Realita Kini

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Blitar Menggelar Rapat Kerja Cabang Yang Diikuti 250 Anggota Se Kabupaten Blitar,

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjzZy4Ygnvtn6LvkMgYRj84Cujnefm9gFYWIFaXuuIsFYtN_pjDJ5xOQh9k0C_WlGfu-qnQ6n9LWj7ZzB9XFxLSfrWXvOmHzAq7D3wkg-YJWOlopO3HI3kssvVzr3PU6Ue5DqIAiyEfq4Odl2Cc2aCfL6RB2WQbF4Abjq7Zgpz1l1Hg1dsBC8x8vMse=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjzZy4Ygnvtn6LvkMgYRj84Cujnefm9gFYWIFaXuuIsFYtN_pjDJ5xOQh9k0C_WlGfu-qnQ6n9LWj7ZzB9XFxLSfrWXvOmHzAq7D3wkg-YJWOlopO3HI3kssvVzr3PU6Ue5DqIAiyEfq4Odl2Cc2aCfL6RB2WQbF4Abjq7Zgpz1l1Hg1dsBC8x8vMse=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar.</span></b></div><div style="text-align: justify;">Sesuai Tupoksinya, ABPEDNAS sebagai media sekaligus wadah aspirasi bagi lembaga di desa untuk menuju tata kelola Pemerintahan yang baik, Good Govermance.ABPEDNAS merupakan Lembaga kepanjangan tangan dari Badan Permusyawaratan Desa, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus wadah aspirasi dari seluruh BPD di Kabupaten Blitar untuk menuju sistem pemerintahan di masing-masing Desa lebih maju dan berkembang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Demikian disampaikan oleh Sekretaris ABPEDNAS, Sugiono kepada media pada Senin (21/02/22) di Kanigoro.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami ingin menyamakan persepsi dalam menyerap aspirasi, inspirasi, pengawasan dengan 8 elemen dasar, dan tiga hal penting dalam progresnya bidang itu seperti litbang, bidang hukum dan lainya. Untuk melaksanakan instrumen yang sudah ada ini agar memiliki tujuan yang tegak lurus guna kemajuan Lembaga Desa,” ungkap Sugiono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di ABPEDNAS ia katakan, pihaknya belajar bareng dan sesuai Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan keuangan Desa.“Kita ingin semua bisa diimplementasikan antara ABPEDNAS bersama BPD untuk bisa dipelajari sinau bareng, tentunya juga dukungan SDM berkualitas,” Jelas Sugiono yang juga Ketua BPD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ke depan ia ingin ABPEDNAS mampu menjadi penggerak regulasi dan partner BPD dalam menerjemah kan semua aturan pengendalian management pemerintahan, mulai dari tingkat Desa sampai ke Pemerintah Pusat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">ABPEDNAS yang baru terbentuk satu tahun ini, dalam mengemban misinya mengacu dengan AD – ART yang terdiri atas 8 bidang. Diharapkan bisa menyelesaikan persoalan, sekaligus memberikan solusi kepada BPD di setiap Desa, dan saling bersinergi untuk pengembangan potensi desa serta meningkatkan kualitas SDM,” ujarnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Fungsi tugas dan kewajiban pokok dari BPD itu apa, sehingga tidak terjadi seperti tahun sebelumnya, BPD banyak yang fakum bahkan sering kali terkesan terabaikan,” pungkasnya.( edy)</div>

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Blitar Menggelar Rapat Kerja Cabang Yang Diikuti 250 Anggota Se Kabupaten Blitar,

Realitakini.com-Blitar. Sesuai Tupoksinya, ABPEDNAS sebagai media sekaligus wadah aspirasi bagi lembaga di desa untuk menuju tata kelola Pem...

Peringati HPSN 2022, Wabup Pasaman Buka Pameran dan Bazar Bank Sampah

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSaR3ZneTmBdArspIVAxMELhNvB-NHutTepfTm4XyV5lYY8gZGNJUUsXYXyMqt0wBwBl02eUI1nRNP2bjWQhnaXUKxhXnCWx1eTX3Rrz8Db5tnOXiREnxPHfGa40ufB7k3YAkzHCjGU8Va/s1600/1645448800335798-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSaR3ZneTmBdArspIVAxMELhNvB-NHutTepfTm4XyV5lYY8gZGNJUUsXYXyMqt0wBwBl02eUI1nRNP2bjWQhnaXUKxhXnCWx1eTX3Rrz8Db5tnOXiREnxPHfGa40ufB7k3YAkzHCjGU8Va/w640-h366-rw/1645448800335798-0.png" width="640" />
  </a>
</div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com -- Pasaman </span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022, Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS membuka pameran dan bazar bank sampah se Kecamatan Lubuk Sikaping di halaman GOR Tuangku Rao, Senin (21/2/2022)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan dengan tema "Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim" diikuti bank sampah nagari - nagari se Kecamatan Lubuk Sikaping.Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS dalam sambutannya mengata kan acara ini sangat Bersinergi  dengan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjadikan Pasaman sebagai tempat tujuan destinasi wisata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengingat pentingnya pengelolaan sampah dan dalam menanggulangi upaya mengatasi dan mencegah dampak perubahan iklim secara luas, serta upaya menjaga kesejahteraan sosial dan membangun ekonomi masyarakat maka diharapkan peran aktif kelembagaan pengelola sampah (Bank Sampah) di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menetapkan kebijakan dalam mengurangi sampah ke TPA dan mempromosikan Bank Sampah dengan pendekatan " Reduce, Reuse, Recycle / mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kebijakan pengelolaan sampah tersebut didasari Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Jakstrada),"tutupnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir, Forkompinda, kepala OPD, ketua GOW Kabupaten Pasaman, Ketua Darmawanita Kabupaten Pasaman, Kepala Bank Nagari,Camat Lubuk Sikaping, Forkopimca, walinagari, ketua Bamus, tokoh masyarakat. (Nurman)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Peringati HPSN 2022, Wabup Pasaman Buka Pameran dan Bazar Bank Sampah

Realitakini.com -- Pasaman Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022, Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS membuka pameran ...

L-KONTAK Siap Melaporkan Dugaan Manipulasi Dana Honor Tim Pengelola Teknis Dan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Dinas Perkimtan Sulsel Ke APH.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="text-align: left;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj_sqXsuwoKqIgodpYOa16igAD3562v0BxGNbsXFdVZV1CxVaBKCdWmuDMWnSi7VEHyYweATruvs-iD5MemIwE8OfmzOZXb4-dGji5aBMr0AmvbBCo5TUIAZQ4xxKIaWYUTLFqIUmxn-8ff0B9sT0YCNdefc4FwTdF03v1S3VuXaHbrceVxQtTchYcC=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj_sqXsuwoKqIgodpYOa16igAD3562v0BxGNbsXFdVZV1CxVaBKCdWmuDMWnSi7VEHyYweATruvs-iD5MemIwE8OfmzOZXb4-dGji5aBMr0AmvbBCo5TUIAZQ4xxKIaWYUTLFqIUmxn-8ff0B9sT0YCNdefc4FwTdF03v1S3VuXaHbrceVxQtTchYcC=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>RealitaKini.Com-SulSel,</span></b></span></div><div style="text-align: justify;">Penyalahgunaan Kewenangan, jabatan, dan kedudukan diduga dilakukan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan teehadap Tugas dan Fungsi Pengelolaa Teknis sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Pasal 68 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 69, dan Pasal 70 jelas dikatakan bahwa Tugas dan fungsi pengawasan teknis dilakukan oleh OPD yang ditunjuk oleh Gubernur dan diperjelas dengan terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tony Iswandi, Ketua Umum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK) mengatakan, kewenang an fungsi pengawas teknik oleh Gubernur Sulawesi Selatan ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bidang Cipta Karya bukan pada Dinas Perkimtan Bidang Verfikasi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya melihat ada unsur kesebgajaan yang dilakukan oleh Dinas Perkimtan dengan mengambil alih tugas dan fungsi Dinas PU Bidang Cipta Karya. Tentang Tim Pengelola Teknis bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Peekimtan, dan jangan main-main dengan aturan yang sudah baku. Bisa ilegal produk hukum yamg dihasilkan mereka," tegasnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bukan itu saja, aktifis anti korupsi ini juga siap melaporkan dugaan menempatkan keterangan palsu pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau dugaan dokumen Palsu milik Tenaga Pengelola Teknis pada Dinas Perumahan, Pemukiman, Dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan ke Aparat Penegak Hukum (APH).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">L-KONTAK melaporkan dugaan Perbuatan melawan hukum terkait dugaan Pemalsuan LPJ yang mengakibatkan para Tenaga Pengelola Teknis pada Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kerugian yang cukup besar jumlahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Iswandi membeberkan beberapa temuan lembaganya jika dana honor Pengelola Teknis itu sudah tidak sesuai lagi dengan nilai yang seharusnya diterima. Kerugian yang dialami Tenaga Pegelola Teknis itu dapat mengakibatkan kerugian negara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami menduga ada oknum yang dengan sengaja melakukan hal ini. Dan itu tidak bisa dibiarkan," tegasnya.Bahkan Iswandi menduga oknum tersebut sangat licik yang dengan beraninya memalsukan tandatangan Tenaga Pengelola Teknis demi mendapatkan keuntungan pribadinya.    </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Oknum itu terlalu berani mengambil sesuatu yang bukan haknya. Terlalu berani dia mengambil resiko,” ungkapnya.Honor Tim Penegelola Teknis yang sumber anggarannya dari APBN tahun 2020 dan 2021 itu menurut Iswandi, diduga dimasukan kedalam rekening pribadi salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami menduga proses pencairan dana Honor Pengelola Teknis dicairkan melalui rekening salah satu PNS. Kalau memang itu melalui bendahara Dinas Perkimtan Sulsel, kami menantang sekarang pejabatnya untuk membuktikan dipublik," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dugaan Pemalsuan LPJ dimana beberapa orang Tim Pengelola Teknis yang tidak menerima haknya sesuai peraturan yang berlaku oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, menurut Iswandi,  yang akhirnya nanti dapat berbuntut pada perbuatan melawan hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jika kemudian terbukti bahwa terjadi pemalsuan, dan pemotongan honor yang tidak sesuai regulasi, maka kami meyakini asalnya dugaan kasus tersebut melibatkan sebuah jaringan yang telah tersruktur dan berskenario matang yang telah dipersiapkan para pelakunya. Negara sudah ditipu, Tim Pengelola Teknis pun demikian. Kami menduga, terjadi pencucian uang oleh oknum yang licik Ini,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Iswandi juga berharap agar Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera menindaklanjuti temuan lembaganya dengan memanggil yang terlibat dalam pengelolaan dana honor Pengelola Teknis dan melakukan evaluasi kinerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pak Gubernur jangan tinggal diam. Kasihan hak orang diambil. Seret ke Aparat Penegak Hukum mereka yang terlibat memakan dana honor Pengelola Teknis yang bukan haknya. Bapak Gubernur harus berani," tutupnya.(AD-RK)</div>

L-KONTAK Siap Melaporkan Dugaan Manipulasi Dana Honor Tim Pengelola Teknis Dan Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Dinas Perkimtan Sulsel Ke APH.

RealitaKini.Com-SulSel, Penyalahgunaan Kewenangan, jabatan, dan kedudukan diduga dilakukan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (...

Kangkangi Konsep Presisi Kapolri, Ipda Refly Setiawan Harahap Dan 3 Rekan Lakukan Penangkapan Paksa Warga Sumbar

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhv1VN1mJ23t4DJXDS9Jm9bC5MLprUsGWUo1L1hTnO63OGP4Zhb6-1EQUzO705-4BqQUJrrId5StZaPWRPXsHZfP6mT1U5N8opi8q6tSkTcZ-SwdolrUtfnn0j12NPhFBLUU062Q1Mz18HIlfKtSzexJZXg21xmiFzSjs2A4fZFdxEGFJzC5ALrZiDV=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhv1VN1mJ23t4DJXDS9Jm9bC5MLprUsGWUo1L1hTnO63OGP4Zhb6-1EQUzO705-4BqQUJrrId5StZaPWRPXsHZfP6mT1U5N8opi8q6tSkTcZ-SwdolrUtfnn0j12NPhFBLUU062Q1Mz18HIlfKtSzexJZXg21xmiFzSjs2A4fZFdxEGFJzC5ALrZiDV=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Riau</span></b><div><div style="text-align: justify;">Konsep menjadikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas , dan transparansi berkeadilan (Presisi) dikala Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencalon kan diri sebagai Kepala Polri, tidak berlaku bagi oknum anggota kepolisian yang bertugas di Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu Provinsi Riau. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasalnya, walaupun Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menjadi Kapolri, dari delapan (8) komitmen Listyo Sigit Prabowo untuk memperbaiki citra Polri, yang poin enamnya (Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan) tetap saja dikangkangi oleh beberapa oknum anggota Polres Rokan Hulu Provinsi Riau.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ipda Refly Setiawan Harahap, dan 3 rekannya melakukan penangkapan paksa terhadap warga Sumatera Barat (Sumbar),Andre usai memberikan keterangan sekaitan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Rokan Hulu di Batam Phonsel Ujung Batu, Senin 18 Oktober 2021 lalu, yang diminta hadir oleh hakim ke persidangan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, melalui tersangka Syamsir Alam, Senin (21/2/2022).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ipda Refly Setiawan Harahap merupakan personel jajaran Polres Rohul sebagai penyidik di Satreskrim, dan 3 rekannya ini langsung menangkap menangkap paksa disaat Andre keluar dari ruang persidangan, dengan mengatakan Andre sudah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Rokan Hulu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seketika itu juga, Syamturnado (orang yang bertanggungjawab atas kehadiran Andre di persidangan), meminta Refly Setiawan Harahap dan ketiga rekannya untuk memberikan surat penangkapan dan surat keterangan DPO tersebut, namun Ipda Refly Setiawan Harahap dan ketiga rekannya tak memberikan surat yang dimintanya itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bagaimana bisa Andre jadi DPO, dipanggil untuk diminta keterangan saja belum pernah. Kita orang taat dan patuh kepada hukum, jika mau minta keterangan silahkan layangkan surat pemanggilan, kami akan datang," ujar Syamturnado. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Syamturnado sangat menyayangkan penangkapan paksa tersebut terjadi lagi, pada hal, diungkapkannya, dirinya sudah membuat laporan ke Propam Polda Riau, dan ke Propam Presisi Polri atas ketidakprofesionalan oknum anggota Polres Rokan Hulu dalam menjalankan proses hukum. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pasca penangkapan paksa itu, yang menurutnya masih tidak profesional dalam menjalankan tugas kepolisian, Syamturnado langsung meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Rokan Hulu itu dan menuju Polda Riau untuk kembali membuat laporan untuk yang kedua kalinya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikutip dari Media tirto.id, yang diterbitkan pada 25 Januari 2021 lalu, dimana Calon Kapolri Listyo Sigit memiliki konsep Presisi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu, 20 Januari 2021 kemarin, Komjen Listyo Sigit memaparkan 16 program prioritas dan 8 komitmen jika terpilih menjadi Kapolri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, ia juga memaparkan konsep “Presisi" kepolisian masa depan. Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Menurut Listyo, pendekatan ini bisa membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><p style="text-align: justify;">Konsep ini juga tertuang dalam makalahnya berjudul "Transpormasi Polri yang Presisi".“Konsep transformasi Polri yang ‘Presisi’ hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat," ujar Sigit.</p><p style="text-align: left;"></p><div style="text-align: justify;">8 Komitmen Listyo Sigit Perbaiki citra Polri:Listyo Tak Ingin Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas</div><div style="text-align: justify;">1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI).</div><div style="text-align: justify;">2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.</div><div style="text-align: justify;">3. Menjaga soliditas internal.</div><div style="text-align: justify;">4. Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI Polri, serta bekerjasama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.</div><div style="text-align: justify;">5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreatifitas yang mendorong kemajuan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;">6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.</div><div style="text-align: justify;">7. Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif dan problem solving.</div><div style="text-align: justify;">8. Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinnekaan.</div><p></p><div style="text-align: justify;">Banyak yang merasa di era Joko Widodo polisi menjadi alat penguasa, bahkan disebut-sebut di masa ini dwifungsi muncul kembali. Jika di masa Orde Baru aktornya adalah tentara, maka di masa sekarang tak lain polisi.Karena condong menjadi alat penguasa pula seorang advokat publik pernah mengatakan Polri era saat ini begitu lekat dengan kekerasan, penahanan sewenang-wenang, dan kriminalisasi. </div><div style="text-align: justify;">Contoh paling mencolok dari ini terjadi sepanjang aksi-aksi menentang UU Cipta Kerja, sebuah proyek hukum ambisius dari pemerintah yang dimuluskan pengesahannya oleh legislatif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Maka daripada itu, Sigit berjanji bakal memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan instrumen hukum progresif melalui penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif. Bahkan, Sigit berencana membuat Polsek tak lagi menyidik perkara, namun lebih dimaksimalkan dalam fungsi pencegahan, pemecahan masalah dengan musyawarah, dan menjadikan proses hukum sebagai upaya terakhir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat menjadi Kapolri nanti, Sigit tak mau ‘hukum tajam ke bawah tumpul ke atas’ kembali terulang lagi. Apalagi seperti kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Bagi Sigit, hal itu tidak boleh terjadi lagi. Penegakan hukum yang ia maksud juga termasuk ke internal. (Syafri)</div></div>

Kangkangi Konsep Presisi Kapolri, Ipda Refly Setiawan Harahap Dan 3 Rekan Lakukan Penangkapan Paksa Warga Sumbar

Realitakini.com-Riau Konsep menjadikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas , dan transpa...

Bupati Pessel Bagikan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kepada Guru Kontrak Dan THL

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh-1ilM4cWzQaZGvne2RTIna2XEwm-FormT08eDnLOA3xaVS6Gpz02aa8li9_pPGz6iqxO-HzKW0xBtvqrzcKUvnGjskjQJCoZarcm-TmeF-XVz0baP5r68eoFuIgVr2aGLCpPzj-KtAivvMvSyT5NBV6_ziYk1o2EJuhNT1nRggTXqGsSgNLEMCwF6=s500" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh-1ilM4cWzQaZGvne2RTIna2XEwm-FormT08eDnLOA3xaVS6Gpz02aa8li9_pPGz6iqxO-HzKW0xBtvqrzcKUvnGjskjQJCoZarcm-TmeF-XVz0baP5r68eoFuIgVr2aGLCpPzj-KtAivvMvSyT5NBV6_ziYk1o2EJuhNT1nRggTXqGsSgNLEMCwF6=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com<span style="font-family: "Times New Roman", "serif";">-Pesisirselatan</span></span></b><div><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Bupati Pesisir Selatan Rusma yul Anwar bagikan secara simbolis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Guru Kontak dan Tenaga Harial Lepas, serta Surat Keputusan Perpanjangan Peng angkatan Guru Kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL) Tahun 2022 bertempat di Halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Senin (21/2/2022).</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Pembagian Jaminan Kesehatan Nasional dan SK tersebut diserahkan kepada 986 orang Guru Kontrak dan THL Jenjang TK, SD dan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan Jaminan sosial merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pesisir Selatan dan BPJS ketenagakerjaan cabang Pesisir Selatan.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Dalam kesempatan itu, Rusma yul Anwar menyampaikan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional merupakan Program dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk memberikan perlindungan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau biasa disebut dengan Pegawai honorer (Guru Kontrak dan Tenaga Harian Lepas) dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bupati Rusma Yul Anwar juga berharap dengan terlindunginya seluruh tenaga pengajar dan guru kontrak di Pesisir Selatan dapat menambah semangat dan meningkatkan kesejahteraan para guru.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">"Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan peran serta semua pihak, sehingga dapat bermanfaat bagi para peserta termasuk guru kontrak dan THL yang mulai hari ini terlindungi program BPJS ketenagakerjaan," Tutupnya( kmf/Rk)</span></div><div><br /></div></div></div>

Bupati Pessel Bagikan Jaminan Kesehatan Nasional BPJS kepada Guru Kontrak Dan THL

Realitakini.com -Pesisirselatan Bupati Pesisir Selatan Rusma yul Anwar bagikan secara simbolis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Guru Ko...

Lantik KOK Tigo Nagari, Tommy Irawan Sandra : KOK Motor Penggerak Untuk Suksesnya Olahraga

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwhhmXUIiLTEoWxxQyrhlqPtWy2jMm0k___eIsccAEKpBnURq0VPpL22mEaZpMbv3y-xRw5-yWFeFfhyphenhyphenpE1hoCwgkSKZYKFvrJ6vjCkjxUNpRZ_Z5lKYj2NFZDZFralhJsr5Z3VsM2foMN/s1600/1645433898993485-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" height="387" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwhhmXUIiLTEoWxxQyrhlqPtWy2jMm0k___eIsccAEKpBnURq0VPpL22mEaZpMbv3y-xRw5-yWFeFfhyphenhyphenpE1hoCwgkSKZYKFvrJ6vjCkjxUNpRZ_Z5lKYj2NFZDZFralhJsr5Z3VsM2foMN/w640-h387-rw/1645433898993485-0.png" width="640" />
  </a>
</div>Realitakini.com -- Pasaman</div><div style="text-align: justify;">Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pasaman, Tommy Irawan Sandra melantik dan mengambil sumpah jabatan kepengurusan Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) Tigo Nagari periode 2022 - 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara yang di pusatkan di Aula kantor camat Tigo Nagari, Senin (21/2/2022) turut dihadiri pengurus KONI Kabupaten Pasaman, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Syawal Dt. Putiah, Sekcam Tigo Nagari serta undangan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Ketua KONI Pasaman Tommy Irawan Sandra mengucapkan selamat kepada seluruh KOK Tigo Nagari masa bhakti 2022 - 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Semoga momentum ini semakin membuahkan semangat para pengurus untuk mengembangkan olahraga yang ada di Kecamatan Tigo Nagari, dengan membina generasi muda untuk menjadi atlet tingkat Kabupaten, Nasional bahkan Internasional," ungkap Tommy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih jauh dikatakannya, pelantikan KOK ini merupakan hal yang penting dan strategis, karena ditangan KOK dapat mencari bibit dan meningkatkan prestasi olahraga sekaligus motor penggerak untuk suksesnya olahraga di Kabupaten Pasaman pada umumnya dan Kecamatan Tigo Nagari khususnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia juga berharap, KOK Tigo Nagari ini dapat bersinergi dengan pemerintah kecamatan Tigo Nagari khususnya dalam mencari bibit-bibit dan mengakomodir para atlet untuk meraih prestasi yang membanggakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Mudah-mudahan dengan dilantiknya KOK Tigo Nagari, tidak terhalang lagi bakat para atlet di daerah ini, karena sudah ada wadah dalam menyampaikan inspirasi para atlet.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut terpilih sebagai Ketua KOK Tigo Nagari, Syafiruddin, Sekretaris, Hegi Adma, S.Pt dan Bendahara, Muhammad Nosky, S.Psi. (Nurman)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Lantik KOK Tigo Nagari, Tommy Irawan Sandra : KOK Motor Penggerak Untuk Suksesnya Olahraga

Realitakini.com -- Pasaman Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pasaman, Tommy Irawan Sandra melantik dan m...

Ketua DPRD Sumbar Supardi Pimpin Rapat Penyampaian Nota Pengantar LKPJ 2021

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmJRkr-i_QVgedCgBHhvaqw8yFXNCXZjRmSqvQ1kt5GvVs2B0gx8QnzVd4ImU9W37Ynn5Obj53KFjEjChLNqGRJvG1kZNO6Avk8O2_qhM82M5gw_Gz__s28SdZ2_hjVEQqV16cZTh_Bmm0yvbQvtRuxw7bDewwu2GxLaDvZfHa_-HBBwVhlvqu2e1l=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmJRkr-i_QVgedCgBHhvaqw8yFXNCXZjRmSqvQ1kt5GvVs2B0gx8QnzVd4ImU9W37Ynn5Obj53KFjEjChLNqGRJvG1kZNO6Avk8O2_qhM82M5gw_Gz__s28SdZ2_hjVEQqV16cZTh_Bmm0yvbQvtRuxw7bDewwu2GxLaDvZfHa_-HBBwVhlvqu2e1l=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </b></span><div><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Ingin melihat sejauh mana capaian yang sudah dilakukan kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, agar tercapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang nomor 23/2014, pasal 69 ayat , juga pada peraturan pemerintah nomor 13/2019, pasal 15 sekaitan dengan evaluasi penyelenggaran pemerintahan.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> Dengan demikian DPRD Sumatera Barat melakukan sidang paripurna untuk mendengarkan penyampa ian Nota Pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2021, sekaligus membentuk panitia khusus (pansus) ter hadap LKPJ tersebut, Senin (21/2/2022), di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Rapat tersebut di pimpin oleh ketua DPRD Sumbar Supardi yang didamping wakil ketua Indra Datuk Rajalole di saping anggota  DPRD juga di hadiri oleh SKPD yang ada di bawah jajaran Pemprov Sumbar,</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Dengan demikian, LKPJ yang disampaikan kepala daerah akan diketahui sampai sejauh mana aplikasi atau hasilnya di lapangan, karena sesuai aturan,  gubernur dan DPRD sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan kedudukan serta fungsi masing-masing.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">“Meskipun DPRD memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan daerah, namun tetap akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan, dan akan melakukan kritisi guna pelaksanaan pemerintahan yang akuntabil, bersih serta dapat dirasakan masyarakat secara merata,” tutur ketua DPRD Sumbar Supardi</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Supardi juga menegaskan, tahun 2021 merupakan tahun pertama Gubernur dan wakil gubernur me laksanakan secara penuh visi-misi program unggul sesuai dengan ketetapan RJPMD 2021-2026, yang merupakan pondasi untuk menetapkan kerangka awal dalam melaksanakan semua program-programnya</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">“Apabila kerangka dasar belum terbentuk pada tahun 2021, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dimasa jabatan nya,” tambah Supadi .Secara umum pe nyelenggaran pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2021 belum berjalan optimal, salah satunya dibuktikan banyaknya pengerjaan proyek pembangunan yang putus kontrak, sehingga anggaran bersisa mencapai Rp.500 M lebih.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> Menyikapi hal tersebut, sesuai dengan aturan berlaku, maka DPRD Sumbar akan melakukan pembahas an secara internal oleh komisi-komisi sesuai ruang lingkup masing-masing, untuk itu ketua DPRD sudah meminta pada fraksi-fraksi melalui surah nomor 162/132/Persid 2022, tertanggal 3 February, untuk dapat memberikan nama-nama sebagai anggota pansus.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Dengan sudah adanya setruktur anggota pansus, sesuai aturan nanti akan memilih pimpinannya dari anngota tersebut, maka DPRD Sumbar dalam rapat paripurna menetakannya, dengan keputusan nomor 03/SB-2022, tentang pembentukan dan penetapan Keanggotaan pansus pembahasan serta penyususnan rekomendasi terhadap LKPJ kepala daerah tahun 2021.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> Sebelum penetapan pansus LKPJ, sebelumnya DPRD Sumbar sudah menetapkan pada paripurna 11/2/2022, pansus pembahasan tindak lanjut LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 202, dengan ketuanya Bakri Bakar, wakil ketua Mario Syahjohan dan sekretaris Hardinalis Kobal, yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan nomor 01/Kep-Pim/DPRD-2022. (*Rk)</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> </span></div></div></div>

Ketua DPRD Sumbar Supardi Pimpin Rapat Penyampaian Nota Pengantar LKPJ 2021

Realitakini.com- Sumbar Ingin melihat sejauh mana capaian yang sudah dilakukan kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, agar te...

Bahas RUU Daerah Istimewa Provinsi Minangkabau BP2DIM Datangi DPRD Sumbar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFYXYctDBvji7Le9A8y7sA-rWfZ-wtUbSFKhTiN8yPctF4j4_sW_W2Ew5JMa9tKZYbtQfrMaH7uGPWKsggkHxwQ6nB3O2VjupIfb7v_q50NgJnM_uZip430IIhLKEDfF0OAhvcAwUN2Hybt2CoQKIR_rMWASta7oVvKCVaF7QmDVMejsJjd0lfEGT7=s500" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFYXYctDBvji7Le9A8y7sA-rWfZ-wtUbSFKhTiN8yPctF4j4_sW_W2Ew5JMa9tKZYbtQfrMaH7uGPWKsggkHxwQ6nB3O2VjupIfb7v_q50NgJnM_uZip430IIhLKEDfF0OAhvcAwUN2Hybt2CoQKIR_rMWASta7oVvKCVaF7QmDVMejsJjd0lfEGT7=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-</span></b><span color="var(--post-title-color)" face="var(--title-font)"><b><span style="font-size: medium;">Sumbar </span></b> </span></div><div><div style="text-align: justify;">Pimpinan DPRD Sumbar dan pimpinan komisi-komisi melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka mendengarkan penyampaian RUU daerah istimewa provinsi Minangkabau oleh team BP2DIM, diruang  sidang Utama DPRD Sumbar Senin (21/2/2022).Rombongan BP2DIM Ke DPRD Sumbar diterima  Daswanto fraksi PAN yang juga anggota  komisi 1 dan Ismunadi Syofyan komisi III dari fraksi  Gerindra, yang mengatakan siap membawa usulan ini agar dibahas khusus nantinya, dan bisa hasilnya disampaikan pada pencetus BP2DIM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut BP2DIM menghadirkan DR. Iramadi tim pembahas yang juga ahli melalui zoom, dan juga Datuak Sayuti mantan ketua  LKAAM, juga ketua tema Prof Masri mansyur, juga tokoh agama dan adat lainnyaPada kesempatan Dt. Sayuti mengatakan, tujuan mereka membantu kepanitiaan membantu meringankan tugas negara untuk  pe nyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan ber masyarakat dengan menguatkan “identitas budaya” di Minangkabau</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, juga mencegah pergeseran nilai budaya asli yang merupakan jatidiri dan identitas masyarakat Minangkabau, bersifat kolektif ke arah individual sehingga menimbul kan banyak persoalan sosial, budaya.Selain  itu, penegakan hukum dalam Mencegah masyarakat Minangkabau semakin jauh dari kearifan lokal, dimana dapay berakibat makin menurunnya tingkat perekonomian dan kebahagiaan masyarakatnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">" Kita juga Meneguhkan materilinialisme yg terbesar di dunia dan menegakkan Sistem Pemerintahan Nagari dg Tiga Tungku Sajarangan serta menciptakan kelestarian Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuliah," ulas Dt. Sayuti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pernyataan tersebut juga diperkuat Buya Bagindo M. Leter, dimana Sumatera Barat merupa kan daerah dimana tempat Indonesia diselamatkan, dengan adanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan berdasarkan acuan daerah lain seperti DKI Jakarta, Papua, Aceh, Jogjakarta dan lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rombongan BP2DIM juga ada yang datang dari Jakarta langsung, maupun daerah lainnya, yang benar-benar menginginkan daerah Istimewa Provinsi Minang Kabau bisa dijadikan undang-undang.Pada kesempatan tersebut, Daswanto yang memawakili pimpinan DPRD Sumbar mengatakan, segera melakukan pembicaraan dengan semua unsur pimpinan, baik komisi maupun fraksi-fraksi."Terimakasih para ninik-mamak, alim-ulama, Bundo kandung, dan cadiak pandai, yang sudah datang menyampaikan ini langsung kepada kami, dalam waktu dekat akan kita sampaikan pada pimpinan lain untuk dibahas," tutup Daswanto.(fwp- RK)</div><div><br /></div><div> </div></div>

Bahas RUU Daerah Istimewa Provinsi Minangkabau BP2DIM Datangi DPRD Sumbar

Realitakini.com- Sumbar Pimpinan DPRD Sumbar dan pimpinan komisi-komisi melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka mendengarkan peny...

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Hering Bersama Warga Desa Krisik

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVPANM2P8YzPi3yWj5VRLbCvLWiKiqBrAHwg9axv1WfXaHxaz7AtarXZKHU9d8Hvy6ADC122SviEKWHp0PHDZmrBStd_gkaynRAVxb3k04GTiM54ujXensyxeGrK2PwNhDsKF6Vg1J2LCczoWwquI-1sFYs4dFqFIx66JYY_OVqNv02OMNTLRoQE2T=s500" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVPANM2P8YzPi3yWj5VRLbCvLWiKiqBrAHwg9axv1WfXaHxaz7AtarXZKHU9d8Hvy6ADC122SviEKWHp0PHDZmrBStd_gkaynRAVxb3k04GTiM54ujXensyxeGrK2PwNhDsKF6Vg1J2LCczoWwquI-1sFYs4dFqFIx66JYY_OVqNv02OMNTLRoQE2T=w640-h384-rw" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Blitar </span></b><div style="text-align: justify;">Tanggapi keluhan warga masyarakat Desa Krisik terkait jalan rusak berat, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar mengelar Hering pada senin (21/02/2022).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah dari berbagai usulan, khususnya mengenai jalan rusak berat yang panjangnya kurang lebih 3,1 KM. Kami selaku pimpinan komisi dan anggota sudah bisa membantu menyelesaikan, rencananya di bangun pada Perubahan Anggaran Keuangan 2022,” Jelas Edi Sutikno, selaku Pimpinan Rapat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia sampaikan, dari kondisi yang ada perwakilan desa sudah bisa menerima hasil kesepakatan hering.</div><div style="text-align: justify;">“Ini sebagai contoh bahwa masyarakat mempunyai rumah di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, tentunya bisa menampung aspirasi. Jadi tidak harus menanam pisang di tengah jalan atau berbagai aksi. Tentunya kami akan memperhatikan. Namun, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi, sehingga belum sepenuhnya anggaran bisa mencover pembangunan yang ada,” ungkap Edi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihaknya akan tetap memperhatikan hal tersebut, kemudian dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR juga siap untuk mengirimkan pengawas dan perencanaannya, khususnya jalan-jalan yang rusak berat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selaku anggota Komisi III dan anggota Banggar, tentunya akan terus mengawal apa yang sudah direncanakan oleh Dinas PUPR, agar program bisa direalisasikan dalam PAK tahun 2022,” jelas Edi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Desa Krisik Gandusari, Hari Budi Setyawan mengatakan bahwa pihaknya mendesak jalan yang rusak berat diperbaiki paling tidak 1,2 KM.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Total panjang yang rusak sekitar 3,1 KM, tapi yang kami desak untuk dilakukan perbaikan sekitar 1,2 KM. Kita dijanjikan realisasi pada PAK, ya kita hanya menunggu realisasi sesuai kesepakatan dalam hering,” Ungkap Kades.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hering dihadiri Anggota Komisi III, yakni Adib Zamhari, Andika Agus Setiawan, Bakat, Budiono dan Edi Sutikno sebagai pimpinan Rapat Serta Perwakilan warga Desa Krisik, Dinas PUPR diwakili oleh Kepala Bidang, Sekretaris Dinas Perhubungan.( edy)</div>

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Hering Bersama Warga Desa Krisik

Realitakini.com-Blitar Tanggapi keluhan warga masyarakat Desa Krisik terkait jalan rusak berat, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama