Realita Kini

Kapal Membawa BBM Terbakar Di Perairan Kecamatan Gayam.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivWxvOE0hBIM4x-3sSca1m-qI1UoWKJ7NeVNVtq2brsc4W0SoNono2s8FKPeizlf9oYV6UAAE2HLP67dnDLC72QZJyDfcIveIh4l1l9up_PUyMh85QMZ6y4OchYlq76MLPVEG_hNLmA2WdsHtZT8p16Sl9v3FaAzDvtUCwR2GesXyswwz_ukxvhMaX=s1000" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="750" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivWxvOE0hBIM4x-3sSca1m-qI1UoWKJ7NeVNVtq2brsc4W0SoNono2s8FKPeizlf9oYV6UAAE2HLP67dnDLC72QZJyDfcIveIh4l1l9up_PUyMh85QMZ6y4OchYlq76MLPVEG_hNLmA2WdsHtZT8p16Sl9v3FaAzDvtUCwR2GesXyswwz_ukxvhMaX=w640-h345-rw" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com- Sumenap<div style="text-align: justify;">Telah terjadi Laka Laut berupa terbakarnya KM.KHATIJAH 01 Milik Saudari Atik alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, Rabu (26/01/ 2022) Sekitar Pukul 05.30 WIB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, Kapal Motor (KM) yang terbakar bernama KM.Khotijah 01, berwana Merah Putih, Merk Mesin : MITSUBISI 4 PK. panjang 19 meter, lebar 4,50 meter dan dengan kapasitas muatan 25 Ton.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Data ABK yang selamat antara lain yaitu Misrawan (58 tahun) alamat Dusun Pereng Batu Desa Karang Tengah Kecamatan Gayam , Agung (60 tahun) alamat Dusun Wakduwak Desa Pancor Kecamatan Gayam dan Hasim (57 tahun) alamat Dusun Wakduwak Desa Pancor Kecamatan Gayam.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti S.SH., melalui rilisnya menjelaskan kronologis kejadian Laka Laut yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB, KM. KHATIJAH 01 tiba di Pelabuhan Gayam dengan membawa muat an BBM Jenis Pertamax sebanyak 120 jirigen dan bahan-bahan lain berupa Sembako. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dari Pelabuhan Kalianget-Sumenep sekira 04.25 WIB, tiba-tiba timbul percikan Api dari ruang mesin, sehingga Misrawan (ABK) ber inisiatif melemparkan BBM Jenis Pertramax tersebut ke laut namun sebagian BBM yang tersisa meledak dan menyebabkan Perahu KM. KHATIJAH 01 pecah terbagi menjadi dua bagian. Sedangkan 3 orang ABK terkena percikan Api hingga mengakibatkan luka bakar," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">AKP Widiarti menambahkan, Korban luka telah dilakukan perawatan medis di Puskesmas Gayam masing-masing yaitu Misrawan (ABK) mengalami luka bakar pada bagian tubuh dan kaki serta kedua tangan, Rida’ alias Agung (ABK) mengalami luka lecet di bagian hidung dan kepala, Hasim (ABK) mengalami sakit di bagian lengan tangan kiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> "Langkah-langkah yang dilakukan  yaitu mendata Manifes KM. KHATIJAH 01, meng evakuasi 3 orang dan di rawat Puskesmas Gayam, meminta keterangan Saksi, meng amankan barang bukti Dan membantu evakuasi," tungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nilai kerugian materiil sementara diperkirakan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). (Andre/RK)</div>

Kapal Membawa BBM Terbakar Di Perairan Kecamatan Gayam.

Realitakini.com- Sumenap Telah terjadi Laka Laut berupa terbakarnya KM.KHATIJAH 01 Milik Saudari Atik alamat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabu...

Ketua Bapemperda DPRD Sumbar Tegaskan Pentingnya Sinergisitas Antara Eksekutif Dengan Legislatif

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgD4PTS4KyFh2VQWBcmsfBLHaFprMjF1lDcQ-NUWMGJbi6plM_lzTT0EGBAry2usIl0zCg1jtIznqed6ox0H3vi7wbJFkDj9vltOjnMKcmauMzjjs7PrzgLyxd_Klj2rMyDFGw0-IStY2OJeFKYO0uWDjvkr5Avcm7q2Rj73-5ybbLbt0kVVQ6dFnHX=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgD4PTS4KyFh2VQWBcmsfBLHaFprMjF1lDcQ-NUWMGJbi6plM_lzTT0EGBAry2usIl0zCg1jtIznqed6ox0H3vi7wbJFkDj9vltOjnMKcmauMzjjs7PrzgLyxd_Klj2rMyDFGw0-IStY2OJeFKYO0uWDjvkr5Avcm7q2Rj73-5ybbLbt0kVVQ6dFnHX=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Kunjungan rombongan DPRD Sumut di terima anggota komisi III DPRD Sumbar yang juga ketua Fraksi Gerindra Hidayat, di ruang rapat khusus 1 lembaga tersebut, Selasa pekan lalu. Kunjungan Bapemperda DPRD Sumut dalam rangka pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan barang milik daerah, dan hal itu sudah dimiliki Provinsi Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut Hidayat yang juga ketua Bapemperda DPRD Sumbar menegaskan pentingnya Sinergisitas antara eksekutif dengan legislatif dalam aktualisasi pembangunan fisik di daerah.Pada kesempatan tersebut, ketua Bapemperda DPRD Sumut juga meminta untuk dapat diberikan Perda yang dimiliki Sumbar, untuk selanjutnya akan dijadikan acuan pada pembahasan di daerah mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami merasa bahagia bisa diterima langsung ketua Bapemperda DPRD Sumbar pak Hidayat, dimana semua masukan dan berkas yang kami terima akan kita jadikan pembahasan di Sumut,” tutur ketua Bapemperda DPRD Sumatera Utara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menimpali hal tersebut, ketua Bapemperda DPRD Sumbar Hidayat menegaskan, Sinergisitas dalam menjalankan Perda, juga harus diikuti dengan pengawasan, agar peraturan bisa dilaksanakan eksekutif dengan baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perlu adanya Sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan perda yang dibuat, namun pengawasan untuk itu juga senantiasa harus dilakukan, sehingga optimalisasi pelaksanaan peraturan bisa dilakukan,” tegas Hidayat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditambahkannya, saat ini DPRD Sumbar juga sedang melakukan Study komperatif untuk membuat perda inisiatif tentang keterbukaan informasi, yang rencananya akan ditetap dalam tahun 2022 ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita saat ini sedang menggodok perda inisiatif keterbukaan informasi publik, sehingga berbagai badan publik bisa lebih terbuka dan pengawas dapat dilakukan lebih mendalam,” tambahnya lagi. Saat menerima kunjungan Bapemperda DPRD Sumut, ketua Bapemperda DPRD Sumbar juga didampingi Sekwan Raflis dan Kabag hukum,perundang-undangan dan humas Husin Daruhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan berlangsung amat santai, namun saling mengisi serta terasa amat interaktif, diantara keseriusan juga diselingi dengan candaan, menambah akrab antara tamu dan tuan rumah.(*/Rk )</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Ketua Bapemperda DPRD Sumbar Tegaskan Pentingnya Sinergisitas Antara Eksekutif Dengan Legislatif

Realitakini.com- Sumbar Kunjungan rombongan DPRD Sumut di terima anggota komisi III DPRD Sumbar yang juga ketua Fraksi Gerindra Hidayat, di...

Pemerintah Indonesia Akan Menghapus Tenaga Honorer Di Tahun 2023.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjLN3UmuaHq_T-_w4oAg-BhLoatXcf413n8zJBHBUmhVd_ffQ57pYwmrZVwPj3uP5AuNIRLa4QvKb7i4Vb_Fbn6QT2btFEos7lSPM-XM-GoGj17-sO6kJp0u2eizRlAywUi2qbsW8p6o/s1600/1643177188548963-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjLN3UmuaHq_T-_w4oAg-BhLoatXcf413n8zJBHBUmhVd_ffQ57pYwmrZVwPj3uP5AuNIRLa4QvKb7i4Vb_Fbn6QT2btFEos7lSPM-XM-GoGj17-sO6kJp0u2eizRlAywUi2qbsW8p6o/s1600-rw/1643177188548963-0.png" width="400" />
  </a>
</div><div>RealitaKini.Com-Jakara</div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Indonesia akan menghentikan Tenaga honorer pada tahun 2023.nasib tenaga honorer akan ditentukan pada tahun 2022.dengan melalui pengangkatan sesuai peraturan pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keputusan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksana kan tugas paling lama hingga 2023</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian maka terhitung sejak tahun 2023 nanti hanya akan ada dua kategori pekerja di instansi pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, ternyata tidak menutup kemungkin an tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi pemerintah diangkat menjadi PNS. Tentunya tetap mengikuti proses seleksi CPNS yang dibuka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini nantinya di prioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/ perikanan/peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005. Dalam beleid ini ditetapkan kriteria pegawai honorer untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Tentunya yang diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut syarat ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4.Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus.(Run)</div>

Pemerintah Indonesia Akan Menghapus Tenaga Honorer Di Tahun 2023.

RealitaKini.Com-Jakara Pemerintah Indonesia akan menghentikan Tenaga honorer pada tahun 2023.nasib tenaga honorer akan ditentuka...

Tasyakuran HAB ke-76, Kemenag Sijunjung Banjir Hadiah

<div><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEirZfQ_zouIjnXPCPG66WAhROvFr7oBZvB9NoFcVYBp34jnom-x3d_bREOuOuouRIMOBjxMP3Lbq2KFYHRsD2PVanNsxr2z6hOlFLdYop7e6hUtnt8WShISfFsgWJHWwLS1Znq6C0a_fNJpHB0aGvVSdGtnWqSOXzKvfs1wqR9WkRiB9Eb8IAsw6lCc=s1280" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="728" data-original-width="1280" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEirZfQ_zouIjnXPCPG66WAhROvFr7oBZvB9NoFcVYBp34jnom-x3d_bREOuOuouRIMOBjxMP3Lbq2KFYHRsD2PVanNsxr2z6hOlFLdYop7e6hUtnt8WShISfFsgWJHWwLS1Znq6C0a_fNJpHB0aGvVSdGtnWqSOXzKvfs1wqR9WkRiB9Eb8IAsw6lCc=w640-h382-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com--Sijunjung</b></span></div><div style="text-align: justify;">Kemenag Kabupaten Sijunjung meraih peringkat III tertinggi ditingkat Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat dibidang serapan anggaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biaya nikah dan rujuk. Selain itu Kepala Kantor (Kakan) Kemenag Sijunjung Drs. H. Afrizal, M.Pd juga meraih Juara I Lomba Tilawah Eksekutif tingkat Provinsi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Piagam penghargaannya diserahkankembali oleh Kasubag TU H. Samsidir, S.Ag, MA Rabu pagi (26/01) di Aula Kantor Kemenag dalam acara tasyakuran Hari Amal Bhakti (HAB) ke-76. Tidak hanya itu, dalam 5 cabang omba lainnya ditingkat Provinsi, Kemenag Sijunjung juga berhasil meraih Juara II lomba Solo Song, Juara III Tenis meja putri, Juara Favorit menghias buah dan sayur, Harapan II untuk lomba Duet qasidah dan senam ceria.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain staff dan pegawai di lingkup kantor Kemenag, acara tasyakuran tersebut juga dihadiri oleh seluruh Kepala KUA, Kepala Madrasah, MI, RA, Penghulu dan para penyuluh se-Kabupaten Sijunjung. Realitakini.com berkesempatan hadir berkat koordinasi dengan Humas Kemenag Nori Bahar, S.HI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk memeriahkan HAB Kemenag yang jatuh pada tanggal 03 Januari tersebut diadakan berbagai lomba antara lain : lomba Tahfizh,tilawah, pidato, khutbah jum'at, nasyid, MSQ dan olahraga baik antar Pondok Pesantren, Madrasah maupun Tingkat RA. Sedangkan untuk ASN/Satker dilingkungan Kemenag Sijunjung baik yang PNS ataupun Non PNS, diadakan lomba Pengucapan Kode etik, Solo Song, Takraw dan lomba penyuluh terbaik serta Lomba pengelolaan BOP terbaik antar Kantor KUA se-Kabupaten Sijunjung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Kakan Kemenag me nyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan HAB Kemenag ke-76. "Semoga menjadi motivasi agar lebih baik lagi kedepannya", ujar Drs.H. Afrizal, M.Pd. Beliau juga memuji kinerja penyuluh Kemenag Sijunjung yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama di Sijunjung, dan sekaligus mengingatkan semua staff agar membantu mengaktifkan Gerakan Subuh Berjama'ah dilokasinya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tasyakuran yang dipandu oleh Yudiani Fatmalia, S.Pd.I berjalan dengan meriah dan penuh kekeluargaan, diawal acara diputar kan video kegiatan Kemenag Sijunjung tahun 2021 lalu. Ketua panitia HAB Kemenag Sijunjung Asrizal, S.Ag, MA menyatakan puas dengan kelancaran acara dari awal sampai akhir dan sangat berterima kasih kepada seluruh tim yang terlibat(Hasnawati)</div>

Tasyakuran HAB ke-76, Kemenag Sijunjung Banjir Hadiah

Realitakini.com--Sijunjung Kemenag Kabupaten Sijunjung meraih peringkat III tertinggi ditingkat Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi ...

Menangkan Perkara di PTUN Padang, Carles Camra Minta Bupati Solok Kembalikan Hak Masyarakat Koto Gadang Guguek

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCUJOsCrG1FClR5w74kV2n9qdoZaiYaD7VYHRVxwDiQok3LsuSrjR0HHD_P7VtFmpA-dMIsb40Io5-Yegs6f_LRDInN0ZybtYJUwi11xP6JU-SwR1yAW0QP3MdxOY_DsFQGL1t9W71f7-BDqcRaSZX1UqPrGUoQV-4DeCiuX-v6c4_mReCi-i47xMX=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiCUJOsCrG1FClR5w74kV2n9qdoZaiYaD7VYHRVxwDiQok3LsuSrjR0HHD_P7VtFmpA-dMIsb40Io5-Yegs6f_LRDInN0ZybtYJUwi11xP6JU-SwR1yAW0QP3MdxOY_DsFQGL1t9W71f7-BDqcRaSZX1UqPrGUoQV-4DeCiuX-v6c4_mReCi-i47xMX=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Kabupaten Solok </span></b><div><div style="text-align: justify;">Sebagai orang yang diamanahkan oleh masyarakat Nagari Koto Gadang Guguek, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok untuk melanjutkan pembangunan di nagari disemua lini, pasca telah dimenang kan sengketa dengan Bupati Solok di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang terhadap pem berhentian dirinya yang tidak berdasar, saya bersama masyarakat akan terus berupaya untuk mendapat kan hak saya dan hak dari masyarakat Nagari Koto Gadang Guguek. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu dikatakan oleh Walinagari Koto Gadang Guguek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Carles Camra, pada Realitakini.com di nagari setempat Rabu (26/1/2022), yang telah memenangkan sengketa dengan Bupati Solok Epyardi Asda di PTUN Padang dengan Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.PDG.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sebagai Bupati Solok yang katanya tegas dan taat hukum, saya berharap agar Bupati Solok mematuhi apa yang telah menjadi hak saya (Putusan PTUN Padang) dalam mewujudkan aspirasi dari masyarakat saya untuk melanjutkan pembangunan di Nagari Koto Gadang Guguek," kata Carles Camra.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Bupati Solok Epyardi Asda sebagai orang nomor satu di Kabupaten Solok itu hendaknya mematuhi apa yang telah menjadi keputusan oleh PTUN Padang (Inkrah), seperti ia mematuhi putusan PTUN Padang sebelumnya yang memerintahkan Bupati Solok untuk mengembalikan jabatan Edisar sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok dan jabatan 4 Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya dipilih oleh masyarakat Nagari Koto Gadang Guguek, itu hak masyarakat dan tentunya Bupati Solok Epyardi Asda hendaklah menghargai dan menunaikan apa yang menjadi hak bagi masyarakat Nagari Koto Gadang Guguek," ujarnya.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, apa yang diputuskan oleh Bupati Solok Epyardi Asda yang memberhentikan diri saya sebagai Walinagari Koto Gadang Guguek, pada tanggal 27 Mei 2021 lalu tanpa dasar hukum yang jelas, adalah hal yang keliru. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sebagai Walinagari Koto Gadang Guguek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang masih diakui secara hukum oleh negara, saya berharap pada Bupati Solok untuk kembali pada aturan. Karena pemimpin yang benar-benar memimpin itu adalah pemimpin yang berjalan sesuai dengan aturan," imbuhnya.   </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari kita bekerja profesional, lanjutnya, jangan sampai masyarakat menilai dalam kita menjalankan roda pemerintahan membawa urusan pribadi, sehingga berimbas pada kehancuran daerah dan tempat kita mengabdi. Karena suksesnya Kabupaten Solok itu berawal dari suksesnya nagari. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Carles Camra juga mengajak pejabat di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok untuk menjadi kan masalah yang dihadapi ini menjadi pelajaran sebagai evaluasi untuk kedepannya. Mudah-mudahan Bupati Solok mengamati dan melihat persoalan secara objektif, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Solok berjalan sesuai dengan yang diharapkan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kapada Bupati Solok, untuk kedepannya saya juga berharap agar tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini, karena ini akan merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat banyak," ingatnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Solok, dan masyarakat Nagari Koto Gadang Guguek khususnya agar bisa mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas permasalahan ini.   </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya Walinagari Koto Gadang Guguek Carles Camra telah memenangkan sengketa dengan Bupati Solok Epyardi di PTUN Padang dengan telah keluarnya amar putusan PTUN Padang dengan Nomor 31/G/2021/PTUN.PDG. Dimana objek sengketa dalam permasalahan ini adalah Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-209-2021, tentang pemberhentian Walinagari Koto Gadang Guguek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tanggal 27 Mei 2021 lalu. (Syafri)</div></div>

Menangkan Perkara di PTUN Padang, Carles Camra Minta Bupati Solok Kembalikan Hak Masyarakat Koto Gadang Guguek

Realitakini.com- Kabupaten Solok Sebagai orang yang diamanahkan oleh masyarakat Nagari Koto Gadang Guguek, Kecamatan Gunung Talang Kabupate...

Gubernur Sumbar Dukung IKM Semarang Bangun Asrama Mahasiswa

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjVaByMsm3NUgX9EMWp4XiWAjg7RGPTKeMiMaFs9Wc96zwhEHkofNU92hr0EvV8L5QuFbJWdV505Udiil1m6JIespveHJysPERBvScHUATzX_3IFq1Div1SAJgG27XD5jVZII8e4ruoGijWRuvB_in-sJY_3kobOUgW2gSeTQEADUe60-Ul1uBM-KQV=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjVaByMsm3NUgX9EMWp4XiWAjg7RGPTKeMiMaFs9Wc96zwhEHkofNU92hr0EvV8L5QuFbJWdV505Udiil1m6JIespveHJysPERBvScHUATzX_3IFq1Div1SAJgG27XD5jVZII8e4ruoGijWRuvB_in-sJY_3kobOUgW2gSeTQEADUe60-Ul1uBM-KQV=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </b></div><div style="text-align: justify;">Ikatan Keluarga Minangkabau Semarang (IKMS) bersama mahasiswa rantau Kota Semarang menyambut hangat kedatangan Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi dalam kunjungan kerjanya di Ibu Kota Jawa Tengah itu pada Rabu sore (26/1/22). Kehadiran Gubernur ini didampingi oleh sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam ramah tamah bersama komunitas Minangkabau dan mahasiswa perantau tersebut, IKMS menyampaikan niatnya membangun asrama bagi mahasiswa perantau asal Sumatera Barat. Ketua IKMS, Amrul Baranang Siang menyampaikan jumlah mahasiswa perantau di Semarang cukup banyak, mencapai 1200 orang, sehingga layak dibuatkan asrama sebagai "rumah" bagi para mahasiswa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saat ini lebih dari 300 mahasiswa Minangkabau datang ke Semarang setiap tahun, berhubung sudah ada anggota IKM yang mewakafkan tanah, kami berniat untuk membangun asrama," ungkapnya pada Buya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi rencana IKMS itu Buya Mahyeldi mengatakan memang jumlah orang Minangkabau di rantau setidaknya dua kali lipatnya masyarakat Minangkabau di Sumbar. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga hubungan yang erat dengan para perantau yang tersebar di Nusantara, bahkan di seluruh dunia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini juga sejalan dengan tujuan kedatangan Pemprov Sumbar ke Kota Semarang. Dikatakan Buya, kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah untuk mem pererat hubungan yang baik di antara pemerintah daerah, komunitas perantau dan pemerintah daerah rantau, dalam hal ini Jawa Tengah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Potensi perantau kita di berbagai bidang sangat besar, jadi perlu kita jaga hubungan yang erat. Kita jembatani masyarakat Minangkabau di seluruh dunia dengan daerah-daerah di Indonesia," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara untuk rencana pembangunan asrama, Buya Mahyeldi memberikan arahan opsi-opsi prosedur yang dapat ditempuh oleh IKMS untuk memperoleh bantuan dari pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tentu saya sangat mendukung pendirian asrama bagi mahasiswa kita, karena memang diperlu kan untuk mendukung studi calon-calon generasi penerus dari Sumatera Barat," sambung Buya Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Buya berharap dengan adanya asrama Sumbar di Semarang nanti, Ikatan Keluarga Minangkabau dan para mahasiswa perantau semakin kuat, serta makin banyak prestasi yang ditorehkan ke depannya. (Mc Prov Sumbar,Dinas Kominfotik Sumbar/ Rk)</div>

Gubernur Sumbar Dukung IKM Semarang Bangun Asrama Mahasiswa

Realitakini.com-Padang Ikatan Keluarga Minangkabau Semarang (IKMS) bersama mahasiswa rantau Kota Semarang menyambut hangat kedatangan Guber...

Tingkatkan Potensi UPZ, Baznas Tanah Datar Gelar Sosialisasi Dan Rapat Koordinasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjT2LuX57wkyc1mAhv9xU8MPUsntFu2IL2Pt5YRM7Kfqd-no8FTM2SJJKCRgkkgOZrRExFyw6qj_EBFRuyw-AtZ54tzt5OY2jBAsdd3vB_5jcSnbw5NpTMZXrMsdHw_EiDE2gcLZM6Owx31yWD-BnaKtB39W4h5E187ENhbbGQ9MQh4mjCH2Zl0BEH4IQ=s4096" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2630" data-original-width="4096" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjT2LuX57wkyc1mAhv9xU8MPUsntFu2IL2Pt5YRM7Kfqd-no8FTM2SJJKCRgkkgOZrRExFyw6qj_EBFRuyw-AtZ54tzt5OY2jBAsdd3vB_5jcSnbw5NpTMZXrMsdHw_EiDE2gcLZM6Owx31yWD-BnaKtB39W4h5E187ENhbbGQ9MQh4mjCH2Zl0BEH4IQ=w400-h256-rw" width="400" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com Tanah Datar                              -Ketua Baznas Tanah Datar Yasmansyah S.Ag,  M.Pd  membuka acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Baznas Kabupaten Tanah Datar dengan UPZ ( Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan se- Kabupaten Tanah Datar, Rabu (26/01/2022)   di Aula Kantor Kemenag Tanah Datar Sumatra Barat.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara dimulai dengan  laporan ketua pelaksana Baznas dan juga ketua panitia pelaksana acara Syukri, SHI, MH  menyampaikan: adapun Latar Belakang dan tujuan diadakannya acara ini adalah:</div><div style="text-align: justify;">1. Mengoptimalkan pengumpulan Zakat di Kabupaten Tanah Datar</div><div>2. Dasar kegiatan : a. UU no 23 tahun 2011  b. PerBaznas no 2 tahun 2016. c. Regulasi regulasi yang mengikat tentang pengelolaan zakat di Indonesia </div><div>3. Tujuan: a. Evaluasi program kegiatan tahun 2021</div><div>b. Target pengumpulan Zakat tahun 2022. c. Sinkronisasi program Baznas bersama UPZ se Kabupaten Tanah Datar. </div><div>4. Peserta, peserta merupakan Ketua, Sekretaris dan Bendahara UPZ se- Tanah Datar. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya Ketua Baznas  Tanah Datar Yasmansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2021 yang lalu, jumlah penerimaan zakat Tanah Datar adalah 11,1 milyar. Dengan sumber zakat 93% dari ASN Tanah Datar dan 7% dari zakat perorangan( pedagang, pengusaha, TNI- Polri).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Baznas Tanah Datar berhasil meningkatkan pengumpulan zakat dari 10 milyar yang ditargetkan. Namun jika dilihat dari persentase keberhasilan masih jalan ditempat ( 93% ASN, 7% umum). Sementara potensi zakat Tanah Datar sebesar 22 Milyar," jelasnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia pun menambahkan, nelihat kondisi ini, maka Baznas Tanah Datar akan melakukan beberapa trik demi peningkatan jumlah pengumpulan Zakat, Pembuatan dan pemasangan plang nama UPZ disetiap Kecamatan,  Pemasangan spanduk himbauan gerakan Zakat di setiap UPZ, Pemberian reward bagi UPZ yang mampu meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, Pembentukan UPZ Nagari, Sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat yang berpotensi sebagai Muzaki. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara ini turut dihadiri oleh Pimpinan Baznas Tanah Datar Wakil ketua 1 Syafrijal, Wakil ketua II Warnelis Wadman Katik Mustafa, Sekretaris , para Amil Zakat dan pengurus Baznas seta UPZ dari 14 kecamatan se Tanah Datar. (M)</div>

Tingkatkan Potensi UPZ, Baznas Tanah Datar Gelar Sosialisasi Dan Rapat Koordinasi

Realitakini.com Tanah Datar -Ketua Baznas Tanah Datar Yasmansyah S.Ag, M.Pd membuka acara Sosialisasi dan Rap...

Gubernur Rohidin Usul Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgWgTL7wgQwuI7bi3MqUjC7bltCmUN_Q2GtrrrmSTG8D4FQChfGbk2XAhA7ex04mUos-FcqnoLa01x0gKoG5vFWoV1ksirwE1Qz7eerdCSwaijF4-TqSgeJ8laHQmq2fGvY-OIcHfrtsyF6osHA9nlfN_wHLEkgdFYbC9NjYc-vpMqzEaw1HxYi-pW3=s1080" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1080" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgWgTL7wgQwuI7bi3MqUjC7bltCmUN_Q2GtrrrmSTG8D4FQChfGbk2XAhA7ex04mUos-FcqnoLa01x0gKoG5vFWoV1ksirwE1Qz7eerdCSwaijF4-TqSgeJ8laHQmq2fGvY-OIcHfrtsyF6osHA9nlfN_wHLEkgdFYbC9NjYc-vpMqzEaw1HxYi-pW3=w400-h400-rw" width="400" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu</span></div><div style="text-align: justify;">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di tiap instansi pemerintah pada 2023 mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Bengkulu tegas menolak rencana tersebut. Pasalnya, menurut Rohidin, tenaga honorer sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian terkait adanya kemungkinan pengangkatan honorer menjadi PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengusulkan agar tenaga honorer langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun kata Rohidin, perlu skala prioritas dalam pengangkatan agar benar-benar sesuai kebutuhan daerah. Misalnya, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh baik pertanian, perikanan ataupun peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Yang diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah demi rasa keadilan," kata Rohidin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, tambah Rohidin, kebutuhan SDM di instansi pemerintah tidak dipungkiri, tenaga honorer memberikan warna tersendiri terhadap kinerja pemerintah di daerah selama ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Peran honorer di daerah itu sesuai kebutuhan. Tidak asal saja. Artinya, honorer itu SDM yang betul-betul dibutuhkan. Bukan hanya tenaganya saja, namun juga pikiran-pikiran terbaiknya untuk membangun daerah," jelas Gubernur Bengkulu ke 10 ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut syarat-syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sebagaimana tertuang dalam PP No. 48 tahun 2005. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus</div><div style="text-align: justify;">- Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 secara terus-menerus</div><div style="text-align: justify;">- Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus</div><div style="text-align: justify;">- Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. ( Rk/Mc)</div>

Gubernur Rohidin Usul Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS

Realitakini.com - Bengkulu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada lagi tenaga hono...

Bupati : Potensi Kebakaran Harus Disikapi Dengan Langkah Kesiapsiagaan Secara Dini

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghNr28hib7vEZuO9FGX9EjTiGAjHDWLhwdWYAp_zWaj7gNtGFCKudio5ox7ONL-A1TS-bqMWUHOdaUA1Hkvq5vYiFbs3tcGDMCTpMQv55u1WuJLQ--lNroSMk_si_Iqq8Rw7yaK8FTiQfRCPKPFbe1RZ8bkTgyBaOMFnolmEIS9Jca-PTDuHCXPpOo=s500" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghNr28hib7vEZuO9FGX9EjTiGAjHDWLhwdWYAp_zWaj7gNtGFCKudio5ox7ONL-A1TS-bqMWUHOdaUA1Hkvq5vYiFbs3tcGDMCTpMQv55u1WuJLQ--lNroSMk_si_Iqq8Rw7yaK8FTiQfRCPKPFbe1RZ8bkTgyBaOMFnolmEIS9Jca-PTDuHCXPpOo=w640-h384-rw" width="640" /></a></div></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both;">Realitakini.com-Pesisir Selatan</div><div class="separator" style="clear: both;">Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar mengatakan, tingginya ancaman dan potensi  bencana kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi, maka masyarakat diminta menyikapinya dengan langkah kesiapsiagaan secara dini.</div><div class="separator" style="clear: both;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both;">"Langkah itu bertujuan agar bencana kebakaran bisa diantisipasi, sekaligus mengurangi dampak kerugian baik materi maupun jiwa yang ditimbulkan," kata Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Selasa (25/1) di Painan.</div><div class="separator" style="clear: both;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both;">Menurut bupati, potensi kebakaran tetap ada, dan bisa terjadi kapan dan dimana saja. "Oleh karena itu, bencana kebakaran harus diantisipasi dan ditangani secara maksimal oleh masyarakat bersama petugas, sehingga selain ketersediaan sarana, pelatihan terhadap kesiagaan itu juga perlu terus ditingkatkan," katanya.Dijelaskan lebih lanjut, ancaman kebakaran bukan saja bisa melanda rumah penduduk, kawasan hutan dan bangunan gedung pemerintah, tapi juga sangat berpotensi bisa terjadi pada lingkungan pasar.  </div><div class="separator" style="clear: both;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both;">"Karena itu, maka pasar-pasar yang padat penghuni perlu disediakan sarana pemadaman kebakaran yang memadai. Disamping itu juga dilakukan pelatihan kesiapsiagaan. Sebab, dengan ketersediana sarana itu, maka penanganan cepat bila bencana kebakaran terjadi bisa dilakukan oleh masyarakat dan pedagang pasar," ungkapnya.</div><div class="separator" style="clear: both;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both;">Disebutkan bupati, hingga saat ini perlu penambahan penambahan armada pemadam kebakaran, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Pesisir Selatan. "Penambahan armada kebakaran sangat penting untuk melayani masyarakat di 15 kecamatan dengan jelajah jalan mencapai 240 kilometer dari Siguntur batas Kota Padang Hingga Silaut batas Provinsi Bengkulu serta batas Kerinci, Provinsi Jambi," ungkapnya.</div><div class="separator" style="clear: both;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both;">Dikatakan, ketersedian sarana pemadaman kebakaran yang memadai akan mampu memaksimalkan pe nanganan bencana kebakaran. "Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Kita berharap penanganan bencana kebakaran dapat dilakukan secara maksimal, dan tentunya melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya," sebut Bupati Rusma Yul Anwar. (kmf/ Rk)</div></div><br /></div>

Bupati : Potensi Kebakaran Harus Disikapi Dengan Langkah Kesiapsiagaan Secara Dini

Realitakini.com-Pesisir Selatan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar mengatakan, tingginya ancaman dan potensi bencana kebakaran yang se...

Hari Kedua Pemkab Benteng Laksanakan Musrenbang di Tiga Kecamatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZE0D1pJKgsDlQl7juBO7RSDpy-TasT-zyp-0UiwcQaKRFuuF3aJwEuDftoZMHrawwTiFFi8e52YUjgCJusP-11SWDC6UMLdopZa8lpozLJ7YZYyfMax1Qgq6gsomchhpKw_cnDf5lHukTePPbUiw3CRFkpgkOepIvSiOBxToy0ufTuKwdUxsBPVok=s660" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="419" data-original-width="660" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiZE0D1pJKgsDlQl7juBO7RSDpy-TasT-zyp-0UiwcQaKRFuuF3aJwEuDftoZMHrawwTiFFi8e52YUjgCJusP-11SWDC6UMLdopZa8lpozLJ7YZYyfMax1Qgq6gsomchhpKw_cnDf5lHukTePPbUiw3CRFkpgkOepIvSiOBxToy0ufTuKwdUxsBPVok=w400-h254-rw" width="400" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu Tengah</span></div><div style="text-align: justify;">Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Tengah laksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tiga kecamatan yakni Kecamatan Talang Empat, Kecamatan Pondok Kelapa dan kecamatan Pagar Jati Rabu (25/01).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk kecamatan Talang Empat dibuka langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Zamzami Syafe’i, S.IP.,M.Si sementara untuk kecamatan Pondok Kelapa dan Pagar Jati dibuka oleh Camatnya masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir Waka II DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Evi Susanti, S.IP berserta anggota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti diketahui Musrenbang tingkat Kecamatan ini mengusung tema “Pemantapan Pemulihan Perekonomian Daerah dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,”</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Camat Talang Empat Hj. Siti Fatimah, S.H mengatakan melalui Musrenbang tahun 2022 untuk dapat menyerap aspirasi dari kepala desa terkait pembangunan di tahun 2023 namun pemerintah desa masih mengacu pada perencanaan usulan-usulan di tahun-tahun sebelumnya karena masih banyak usulan-usulan tersebut yang belum terealisasi dikarenakan pandemi Covid 19.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami di kecamatan Talang Empat juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk dibangun Gapura karena Kecamatan Talang Empat adalah pintu masuk daripada kabupaten Bengkulu Tengah dan pembangunan lahan parkir. Semoga usulan kami ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah,”jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Bengkulu Tengah yang di Wakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Zamzami Syafe’i, S.IP.,M.Si menyampaikan kegiatan Musrenbang ditingkat Kecamatan ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi maupun usulan-usulan dari kepala desa terkait Perencanaan pembangunan yang ada di desa. Sehingga pemerintah daerah dapat menampung dan dapat merealisasikan sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan telah kita tampung semua usulan-usulan dari kepala desa maupun masyarakat maka akan kita pertimbangkan usulan yang mana saja yang menjadi skala prioritas untuk pembangunan di tahun 2023 nantinya sesuaikan dengan anggaran APBD yang ada,”tutupnya (Rk/Mc)</div>

Hari Kedua Pemkab Benteng Laksanakan Musrenbang di Tiga Kecamatan

Realitakini.com - Bengkulu Tengah Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Tengah laksanakan Musyawarah Perencanaan Pemban...

Helmi Hasan Keberatan Perwal BPHTB Dicabut, Ini Penjelasan Lengkapnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhur1FckMJTJvlHYzKTaoTFMVRBzAZvWrGm_wMADkHPVYfb7PIbZhF-rbPkTChsY6zsl0cj6UhRU_X9v54URKISr-_J-necYL_1G8GrMw8czveyRHKRol53fDbyX6AVglU3G8G3nlFEuZAxlSBew2ABPvJvNPFHrezZDQwhzSVNQR97Etvb2ookdHxH=s307" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="154" data-original-width="307" height="201" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhur1FckMJTJvlHYzKTaoTFMVRBzAZvWrGm_wMADkHPVYfb7PIbZhF-rbPkTChsY6zsl0cj6UhRU_X9v54URKISr-_J-necYL_1G8GrMw8czveyRHKRol53fDbyX6AVglU3G8G3nlFEuZAxlSBew2ABPvJvNPFHrezZDQwhzSVNQR97Etvb2ookdHxH=w400-h201-rw" width="400" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu</span></div><div style="text-align: justify;">Walikota Bengkulu Helmi Hasan buka suara terkait terbitnya keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.516.B2 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang pembatalan peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai Dasar Tanah dan Bangunan sebagai dasar pengenaan bea perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), yang mana telah diterima oleh pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 13 Januari 2022. Yu</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keberatan Helmi ini berdasarkan ketentuan pasal 178 angka 3 undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah secara keseluruhan ketentuan Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai dasar hukum kewenangan Gubernur selaku wakil pemerintah Pusat untuk membatalkan peraturan Bupati/Walikota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disini, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sudah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan Bupati atau Walikota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Karena memang menurut Undang-undang cipta kerja, kewenangan gubernur untuk mencabut itu tak ada lagi. Itu yang harus kita pahami setelah kita konsultasi ke menteri dalam negeri,” jelas Helmi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, nominal dalam perwal BPHTB tetap sama, tetapi ada berbagai pertimbangan apabila ada yang merasa keberatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kemarin ada yang whatsapp (wa) saya, ngurus BPHTB kena 8 juta. Saya bilang kan terus masalahnya dimana. Dia bilang saya tidak sanggup karena ini rumah orangtua saya  sudah meninggal, ibu saya janda, adik-adik saya tidak kerja. Kalau begitu buat surat keberatan, dan kemudian sampaikan keberatan dan 8 juta itu gratis,” sampai Helmi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Helmi juga membeberkan ada 3 metode yang dipakai dalam pembayaran BPHTB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jadi, BPHTB itu adalah ada 3, yang pertama normal, kedua bisa dikurangi, ketiga bisa dihilangkan, jadi kemudian tidak dipukul rata. Nilainya tetap sama seperti kemarin berlaku, tetapi kalau ada yang keberatan dengan angka yang ditetapkan, apa alasannya misalnya tidak mampu maka buat surat tidak mampu dengan alasan tersebut. Jadinya nanti gratis,” tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Helmi kembali menegaskan, apabila ada alasan yang jelas terkait keberatan membayar BPHTB akan ada pertimbangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jika pensiunan tidak punya uang bisa gratis, jika ada yang mau minta jangan kebesaran karena untuk pendidikan, minta dikurangi juga boleh. Kira-kira begitu, jadi tidak ada persoalan,” pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan ini, Walikota Helmi juga mengeluarkan surat edaran NOMOR: 975/ 02 /P2/BAPENDA tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Bengkulu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Bengkulu, dan Pasal 2 ayat (2) huruf g, serta Pasal 12 ayat (3) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Standar Operasional Prosedur Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Nomor 27/05 tentang Permohonan Verifikasi Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kota Bengkulu memberikan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Masyarakat tidak mampu, dengan syarat :</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a. Surat Permohonan Pengurangan Pem bayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);</div><div style="text-align: justify;">b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kel urahan; dan</div><div style="text-align: justify;">c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan permohonan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2.Legiun Veteran Republik Indonesia,dengan syarat:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a.SuratPermohonanPengurangan Pembayar an Bea Perolehan Hak Atas</div><div style="text-align: justify;">b. Tanah dan Bangunan (BPHTB); SK Legiun Veteran Republik Indonesia; dan</div><div style="text-align: justify;">c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan permohonan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Pensiunan ASN/Purnawirawan TNI/POLRI, Pensiunan Pegawai BUMN/</div><div style="text-align: justify;">BUMD/BUMS, dengan syarat:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Surat Permohonan Pengurangan Pemnbayaran Bea Perolehan Hak Atas</div><div style="text-align: justify;">a. Tanah dan Bangunan (BPHTB);:</div><div style="text-align: justify;">b.SK Pensiun/SK Purnawirawan/SK Pem berhentian dari Perusahaan dan</div><div style="text-align: justify;">c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan permohonan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Pegawai ASN/TNI/POLRI/BUMN/ BUMD/BUMS, dengan syarat:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a.Surat Permohonan Pengurangan Pem bayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):</div><div style="text-align: justify;">b. Fotokopi Sk Pengangkatan sebagai pegawai yang dilegalisir;</div><div style="text-align: justify;">c. Fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;</div><div style="text-align: justify;">d. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir (apabila yang bersangkutan memangku jabatan);</div><div style="text-align: justify;">e. Fotokopi Daftar Gaji dan Slip Gaji yang dilegalisir; dan</div><div style="text-align: justify;">f.Dokumen lainnya yang berkaitan dengan permohonan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Badan Usaha/ Yayasan/ Lembaga Lainnya, dengan syarat:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">a. Surat Permohonan Pengurangan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);</div><div style="text-align: justify;">b. Akta Pendirian Badan Usaha/ Yayasan/ Lembaga Lainnya;</div><div style="text-align: justify;">c. Neraca laba/rugi Badan Usaha 1 (satu) tahun terakhir;</div><div style="text-align: justify;">d.Rekening koran bank untuk Badan Usaha;</div><div style="text-align: justify;">e. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM yang menyatakan Badan Usaha dalam kondisi pailit; dan</div><div style="text-align: justify;">f. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan permohonan pengurangan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (Rk/Mc)</div>

Helmi Hasan Keberatan Perwal BPHTB Dicabut, Ini Penjelasan Lengkapnya

Realitakini.com - Bengkulu Walikota Bengkulu Helmi Hasan buka suara terkait terbitnya keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.516.B2 Tahun 2021 ...

Diminati Peserta Mancanegara, Gubernur Mahyeldi Puji Kreatifitas Panitia Lomba Biologi XIX Unand

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjaWeSavVdAlWSugQcZ8Nr_-kTUcWr3ArIfYsCQYPnvnOQ0S1mB0TwWe2dq4y3RN_rYOG0WncPjQdRNOYsgEPNNO_fi5S5Vu8W7txMPcbGcVX1H_5VpCgTXUssVnnWRe8XOO6RTuIh_kxNJ4dSC3BwPO01gpVg5z_Pzhioyxyk4_F15Rxp_nnfwsOvz=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjaWeSavVdAlWSugQcZ8Nr_-kTUcWr3ArIfYsCQYPnvnOQ0S1mB0TwWe2dq4y3RN_rYOG0WncPjQdRNOYsgEPNNO_fi5S5Vu8W7txMPcbGcVX1H_5VpCgTXUssVnnWRe8XOO6RTuIh_kxNJ4dSC3BwPO01gpVg5z_Pzhioyxyk4_F15Rxp_nnfwsOvz=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </b></span><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat apresiasi kreatifitas mahasiswa/i jurusan biologi FMIPA Universitas Andalas (Unand), Padang, saat beraudiensi dengan gubernur, di Istana Kompleks Gubernuran, Selasa (25/1/2022), terkait rencana gelar Lomba Biologi (Lobi) ke XIX Tahun 2020, di Auditorium Unand, pada 21 hingga 26 Februari mendatang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lobi XIX tahun 2022 ini, terdiri dari tujuh jenis perlombaan, yakni Olimpiade Biologi (OBI), Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI),  Kontes Fotografi, Poster, Open Lab, Aksi Penanaman Bakau (APB), dan Seminar Nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut gubernur, Lobi ini merupakan bentuk kreatifitas positif mahasiswa yang masih bisa terus berkegiatan berskala nasional bahkan diikuti peserta dari luar negeri dengan tetap memperhatikan aturan protokol kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini suatu kegiatan yang luar biasa, bisa menggelar kegiatan berskala nasional, bahkan diikuti peserta dari mancanegara, dari India. Makanya siswa siswi silahkan mengikuti kegiatan ini untuk mengasah dan menguji kemampuannya dibidang biologi dengan peserta dari seluruh Indonesia," kata Buya Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dira, salah seorang panitia menyebut Lobi XIX 2022 bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dari biologi dan meningkatkan relasi. Enam dari tujuh lomba dilaksanakan secara daring, dan satu kegiatan berupa aksi penanaman bakau akan dilaksanakan secara langsung di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Peserta kita dari seluruh Indonesia dan untuk seminar ada peserta dari mancanegara juga, diantaranya dari India.</div><div style="text-align: justify;">Mohon dukungan dari bapak, supaya bisa menghadiri kegiatan kami, khususnya aksi penanaman bakau di Mandeh," pinta Dira.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga tak lupa memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar serius dan fokus belajar sehingga cepat tamat dan bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi dan bisa ikut berkontribusi dalam Indonesia emas pada 2045 mendatang, sebagai pemimpin-pemimpin diberbagai bidang.(doa/MMC,<span style="text-align: left;">Dinas Kominfotik Sumbar/Rk</span></div>

Diminati Peserta Mancanegara, Gubernur Mahyeldi Puji Kreatifitas Panitia Lomba Biologi XIX Unand

Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat apresiasi kreatifitas mahasiswa/i jurusan biologi FMIPA Universitas Andalas (Unand), Padang,...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama