antusias memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh penjelasan awal atas permasalahan yang mereka hadapi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Sur yanta , M.Si., CSFA Suryanta, yang turut menyambangi lokasi layanan konsultasi hukum gratis. Ia  mengapresiasi langkah PERADI-SAI Padang dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kegiatan ini sangat positif karena membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara langsung . Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan baik,” kata Gatot.Selain itu, Owner Basko City Mall, Basrizal Koto, juga turut hadir dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pria yang akrab disapa Basko menyampaikan ucapan selamat kepada Martry Gilang Rosadi atas ama nah yang diembannya sebagai Ketua PERADI-SAI Padang.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ia berharap semoga Peradi-SAI Padang terus hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu pe nyelesaian persoalan hukum di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Saya sudah lama mengenal beliau. Banyak masyarakat yang terbantu dengan kehadirannya. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa organisasi advokat bisa hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Basko.</div><div style="text-align: justify;">Owner Basko Group  itu berharap, semoga PERADI-SAI Padang  dapat terus memperluas jangkauan edukasi hukum serta memperkuat kehadiran advokat dalam mendampingi masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum.(rel/hen)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

-Kapolda Sumbar Hadiri Layanan Hukum PERADI-SAI Padang

Kapolda Sumatera Barat, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Sur yanta , M.Si., CSFA Suryanta, yang turut menyambangi lokasi layanan konsultasi hu...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama